Keterangan foto ugm.ac.id

SURABAYA | duta.co – Pejabat sudah tidak patuh terhadap undang-undang. Semua berjalan seenaknya sendiri. Contoh hancurnya MBG (Makan Bergizi Gratis), di mana Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) Dadan Hindayana serta Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung harus masuk bui.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas komitmennya melakukan tindakan “bersih-bersih” di jajaran pemerintahan.

MUI juga menyampaikan dukungan penuh terhadap penegakan hukum. Melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Buya Amirsyah Tambunan, menegaskan bahwa tindakan tegas ini merupakan momentum penting untuk menyelamatkan BGN.

“Padahal problemnya jelas, tidak ada kepatuhan terhadap undang-undang. Kalau begini caranya, bukan tidak mungkin akan terjadi di lembaga lain, sama saja,” demikian disampaikan Drs Muhammad Said, Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur kepada duta.co, Minggu (7/6/26).

“Jika pemerintah konsisten dengan peraturan presiden nomor 49 tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan yang pasal empatnya menegaskan bahwa strategi nasional perlindungan konsumen (STRANAS PK) ada tiga pilar perlindungan konsumen yang harus kita kawal bersama,” jelasnya.

Pilar pertama, adalah peningkatan peranan efektif pemerintah (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten) dalam pengawasan pelaksanaan penegakan hukum UUPK secara integratif di bidang perlindungan konsumen (PK). “Ini bukan hanya tidak berjalan, tetapi, sangat jauh dari harapan. Tidak ada sama sekali peran itu,” tambahnya.

Pilar kedua, peranan keberdayaan masyarakat konsumen sejak pra transaksi, dalam proses transaksi dan sampai pada pasca transaksi untuk mendapatkan hak normatifnya yaitu informasi yang benar, jelas dan jujur tentang jaminan standarisasi barang dan/atau jasa yang ada di tengah-tengah masyarakat.

“Nah, dengan adanya hak tersebut yang difasilitasi oleh peranan pemerintah yang efektif dengan memfasilitasi masyarakat konsumen dalam memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik atau sistem digital atau dengan sitem informasi via fasilitasi BARKODE yan difalitasi oleh Kementerian Komunikasi dan Infomasi Digital (Kominfo Digital), insyaAllah aman. Inii akan berjalan sebaigamana  diamanatkan oleh UU ITE nomor 11 tahun 2008 pasal 40 ayat (1) yang sampai sekarang belum terealisir,” ujarnya.

Pilar ketiga, adalah kepatuhan pelaku usaha (BUMN, BUMD, Koperasi, Swasta, maupun UMKM) terhadap norma-norma tentang perlindungan konsumen seperti yan telah diundangkan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindunan Konsumen (UUPK). “Maka akan terhindar dari akibat negatif anak-anak sekolah kita yang keracunan akibat mengkonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sekarang diplesetkan orang menjadi Makan Beracun Gratis (MBG).”

Menurutnya, peranan BPPOM Sebagai Pengawas sejak premarket terhadap MBG nihil. Tidak ada peranan efektifnya sebagaimana yang diharapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2024 Tersebut sebagaiman ditegaskan pada pilar pertama Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (STRANAS PK) dan ditegaskan di dalam pembukaan UUD 1945.

“Jika seluruh jenjang pemerintahan NKRI benar-benarkomitmen terhadap UUD 1945 maka menjadi kewajiban pengawasan dan pelaksanaan UUPK (Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) karena secara filosofis pelaksanaan perlindungan konsumen adalah aspirasi dari pendahuluan UUD 1945 sebagaimana ditegaskan di alenea empat. Jadi, kita ini melupakan yang harus kita kerjakan,” pungkasnya. (mky)

Bagaimana reaksi anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry