Aksi demo mahasiswa menolah gelar Doktor Honoris Causa untuk Soekarwo, Selasa (26/3). DUTA/faisal

SURABAYA | duta.co – Pemberian gelar kehormatan Honoris Causa kepada Soekarwo oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Uinsa) Prof Masdar Hilmy yang akan digelar Rabu (27/3) diwarnai demo Selasa (26/3).

Demo di halaman kampus di Jalan Ahmad Yani itu sebagai aksi penolakan mahasiswa karena menilai pemberian gelar ini tidak tepat.

“Masih banyak di luar sana orang yang lebih pantas daripada beliau (Soekarwo, red) yang terhormat. Tidak ada kontribusi, secara tiba-tiba diberikan saja,” jelas Ery Mahmudi selaku koordinator aksi dari Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi, saat aksi di Halaman Uinsa Surabaya.

Soekarwo dinilai tidak memiliki kontribusi yang jelas dalam bidang Pendidikan Agama Islam khususnya di Jawa Timur.

Sehingga mantan orang nomor satu di Jatim tersebut dinilai tidak pantas menerima gelar Honoris Causa dalam bidang Pendidikan Agama Islam dari Uinsa. Pemberian gelar kehormatan terhadap Soekarwo juga dinilai sarat kejanggalan.

Mereka menuntut pihak kampus agar menilik kembali kontribusi Soekarwo dalam Pendidikan Agama Islam di Jawa Timur, transparansi proses dari pihak terkait yakni Uinsa, selanjutnya meminta Rektor untuk membatalkan surat keputusan pemberian gelar kepada Soekarwo.

“Kampus adalah mimbar akademis bukan politis, selamatkan kampus sebagai mimbar akademis dari unsur politis dan pragmatis. Tidak ada kontribusi yang konkrit dari Pak Dhe Soekarwo,” demikian orasi mahasiswa sembari membawa beberapa selebaran tuntutan.

Jika tuntutanya tidak dipenuhi, pendemo mengancam melakukan aksi lagi saat acara berlangsung. ”Pemberian gelar adalah komedi atau lelucon karena di sana masih banyak orang yang penting dan berhak mendapatkan itu,” tandasnya.

Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Rektor III Uinsa, Ma’shum Nur Alim, justru mempertanyakan dasar aksi tersebut.

“Apa hak mahasiswa untuk menolak itu, jika tuduhan sarat politis, sepanjang secara akademik memenuhi syarat kenapa harus ada penolakan?” tanya Ma’shum.

Ma’shum juga membantah jika ada nuansa politis dalam penganugerahan gelar Honoris Causa kepada Soekarwo.

“Kalau itu bermuatan politis kami akan memberikan gelar itu sewaktu beliau masih menjabat. Justru kita hindari persoalan politis itu, dan kita berikan sekarang ketika sudah tidak menjabat sehingga kita betul-betul akademis,” tegasnya.

Pemberian gelar itu, lanjutnya, menyangkut kontribusi Soekarwo di Jatim, tidak hanya untuk UIN.

“Beliau punya jasa yang luar biasa untuk pengembangan guru-guru Pendidikan Agama Islam Madrasah Diniyah (Madin) di Jatim, dan di seluruh Indonesia itu tidak ada program seperti itu kecuali di Jatim,” terangnya.

Pihaknya membeberkan jika out came pengembangan guru Madin sangat luar biasa, dari yang tidak terurus hingga meraih gelar S1. Dengan kata lain, guru Madin memperoleh beasiswa melalui Kopertis.

“Di provinsi lain tidak ada, bahkan di tingkat Nasional ketika disampaikan ke DPR itu mentah, untuk memberikan penghargaan kepada guru Madin, itulah yang kita apresiasi dari Soekarwo,” tandasnya.

Ma’shum menambahkan jika mahasiswa tidak terkait dan tidak memiliki kewenangan dengan hal ini. Secara institusi kampus memiliki lembaga Pasca Sarjana untuk kewenangan memberikan gelar Honoris Causa.

Pihaknya menduga ada aktor intelektual di balik aksi mahasiswa. Pasalnya, apa yang telah dilakukan Uinsa terkait pemberian gelar telah melalui prosedur yang tepat. “Saya tidak tahu siapa aktor intelektual dibalik aksi ini,” imbuhnya.

Menanggapi adanya aksi lanjutan, Ma’shum menjawab jika hal tersebut adalah hak mahasiswa untuk menyuarakan pendapat.

SK tersebut akan tetap diberikan esok hari usai orasi ilmiah Soekarwo di kampus Uinsa. “Tapi kita tetap berjalan sesuai rencana kita semula,” ungkap Ma’shum. zal

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.