SURABAYA | duta.co – Tim Penyidik dari Direktorat Cyber Crime Mabes Polri dibuat ‘mumet’. Meski sudah menangkap Ahmad Khozinudin (AK) Jumat (10/1/2020), yang diduga sosok di balik nama Nasjo (Nasruddin Joha) sang penulis pedas, toh, ternyata, AK tidak kenal dengan Nasjo.
Ayik Heriansyah (AH), Pengurus LDNU PWNU Jawa Barat, Pemerhati Pergerakkan Islam Transnasional dan Pernah menjadi Ketua HTI Bangka, Belitung pun dibuat gerah. Senin (13/1/2020) Ayik ‘memuntahkan’ kejengkelannya di web pecihitam.org dengan judul: Nasrudin Joha, Si Jubir Fiktif HTI yang Merasa Jumawa, Siapa Sebenarnya?
Menurut Ayik, warganet riuh riang gembira setelah mendapat informasi, bahwa, Nasjo ditangkap polisi Jum’at, (10/01/2020). Ahmad Khozinudin (AK) yang diduga oknum di balik nama Nasjo, membenarkan penangkapan dirinya sekira pukul 02.30 oleh Tim Penyidik dari Direktorat Cyber Crime Mabes Polri.
AK ditangkap dan ditetapkan sebagai Tersangka atas tudingan menebar hoax dan melawan penguasa, berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (2) dan 15, UU No 1 tahun 1946 tentang peraturan pidana dan/atau pasal 207 KUHP.
Sama Sebagai Warganet
Diakui Ayik, bahwa, Nasjo adalah nama fiktif. Wujudnya ada di dalam imajinasi. Di dunia nyata tidak ada yang namanya Nasrudin Joha. Logis kalau AK sebagai tersangka dalam pemeriksaan polisi mengatakan bahwa:
“Saya bukan, tidak kenal, tidak tahu, dan tidak pernah berjumpa dengan sosok Penulis Nasrudin Joha. Saya suka meng-copy dan mem-posting ulang tulisan Nasrudin Joha yang terkenal viral disosial media karena kritis, mencerahkan, memberi alternatif perspektif, ide, wacana baik terkait isu hukum, politik, ekonomi, sosial, agama bahkan tema-tema seputar cinta”
Menurut Ayik, pengakuan AK ada yang janggal. AK mengatakan, “meski tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Nasrudin Joha tapi penulis (AK red.) yakin sosok Nasrudin Joha adalah seorang intelektual produktif yang menghasilkan banyak karya tulisan berbobot.”
“AK sama seperti saya dan warganet lainnya, saya juga tidak mengenal dan tidak pernah ketemu Nasjo, bagaimana mau kenal dan ketemu, Nasjo sendiri nama fiktif. Tidak ada wujudnya,” tulis Ayik.
Akan tetapi, lanjutnya, saya tidak sepakat dengan penilaian AK. “Menurut saya, Nasjo itu seorang syabab HTI yang merasa paling tahu, merasa paling syar’i, merasa paling cerdas, merasa paling mustanir, sok siyasiyun, pengecut dan anti NKRI,” tambah Ayik.
Ayik kemudian mengutip kalimat Chandra Purna Irawan, rekan AK di LBH Pelita Umat dan HTI. Bahwa, di LBH Pelita Umat tidak ada nama Nasjo. Kan Nasjo memang tokoh fiktif. AK juga sudah membantah dirinya Nasjo. Sekali lagi, kan Nasjo memang tokoh fiktif.
“Namun demikian, belum ada bantahan resmi di pengadilan dari AK kalau dirinya adalah oknum admin di balik nama akun Nasjo,” terangnya.
Ia berharap, mudah-mudahan di sidang pengadilan, di bawah sumpah dan di depan saksi-saksi, AK menyatakan kalau dirinya bukan salah seorang oknum admin di balik nama Nasjo. “Lalu AK barangkali mau menyebutkan kemungkinan nama-nama oknum syabab HTI di balik nama Nasjo,” harapnya.
Layak Disebut Bodoh dan Tolol
Ayik juga tak kuasa menahan kejengkelannya. Dalam catatannya di pecihitam.org, ia menyebut mereka (orang HTI) itu sebagai orang bodoh. “Mereka tidak sadar, sebenarnya mereka sekelompok orang yang bodoh, dungu dan tolol. Karena mereka menghabiskan usia dan harta untuk perkara yang haram yakni mendirikan “khilafah di atas Khilafah” dan “mau membai’at khalifah yang kedua setelah ada khalifah yang pertama”,” tulisnya.
Padahal, fakta dan realitasnya, NKRI sebenarnya telah memenuhi syarat dan rukun untuk disebut khilafah syar’i sebagaimana yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka.
“NKRI sebuah sistem yang berdasarkan agama (Ketuhanan yang Maha Esa) dalam mengatur semua aspek kehidupan. NKRI ini “khilafah” meski tidak dilabeli “khilafah”. Dan tidak ada dalil syara’ yang mewajibkan umat melabeli daulah mereka dengan nama “khilafah”,” lanjutnya.
Terakhir ia menuding pengurus dan anggota HTI, termasuk Nasjo, sudah selayaknya disebut bodoh, dungu dan tolol. “Karena mereka menghabiskan usia dan harta untuk memperjuangkan Amir Hizbut Tahrir agar menjadi khalifah. Padahal tidak ada satupun nash yang mewajibkan umat mempunyai khalifah dari kalangan Hizbut Tahrir,” demikian kalimat terakhirnya. (mky,ph.org)
