JAKARTA | duta.co – Kabar terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dari penyidik terkait kasus dugaan chat berkonten pornografi untuk Rizieq Shihab, ternyata membuat pemerintah, dalam hal ini Kantor Staf Kepresidenan (KSP) ‘bingung’. Padahal, aslinya, tinggal telepon selesai.
Kabarnya, Ali Mochtar Ngabalin ,Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) segera membahas SP3 untuk Habib Rizieq Sabtu (16/6) malam ini. Penjadwalan baru tersebut setelah pembahasan gagal dilakukan pagi tadi.
Menurut Ngabalin, pembicaraan hal ini urung dilakukan karena beberapa pihak terkait masih memiliki urusan. “Kalau tidak ada aral melintang nanti malam setelah shalat Isya itu,” kata Ngabalin ditemui di rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham, Sabtu (16/6).
Ngabalin tidak memastikan lokasi pembahasan ini. Namun, ia mengatakan pembahasan tersebut akan melibatkan sejumlah pihak seperti lembaga yang terkait dengan penegakan hukum, kuasa negara untuk luar negeri, dan mereka yang memahami administrasi.
Hingga saat ini, KSP pun belum mendapatkan kepastian mengenai benar-tidaknya informasi SP3. Ngabalin mengatakan belum ada satu pun dokumen yang dia lihat atau dia terima.
Karena itu, Ngabalin tetap akan berkoordinasi dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moledoko untuk memastikan kebenaran SP3 yang diterbitkan kepolisian untuk Rizieq. Ia melanjutkan, persoalan ini sebenarnya tidak terkait dengan orang-orang di lingkup Istana Negara.
Hanya saja, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) akan mendiskusikan SP3 Rizieq sebagai bahan analisa. “Tidak ada urgensinya. Itu biasa saja. Yang paling penting adalah masyarakat harus mendapatkan berita yang benar, sama seperti kawan-kawan yang hari ini tanyakan tentang berita SP3 itu,” ujarnya.
Untuk itu, Ngabalin meminta semua pihak bersabar dengan pemberitaan terkait SP3 Rizieq. Dengan demikian, dia mengatakan, pemberitaan mengenai hal ini bisa lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Mudah-mudahan ya dengan izin Allah, bahwa bisa mengabarkan tentang perkembangan muktakhir terkait dengan SP3 yang ramai dibicarakan,” kata dia.
Terkait anggapan masyarakat adanya lobi PA 212 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas penerbitan SP3 ini, Ngabalin memastikan, hal tersebut tidak terjadi. Pertemuan antara Jokowi dan PA 212 beberapa waktu lalu hanya silaturahim biasa. (sember republika.co,id)
