Oleh : Lavica Anky Riswanda, Peneliti Media Indonesia Indicator- Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Situasi politik nasional kembali memanas pasca gelaran Pilpres 2019 usai. Menjelang berakhirnya periode pertama, pemerintahan Jokowi mendapat berbagai tekanan publik, hal ini disebabkan oleh sejumlah manuver sejumlah elite baik DPR dan pemerintah seperti rencana pengesahan sejumlah RUU yang dianggap kontroversial RKUHP, RUU Pertahanan, RUU Ketenagakerjaan. Serta isu anti korupsi yang disebabkan oleh dugaan pelemahan KPK dengan beberapa indikator seperti pengesahan UU KPK serta pemilihan ketua KPK yang dianggap bermasalah karena ketua KPK terpilih Firli Bahuri pernah melanggar kode etik.
Berbagai kontroversi yang diperlihatkan oleh elite politik tersebut memancing sejumlah mahasiswa untuk melakukan aksi demonstrasi. Tindakan mahasiswa ini juga bagian dari kontrol atas sikap elite politik yang tidak memperlihatkan sikap check and balance.
Menurut Samuel Huntington, tindakan mahasiswa ini sebagai bentuk partisipasi politik yang bertujuan mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah melalui jalur non konvensional dengan cara aksi demonstrasi. Hal ini tercermin pada desakan terhadap pemerintah untuk menerbitkan Perppu KPKdan membatalkan sejumlah RUU yang dianggap terlalu dipaksakan untuk disahkan.
Dalam pergerakannya, aksi mahasiswa ini menggunakan instrumen media sosial untuk melakukan mobilisasi massa. Peran media sosial cukup efektif digunakan sebagai menghadirkan peserta aksi yang begitu massif. Ekskalasi aksi ini menguat pasca ajakan di media sosial Twitter melalui tagar #GejayanMemanggil di Jogjakarta, gerakan tersebut juga memantik jalanya aksi mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia dengan variasi tagarnya masing-masing seperti #HidupMahasiswa, #SurabayaMenggugat. Ajakan datangnya aksi tersebut juga dielaborasi dengan berbagai narasi tuntutan mahasiswa seperti penundaan pengesahan beberapa RUU kontroversial dan penerbitan Perppu bagi UU KPK. Beberapa tagar yang dijadikan penggiringan opini dan viral adalah #ReformasiDikorupsi, #MosiTidakPercaya, #SemuaBisaKena #KUHP #DiperkosaNegara.
Media sosial juga digunakan untuk penyebarluasan informasi bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi secara tidak langsung melalui sumbangan dana.Dalam setiap gerakan sosial selalu memiliki kebutuhan dalam mencapai tujuannya. Kebutuhan dalam gerakan sosial diantaranya seperti legitimasi serta akses dalam memperoleh sumber pendanaan (dalam Snow dkk, 2004: 127).Platform penggalangan dana secara online, kitabisa.com digunakan untuk melakukan instrumen tersebut sehingga dapat melibatkan partisipasi masyarakat dalam gerakan aksi mahasiswa.
Sejarah mencatat, teknologi media sosial menjadi bagian penting dari aktivisme gerakan massa yang bekerja secara efektif. Salah satunya, revolusi di Timur Tengah (Arab Spring) yang menjadi contoh nyata peran media sosial dan teknologi yang menyebabkan lahirnya gerakan politik, bahkan menjalar secara transnasional di beberapa wilayah seperti, Libya, Mesir, Tunnisia yang berhasil meruntuhkan rezim.
Kasus Demo Hongkong
Aksi demonstrasi mahasiswa di Indonesia memiliki kemiripan dengan aksi demonstran di Hong Kong. Kedua aksi tersebut merupakan respon dari produk hukum yang dianggap bermasalah. Di Hong Kong, aksi protes disebabkan oleh penolakan masyarakat atas usulan perubahan undang-undang ekstradisi, yang berupa diperbolekannya penjahat yang tertangkap di Hong Kong diekstradisi ke China.
Berbagai kemiripan tersebut juga terbaca dari beberapa hal seperti penggunaan instrumen media sosial dalam memobilisasi massa, adanya crowdfunding dari sejumlah pihak serta terlibatnya para pelajar di Hong Kong dalam demonstrasi. Media sosial menjadi tumpuan para pedemo untuk mengorganisir pergerakan mereka.
Bedanya, di Hong Kong menggunakan chat forum LIHKG serta grup Telegram sebagai media penyebaran informasi mengenai jalanya aksi. Penggunaan media sosial ini juga dimaksudkan sebagai mobilisasi massa serta fungsi koordinatif dan bisa digunakan secara anonimus serta bersifat tertutup.
Dari sisi ekskalasi, gerakan demonstrasi di Hong Kong berlangsung stimultan hingga pekan ini. Padahal, demonstrasi ini telah berlangsung sejak periode Juni lalu serta rencana RUU tersebut telah dibatalkan. Hal ini juga dikaitkan dengan tuntutan aksi yang tidak melulu soal RUU ekstradisi semata, namun juga membangun semangat reformasi total dan penegakan demokrasi di Hong Kong. Semangat ini sejalan dengan keinginan masyarakat Hong Kong yang enggan menjadi bagian dari China daratan.
Menurunnya Eksalasi Demonstrasi Mahasiswa
Berbeda dengan jalanya aksi mahasiswa di Indonesia yang cenderung timbul tenggelam dan menurun ekskalasinya. Penulis menilai ada beberapa faktor, pertama, dari sisi internal yang dikaitkan dengan tuntutan mahasiswa yang tidak satu suara. Kelompok mahasiswa BEM SI masih bersikukuh mendesak pemerintah untuk menerbitkan Perppu KPK.
Sementara kelompok lainya yang terafiliasi dengan BEM RI meminta kepada Presiden Jokowi untuk tidak menerbitkan Perppu KPK dengan menggunakan wacana alternatif untuk melakukan judicial review dan legislative review. Perbedaan tersebut justru semakin menguatkan adanya friksi di internal mahasiswa yang semakin membuat ekskalasi aksi menurun.
Kedua, dari faktor eksternal yakni media sosial yang berperan mendistorsi gerakan tersebut. Hal ini disebabkan framming negatif netizen dengan membangun narasi jika aksi tersebut mengganggu ketertiban umum.
Narasi ini menguat pasca terlibatnya para pelajar yang didominasi oleh siswa STM dalam aksi demonstrasi mahasiswa dan berlangsung rusuh serta melakukan tindakan vandalisme beberapa faslitas umum. Isunegatif lainya yang berkembang di media sosial adalah tuduhan jika aksi tersebut ditunggagi oleh sejumlah kelompok.
Sontak, apresiasi netizen berubah dari sikap apresiasi bergeser ke kecaman karena tindakan tersebut. Hal tersebut memberikan fakta jika penggunaan media sosial belum tentu berdampak pada suksesnya suatu gerakan. Berkaca pada dua faktor diatas, jalanya aksi mahasiswa diharapkan tidak hanya berorientasi pada viralitas gerakan tersebut, namun juga dikuatkan dengan konsolidasi massa yang solid melalui penggunaan satu narasi tuntutan yang sama.(*)
Lavica Anky Riswanda, Peneliti Media Indonesia Indicator- Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia.
