JOMBANG | duta.co – Mantan Ketua Umum PBNU, Prof Dr KH Said Aqil Siroj, MA, menyampaikan sikap tegas terkait polemik konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU.
Dalam forum silaturahmi bersama para kiai dan santri di Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025), Kiai Said sapaan akrabnya mengusulkan agar konsesi tersebut dikembalikan kepada pemerintah demi menjaga marwah organisasi.
Dalam pernyataannya, Kiai Said mengaku melakukan evaluasi mendalam atas dinamika yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir. Ia menilai bahwa polemik tambang telah menimbulkan kegaduhan yang tidak hanya merusak harmoni internal, tetapi juga mengusik kepercayaan publik terhadap jam’iyah.
Ia menjelaskan, ketika pemerintah pertama kali memberikan konsesi tambang kepada PBNU, ia memandangnya sebagai bentuk penghargaan negara terhadap kontribusi NU. Kesempatan itu, menurutnya, layak dimanfaatkan selama dikelola dengan tata kelola profesional dan berorientasi pada kemaslahatan warga NU.
“Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk apresiasi yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,” ujar Kiai Said di hadapan para kiai Tebuireng.
Menurutnya, konsesi yang semula dianggap peluang kini justru menjadi pemantik friksi internal, tarik-menarik kepentingan, dan perdebatan terbuka yang tidak sehat bagi tubuh organisasi.
Lebih jauh, Kiai Said mengingatkan bahwa NU sebagai Jam’iyah Diniyah Ijtima’iyah memiliki mandat spiritual dan sosial yang jauh lebih besar daripada urusan bisnis berisiko tinggi. Ia menyebut sedikitnya lima dampak yang harus dihindari NU: pertama, Munculnya konflik internal dan polarisasi kader. Kedua, terganggunya marwah serta independensi organisasi. Ketiga, tumbuhnya persepsi negatif publik terhadap NU. Keempat. Ketelibatan jam’iyah dalam pusaran politik dan bisnis berisiko tinggi dan kelima tergeserkan fokus NU dari pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pemberdayaan umat
“NU ini rumah besar umat. Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjauhkan kita dari khittah. Kalau sebuah urusan membawa lebih banyak mudarat, tinggalkan. Kembalikan supaya NU fokus pada tugas-tugas sucinya,” tegasnya.
Kiai Said menegaskan bahwa kejayaan NU tidak ditentukan oleh kepemilikan konsesi tambang, melainkan oleh penguatan sektor-sektor yang menjadi core perjuangan: pendidikan pesantren, ekonomi kerakyatan, beasiswa, kesehatan, dan digitalisasi layanan umat.
“Keberkahan NU itu dari ketulusan, amanah, dan keilmuan. Bukan dari proyek tambang. Kita bisa maju tanpa itu, asal tata kelola dan pelayanan kepada umat diperkuat,” pungkasnya. (zed)
