Rektor ITS Joni Hermana saat meninjau lokasi Pameran SENTA, Kamis (15/12).

Untuk Menekan Kesenjangan Pembangunan di Indonesi

SURABAYA – Indonesia saat ini tidak mempunyai otoritas maritim yang kuat. Padahal, sebagai negara kepulauan yang sebagian wilayahnya diisi oleh perairan, Indonesia ternyata masih belum memiliki keinginan kuat menjadikan visi poros maritim yang didengungkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini diungkapkan dalam Seminar on Marine Technology Innovation (SENTA) yang dihelat Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (FTK ITS) Surabaya, Kamis (15/12). “Lulusan teknologi maritime di Indonesia harus berani mengambil risiko kerja di Indonesia bagian timur,”  tandas Prof Daniel Rosyid PhD MRINA, Dekan FTK saat menjadi Keynote Speaker di seminar yang dihelat di ruang BG Munaf FTK tersebut.

Daniel menginginkan, SENTA 2016 ini memusatkan pembahasan agar pembangunan di sektor maritim Indonesia merata dari Sabang sampai Merauke. “Permasalahan saat ini, Indonesia hanya gencar melakukan pembangunan maritim di kota besar, sedangkan daerah pesisir masih diabaikan,” ujar Daniel prihatin.

Mengutip ucapan Jokowi, Daniel mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia mempunyai rencana besar membangun industi maritim dari daerah pinggiran terutama pesisir. Kesalahan pola pikir yang terbentuk di masyarakat ialah memusatkan produksi hanya pada daerah barat. Sedangkan, daerah timur yang kaya akan sumber daya alam ditinggalkan. “Hal ini yang harus diubah,” tegas dosen Teknik Kelautan ini.

Menjawab permasalahan ini, Daniel menyatakan solusi bahwa para mahasiswa lulusan universitas yang berkaitan dengan jurusan maritim agar berani melirik daerah Indonesia timur. Menurutnya, solusi ini dapat menekan kesenjangan pembangunan di Indonesia, para lulusan bisa mengembangkan infrastruktur maritim di daerah timur.

Namun, imbuh Daniel, orang lokal yang berada di daerah asal acap kali menolak kehadiran para lulusan yang dianggap asing bagi mereka. “Padahal, niat awal para lulusan itu adalah membangun peradaban maritim yang lebih maju,” terang dosen yang juga lulusan doktor dari  Newcastle University, Inggris ini.

Dosen yang juga aktif sebagai pengamat dunia pendidikan, ini melihat masalah tersebut tidak menjadi permasalahan utama bagi para lulusan yang akan disebar ke berbagai penjuru daerah pesisir di Indonesia. Bahkan, ungkap Daniel, hal ini bisa menjadi peluang baru yang prospektif untuk para lulusan dalam ketatnya persaingan dunia kerja.

“Itu bukan hal yang utama, namun, upaya memberdayakan Indonesia di poros maritim internasional ialah dengan desain berkelas internasional, konstruksi dan pengoperasian armada laut nasional,” jelasnya.

Jalan Sutra Maritim China

Selain menyebutkan permasalahan yang terjadi, Daniel juga mengungkap persaingan yang terjadi di dunia maritim internasional. Menurutnya, bukan Indonesia saja yang mempunyai keinginan menjadi poros maritim dunia. Negara China saat ini telah giat menggencarkan program jalur sutra maritim.

Berdasarkan data yang disediakan, pada tahun 2015, China telah mengalokasikan USD 0,2 triliun yang merupakan dua persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk ketahanan di sektor maritim. Disusul dengan Amerika yang mengalokasikan USD 0,6 triliun dari 1,6 persen untuk sektor maritim

Indonesia sendiri, menurut Daniel, sudah berani mengalokasikan 0,9 persen dari PDB senilai USD 0,01 triliun. “Perbedaan yang kontras ini menyimpulkan adanya ambisi negara tirai bambu itu untuk memimpin poros maritim di dunia,” pungkasnya. (end)

BAGIKAN

Tinggalkan Balasan