SURABAYA | duta.co – Sekretaris Daerah Prov. Jatim, Dr H Akhmad Sukardi, MM, meminta agar pengucuran dana desa yang digelontorkan di setiap desa di Provinsi Jawa Timur tidak hanya dilakukan pengawasan saja. Tetapi yang lebih penting dari pelaksanaan tersebut, Akhmad Sukardi meminta untuk dilakukan pembinaan. Karena masih banyak yang amburadul.
“Tapi, pada kesempatan ini saya mengusulkan dan menyampaikan alangkah baiknya kalau pelaksanaan dana desa itu biar bisa berjalan baik dan benar serta seuai dengan yang diinginkan adalah bukan soal banyaknya unsur pengawas saja. Akan tetapi yang lebih dibutuhkan adalah bagaimana pembinaan dari atasan,” ujar Akhmad Sukardi saat menerima kunjungan kerja (Kunker) Tim Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) DPR RI di ruang Kertanegara Kantor Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Kamis (12/7/2018).
Lebih jauh Akhmad Sukardi menjelaskan bahwa, pelaksanaan pengucuran anggaran dana desa tersebut diharapkan juga bisa diikuti dengan petunjuk teknis (Juknis) bagi para pengelola anggaran tersebut. Karena selama ini, menurutnya, kucuran tersebut tidak diikuti dengan petunjuk teknisnya.
Sebab, dalam penggunaan anggaran itu masalah pembinaan sangat penting, karena persoalannya makro. “Untuk itu sangat dibutuhkan untuk duduk bersama guna mencari jalan keluar dan kebijakan apa yang pas untuk mengelola keuangan atau dana dari pusat. Jadi, bukan pangawasannya yang ditingkatkan, tapi malah pembinaannyalah yang dibutuhkan,” harap Akhmad Sukardi.
Dalam pertemuan tersebut, Akhmad Sukardi menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan yang dilakukan oleh Tim BAKN DPR RI ke Provinsi Jawa Timur. Pasalnya, kunjungan tersebut dinilai sebagai kepercayaan dan penilaian yang baik dari pemerintah pusat kepada Provinsi Jawa Timur.
Sementara itu, pimpinan rombongan BAKN DPR RI Ir. Andreas Eddy Susetyo, MM menyampaikan maksud dan tujuannya berkunjung ke Provinsi Jatim. Yakni, untuk melakukan penelaahan akuntabilitas transfer ke daerah dan dana desa ke Provinsi Jatim yang rencananya pada tahun 2019 mendatang kucuran tersebut mengalami kenaikan dari Rp 60 triliun menjadi Rp 80 triliun.
“Makanya kami berkunjung ke Jatim karena provinsi ini selalu menjadi barometer bagi provinsi lain di Indonesia,” kata politikus dari PDI Perjuangan tersebut.
Dalam kunjungan tersebut, Andreas Eddy Susetyo didampingi sembilan orang anggota. Masing-masing adalah H. Andi Achmad Dara, SE (Golkar), H. Willgo Zainar,SE,MBA (Gerindra), Sartono,SE, MM (P. Demokrat), Ahmad Najib Qodratullah, SE (PAN), H. Bachrudin Nasori, S.SI, MM (PKB), Ir. H.A. Junaidi Auly, MM (PKS), H. Arsul Sani, SH, M.Si (PPP), Dr. Achmad Hatari, SE, M.Si (P. Nasdem) serta H. Dadang Rusdiana, SE,M.Si (Hanura). Selain didampingi Sembilan orang anggota Tim, Ir. Andreas juga diikuti delapan orang staf dari Sekretariat DPR RI.
Ikut hadir dalam pertemuan tersebut Assisten Sekdaprov. Jatim bidang Administrasi Umum, BPK Pusat, BPK Prov. Jatim, Itwilprov Jatim, Sekretaris Bappeda, Karo Pemerintahan, Kepala BPKAD, dan Kominfo Prov. Jatim. (ud)
