JAKARTA | duta.co – Pagi ini, Senin (17/9), ratusan orang dari Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) menggeruduk Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka mendesak lembaga anti rasuah itu untuk mengusut kasus impor pangan yang dilakukan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.
“Usut tuntas korupsi impor pangan, tangkap Menteri Perdagangan,” begitu Ketua Prima Sya’roni tentang tema aksi itu, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi rmol.co.
Aksi ini sedianya bakal digelar pada pukul 10.00 di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta. Mereka bukan tanpa alasan, ini menyusul Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah temuan hasil pemeriksaan pengelolaan tata niaga impor pangan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) tahun 2015 hingga semester I 2017.
Dalam audit BPK itu setidaknya sejumlah temuan kesalahan kebijakan impor, mulai dari beras, gula, garam, hingga daging sapi yang terjadi sejak Menteri Perdagangan dijabat Rachmat Gobel, Thomas Lembong, hingga Enggartiasto Lukita.
Selain itu, aksi ini juga muncul setelah ekonom senior DR Rizal Ramli mengkritik Menteri Perdagangan Enggartiasti Lukita yang melakukan impor kebutuhan pokok seperti beras, gula dan garam tanpa didukung data yang valid.
Menurut RR, sapaan akrabnya, para importir memanfaatkan ketidakvalidan data tersebut untuk mengejar rente yang kemudian dipayungi oleh Permendag 1/2018. Permendag 1/2018 membolehkan Kementerian Perdagangan melakukan impor terhadap bahan-bahan kebutuhan pokok, seperti beras dan garam, tanpa melalui persetujuan kementerian teknis.
Ironisnya, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi tidak berani bertindak. Sampai-sampai RR bersedia untuk menekan oknum-oknum yang bermain.
Undang Menteri ke Batur
Masih soal impor. Impor kentang yang terus dilakukan pemerintah juga membuat petani kentang di Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah mengeluh.
Ini yang dikeluhkan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Dahnil Azhar dengan anggota Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) Batur, kemudian diunggah di Facebook-nya. Senin (17/9).
“Impor kentang ini mengganggu produksi dan harga kentang mereka,” ujar Dahnil menunjuk anggota Kokam Batur yang mayoritas bertani kentang.
Salah satu anggota Kokam yang duduk di samping Dahnil, Faza menjelaskan bahwa harga kentang saat ini mulai fluktuatif. Kondisi ini, dinilai sangat merugikan petani. “Kalau produksi tinggi, (tapi) harga jualnya rendah,” tuturnya.
Sementara seorang anggota Kokam lain yang berada di belakang Faza menimpali dan menyebut bahwa pada periode dua hingga tiga tahun ke belakang, kondisi kentang terpuruk akibat impor yang dilakukan pemerintah.
Mendengar aspirasi itu, Dahnil meminta kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita untuk memperhatikan nasip petani kentang.
“Kalau nggak percaya (nasib petani kentang buruk), datang ke Batur. Nanti kita undang,” tukasnya. (rmol.co)
