MOJOKERTO | duta.co – Guna meningkatkan penerimaan negara dari sektor Kepabeanan dan Cukai, Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto Muhammad Ali Kuncoro S.STP MSi meminta agar camat dan lurah se-Kota Mojokerto proaktif turut serta menggempur peredaran rokok ilegal.
Permintaan sosok yang akrab disapa Mas Pj disampaikan saat membuka Sosialisasi Pengumpulan Informasi Peredaran Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal (DBHCHT) yang diselenggarakan Satpol PP Kota Mojokerto di Hall Prajna Wibawa, MPP Gajah Mada, Rabu (15/5/2024).
Kegiatan yang diikuti camat dan lurah se-kota Mojokerto ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo ATD, MM. Dan hadir sebagai narasumber yakni Mufti Iza Buana Albar dari Direktorat Bea Cukai Sidoarjo.
“Yang paling gede penerimaan negara dari pajak, sedangkan Kepabeanan dan Cukai menempati urutan ke dua. Kalau pajak, komposisinya 80 persen,” ujar Mas Pj mengawali sambutannya.
Yang ingin disampaikan, lanjutnya, ini kaitannya dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Di Jawa Timur mendapatkan DBHCHT terbesar pertama se-Indonesia. Besarnya 2,77 triliun atau sekitar 55% dari komposisi keseluruhan. Jumlah tersebut dibagi ke 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur.
“Jadi, ini menjadi suatu pendorong daerah terungkit perekonomiannya, terungkit gerakannya lebih produktif ketika ada aliran darah (dana),” imbuhnya.
“Makanya panjenengan semua diberi sebuah tugas untuk bisa membantu agar penerimaan negara ini meningkat. Hari ini salah satu ikhtiar bersama bahkan kita memberikan kontribusi kepada negara, yakni mengawasi peredaran Barang Kena Cukai ilegal dengan cara menginformasikan jika ada peredaran rokok ilegal,” pintanya.
“Ini tambahan tugas kita untuk meningkatkan penerimaan negara dalam sektor cukai rokok,” tandasnya di hadapan camat dan lurah se-Kota Mojokerto.
Sedangkan Kepala Satpol PP Kota Mojokerto Modjari S.Sos mengatakan, semakin besar cukai hasil tembakau yang dipungut suatu daerah maka akan mendapat pembagian DBHCHT yang lebih besar pula.
“Maka untuk semakin meningkatkan pemasukan dari sektor cukai, tentu perlu adanya keterlibatan semua pihak untuk mengawasi dan ikut memberantas cukai ilegal,” ujarnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjutnya, pengumpulan informasi mengenai peredaran BKC ilegal merupakan elemen yang sangat penting dalam rangka menjaga penerimaan negara, melindungi kesehatan masyarakat, dan memastikan keadilan ekonomi.
“Kegiatan ini memerlukan kerja sama antara berbagai pihak termasuk otoritas nasional dan daerah, serta memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan,” pungkasnya. (ywd)
