“Aksi rakyat ini perlu kita renungkan bersama. Pemerintah harus mau mengembalikan bangsa pada rel pakem kenegaraan yang sesuai dengan UUD 1945. Bukan sibuk memenuhi keserakahan oknum penguasa, yang jumlahnya kian membengkak di negeri ini.”
Oleh Paijo Parikesit*
Demo rakyat di Jakarta, kini merembet ke daerah. Di Surabaya, ribuan pengemudi ojek online menggelar aksi solidaritas atas kematian temannya, yang ‘syahid’ dilindas mobil baja Barracuda petugas (polisi) yang dibayar dengan uang rakyat. Ricuh!
Padahal, tuntutan mereka sah-sah saja. Dari bubarkan DPR, hingga terbaru terkait seorang driver Ojek Online yang ‘syahid’di medan perjuangan. Jika kita mengamati gejolak yang terjadi, rangkaian persitiwa ini menjadi alasan fundamental bangsa untuk berbenah, atau sebaliknya berbesar hati merelakan dirinya pecah.
Isu-isu yang bertebaran juga tak kalah menarik, seakan setiap hari penguasa negeri ini memberi kabar buruk kepada masyarakat, baik dalam konteks isu kebijakan maupun tata kelola ekonomi yang menyusahkan rakyat.
Pengamat intelijen dan politik M. Habibi (Alumni Pascasarjana Kajian Intelijen-Universitas Indonesia) memvonis apa yang dilakukan pemerintah sangat jauh dan melenceng dari kehendak rakyat, baik dalam rumpun eksekutif maupun legislatif.
Hahibi mengamati ada beberapa hal yang perlu ditekankan, seperti sikap DPR dan pejabat yang tidak pro-rakyat, hingga terjatuh dalam delusi meng-kaya-kan dirinya sendiri. Kurs Dollar yang kian naik melambung, tumpulnyan KPK dalam proses pemberantasan korupsi, polisi yang tidak menjalankan tugasnya rakyat, hingga melemahnya HAM. Ini fakta yang harus dipahami penguasa.
Kalau tidak berbahaya. Kacau balaunya negeri yang mengakibatkan kehancuran ini, akan menambah daftar prihatin kita sebagai rakyat. Memperpanjang pertanyaan: Akan dibawa ke mana pemerintahan ini ke depannya. Kejadian demonstrasi yang masih berlangsung menjadi daftar hitam pelanggaran pemerintah kepada majikannya sendiri, rakyat Indonesia.
Dalam konteks pengolalaan, perlu ada pembenahan serta tuntutan langsung sebagaimana disampaikan M Habibi yang mendesak presiden sesegera mungkin menjalankan amanat rakyat. Tuntutan para pendemo perlu didengar seperti: Pertama, bubarkan DPR karena telah menciderai hati nurani rakyat dengan egonya yang kian tidak masuk akal.
Kedua, copot Kapolri Sigit Prabowo, karena tidak amanah atas tugasnya. Ketiga, resuffle semua menteri, sekaligus kabinet Merah Putih yang dinilai tak mampu mengendalikan kestabilan politik, ekonomi dan sosial hari ini.
Keempat, biarkan Presiden Prabowo mengambil alih komando keamanan nasional dan, Kelima, jangan biarkan Sufmi Dasco Ahmad mendominasi eskalasi politik nasional. Desakan ini menjadi refleksi bersama untuk kepentingan bangsa.
Nah, menurut hemat saya, upaya kolektif untuk menyuarakan tuntutan di atas memang perlu kita renungkan bersama. Ini demi mengembalikan bangsa pada rel pakem kenegaraan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan, tentu, benar-benar untuk kepentingan rakyat Indonesia. Bukan untuk memenuhi keserakahan oknum penguasa, yang jumlahnya kian membengkak di negeri ini. (*)
