SURABAYA | duta.co — DPRD Jatim berharap pemerintah provinsi tidak berlama-lama menganaktirikan keberadaan Madrasah Aliyah (MA) untuk mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) seperti yang diberikan kepada para siswa dan siswi yang sekolah di SMA dan SMK. Tujuannya supaya ada pemerataan pendidikan dan rasa keadilan bagi masyarakat Jatim.
“Memang saat ini BOSDA yang diperuntukkan untuk MA belum ada dasar hukumnya. Makanya kami berharap ke depan pemerintah pusat memperhatikan keberadaan MA tersebut,” ujar Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar saat dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (5/7/2019).
Menurut politisi asal Partai Demokrat mengungkapkan bahwa keberadaan MA tersebut sangat penting terutama dalam pembinaan akhlak bagi generasi muda sejak dini. ”Selain ponpes, MA juga merupakan salah satu alternatif yang pendidikannya menonjolkan penanaman agama pada anak didiknya,” lanjutnya.
Tak hanya itu, pemberian BOSDA tersebut terhadap MA, sambung politisi asal Sumenep Madura ini adalah pemenuhan unsur keadilan. ”Kalau SMA dan SMK mendapat BOSDA, kenapa MA tak dapat. Pemerintah harus adil mengingat di dalam MA tersebut ada siswa dan guru yang kesejahteraannya patut juga diperhatikan,” jelasnya.
Sebelumnya, Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak mengatakan bahwa pihaknya akan memperjuangkan MA di Jatim mendapat BOSDA. Untuk merealisaikan keinginan tersebut, mantan bupati Trenggalek tersebut mengaku kalau Pemprov Jatim akan segera melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov. Jatim.
Kalau nanti terdapat aturan-aturan yang membentur realisasi, Pemprov Jatim akan berkomitmen untuk terus dan tetap memperjuangkan agar pemberian BOSDA untuk MA bisa terwujud. “Termasuk menyuarakan kepada pemerintah pusat aspirasi yang muncul dari bawah. Kami harus siap untuk berjuang dengan jujur dan keras untuk mewujudkan itu. Kami akan terus berjuang apapun itu hasilnya,” ujarnya.(ud)
KET.FOTO REPUBLIKA
