SURABAYA | duta.co – Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah (LPPD) Provinsi Jawa Timur memastikan program beasiswa tahun anggaran 2026 melibatkan 59 perguruan tinggi/lembaga pendidikan, bahkan lembaga pendidikan di Madura meningkat dari tiga perguruan tinggi menjadi 12 perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) untuk tahun ini.

”Ada 1.000 lebih mahasiswa penerima manfaat dari 59 perguruan tinggi, baik S1, S2, S-3, M1, dan M-2 Ma’had Aly,” kata Ketua LPPD Provinsi Jawa Timur, Prof. Dr. KH. Abdul Halim Soebahar MA, saat menghadiri Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, di Surabaya, Rabu malam.

Dalam Bimtek Pelaporan Beasiswa Pemprov Jatim 2026 selama dua hari (18-19/11) di Surabaya yang diikuti 59 PTKI, Ma’had Aly dan PTN itu, ia menjelaskan dengan jumlah 1.000 lebih mahasiswa penerima manfaat baik S1, S2, S-3, M1, dan M-2 Ma’had Aly, maka Bimtek menjadi forum strategis untuk memperkuat tata kelola, pelaporan, dan pertanggungjawaban program beasiswa yang bersumber APBD Pemprov Jatim.

”Beasiswa tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan transfer anggaran. Di balik setiap rupiah APBD terdapat kepercayaan masyarakat, harapan orang tua, masa depan mahasiswa, serta cita-cita untuk membangun sumber daya manusia Jawa Timur yang unggul,” tegasnya.

Menurut Halim, LPPD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki tanggung jawab untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, tertib administrasi, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada Tahun Anggaran 2026, program beasiswa melibatkan 59 perguruan tinggi/lembaga pendidikan. Dana beasiswa pada prinsipnya telah ditransfer sesuai ketentuan dan tidak terdapat penganggaran ganda. Apabila ditemukan ketidaksesuaian sasaran, mekanismenya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, masih terdapat beberapa program yang proses penetapan penerimanya menyesuaikan jadwal akademik dan mekanisme seleksi masing-masing perguruan tinggi. Salah satunya adalah program magister di Universitas Al-Azhar Kairo, yang masih menunggu pengumuman penerimaan mahasiswa.

Selain itu, program bidang STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) yang melibatkan empat PTN, yakni Universitas Jember, Universitas Airlangga, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, dan Universitas Brawijaya, juga memiliki mekanisme seleksi dan karakteristik program yang berbeda.

Terkait pemerataan akses program beasiswa bagi perguruan tinggi keagamaan Islam di berbagai wilayah Jawa Timur, ia menilai salah satu perkembangan yang mendapat apresiasi adalah meningkatnya jumlah PTKI dari Madura yang memperoleh akses program. Sebelumnya, jumlahnya sekitar tiga perguruan tinggi, sedangkan pada 2026 meningkat menjadi 12 PTKI.

”Perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi, informasi, dan pendampingan yang terbuka. Jangan sampai keterbatasan informasi membuat lembaga yang sebenarnya memiliki potensi menjadi tidak berani mengakses program,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jawa Timur, Dr. H. Agung Subagyo, S.STP, M.Si, menekankan bahwa pelaporan program beasiswa merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Menurutnya, setiap rupiah yang bersumber dari APBD harus dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif. “Hari ini, jujur saja tidak cukup. Berbuat baik saja juga tidak cukup. Dalam tata kelola pemerintahan modern, niat baik harus disertai mekanisme yang baik, sistem yang baik, bukti yang baik, dan pertanggungjawaban yang dapat diuji,” ungkap Agung.

Oleh karena itu, ia mendorong seluruh perguruan tinggi dan Ma’had Aly membangun sistem pengendalian internal sejak dana diterima hingga laporan disampaikan. Dokumen, bukti penggunaan, pencatatan, evaluasi, dan laporan harus ditata sejak awal, sehingga lembaga tidak baru tertib ketika menghadapi pemeriksaan. “Lebih baik kita tertib sebelum diperiksa daripada kita baru tertib karena diperiksa,” tegasnya.

Biro Kesra juga mengingatkan bahwa keberhasilan program beasiswa tidak boleh hanya diukur dari tersalurkannya anggaran dan tersusunnya laporan. Lebih jauh, pemerintah ingin memastikan para penerima beasiswa benar-benar mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu. “Jangan sampai kita berhasil mempertanggungjawabkan anggarannya, tetapi gagal mengawal manusianya,” kata Agung.

Karena itu, apabila terdapat persoalan akademik, administratif, maupun pembelajaran yang berpotensi menghambat kelulusan mahasiswa, perguruan tinggi diminta segera melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur bahwa beasiswa merupakan investasi sumber daya manusia, bukan sekadar bantuan pembiayaan pendidikan.

”Dari APBD menjadi beasiswa. Dari beasiswa menjadi ilmu. Dari ilmu menjadi pengabdian. Dan, dari pengabdian lahir peradaban. Jangan hanya fokus pertanggungjawaban uangnya, tapi kawal mahasiswa sampai lulus,” katanya.

Sebelumnya (14/11), Direktur Jenderal Pesantren (Dirjen Pesantren) Dr. H. Basnang Said, M.Ag menjelaskan bahwa pesantren adalah aset bangsa, karena pesantren merupakan pendidikan asli Indonesia yang membangun peradaban, karena bukan hanya mengajarkan ilmu, tapi juga membangun karakter/akhlak, sehingga berperan besar membangun peradaban.

“Pesantren tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu agama, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter, sehingga pesantren mengambil peran dalam membangun peradaban bangsa, menyiapkan sumber daya manusia di tengah perubahan zaman yang semakin cepat,” kata Basnang Said dalam kegiatan Halaqah Nasional Pesantren bertema “Muhasabah Pesantren; Meneguhkan Jati Diri, Menata Transformasi, Berdaya Bangun Bangsa dan Peradaban” yang diselenggarakan RMI-NU Jawa Timur, secara daring. (*/lppd)

Bagaimana reaksi anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry