KEDIRI | duta.co — Dalam kata sambutannya, Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar menyampaikan apresiasi luar biasa atas keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di masing-masing kelurahan. Hal disampaikan, saat digelar acara pembinaan kepada pengurus LMPK bertempat di Aula Kelurahan Semampir, Selasa (12/12/2017).
Dijelaskan Mas Abu, sapaan akrab Wali Kota Kediri, keberadaan LPMK selama ini dianggap telah mandiri.
“Saya sering mendapatkan masukan dan diskusi dengan kawan–kawan LPMK. Ternyata kaya ide dan selalu memberikan solusi atas permasalahan di masyarakat,” jelasnya yang hadir bersama Wakil Wali Kota, Hj. Lilik Muhibbah didampingi sejumlah Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri,
Segala bentuk permasalahan hingga mendukung pelaksanaan program pemerintah kota, dianggap Mas Abu, tidak lepas dari peran serta LPMK.
“Program selokan bersih, English Massive, pelaksanaan Prodamas hingga sejumlah penghargaan diraih Kota Kediri hingga tingkat nasional,” terang Mas Abu.
Seperti penghargaan Smart City atas keberadaan Kota Kediri sebagai kota cerdas, membuktikan keinginan maju dari warga setempat.
“Selama ini penghargaan selalu diwarnai hanya dua kota, Surabaya dan Kediri untuk skala nasional,” jelas Mas Abu.
Dia juga menyampaikan bahwa di tahun mendatang akan dinaikkan anggaran untuk Prodamas.
“Bila besarannya Rp. 50 juta per tahun untuk tiap RT, kami masih konsep Prodamas Plus. Dinaikkan dananya bisa meliputi kebutuhan pendidikan, kesehatan serta kebutuhan lainnya,” terang Wali Kota.
Terkait keberadaan lembaga, Ketua LPMK Kelurahan Semampir, Fajar Basuko berharap berdirinya forum untuk mendukung harapan pemerintah kota.
“Dengan dibentuknya forum lembaga, kita bisa berdiskusi dan maju bersama kelurahan masing-masing. Tidak ada kecemburuan namun bersatu mengharumkan nama baik Kota Kediri,” jelas Fajar.
Demi pemantapan untuk kinerja LPMK, dihadirkan Petir Pudjihantoro, salah tenaga pengajar di Universitas Negeri Malang.
Sosok dikenal sebagai konsultan pendamping Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada pemerintah provinsi ini, meminta keberadaan LPMK turut mendampingi Ketua RT, Ketua RW dan perangkat kelurahan untuk melakukan sinkronisasi demi suksesnya pelaksanaan program.
“Bahwa LPMK harus melakukan sinkronisasi program pemberdayaan, seperti Prodamas yang kini berjalan. Kemudian keberadaan lembaga turut peduli atas kejadian skala prioritas. Seperti maraknya narkoba, di mana pasiennya terus bertambah hingga 50 orang per hari se-Indonesia,” ungkap Petir Pudjihantoro, bahwa data disampaikan berdasarkan penelitian. (nng)
