
Ama Siswanto Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jombang baju merah saat berbincang dengan petani
JOMBANG | duta.co – Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang terkait penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui Surat Keputusan (SK) Bupati menuai kritik tajam. Pasalnya, penetapan lahan pertanian tersebut diduga dilakukan tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan kepada pemilik lahan atau petani yang terdampak.
Ama Siswanto politikus dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jombang menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk ketidakadilan, bahkan menyebut pemerintah telah bertindak dzalim terhadap masyarakat. Petani yang semestinya mendapatkan perlindungan justru berpotensi menjadi korban kebijakan pemerintah.
Persoalan ini semakin serius karena kejelasan kompensasi maupun bentuk perlindungan terhadap pemilik lahan yang masuk dalam penetapan LP2B dinilai belum disampaikan secara transparan.
Bagi Ama, penetapan LP2B tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Hak rakyat, petani atas tanahnya sendiri harus dilindungi, kepastian hukum, serta keberlangsungan ekonomi petani juga harus menjadi pertimbangan utama.
“Jangan sampai rakyat menjadi korban kebijakan pemerintah. Petani memiliki hak yang harus dihormati. Kalau tanah mereka ditetapkan masuk LP2B, seharusnya ada pemberitahuan, pelibatan, dan penjelasan yang jelas,” kata Ama kepada duta.co Selasa (17/11).
Lebih lanjut pria yang duduk dikursi empuk DPRD sebagai wakil Ketua Komisi B ini, menegaskan. Persoalan tersebut akan diperjuangkan melalui Panitia Khusus (Pansus) LP2B DPRD Jombang.
Pansus diharapkan tidak menjadi forum formalitas, tetapi benar-benar menjadi ruang untuk membongkar persoalan di balik proses penetapan LP2B. Mulai dari mekanisme penerbitan SK Bupati, pendataan lahan, pelibatan pemilik tanah, hingga kejelasan kompensasi dan perlindungan bagi petani.
Sebab, kebijakan yang menyangkut tanah dan sumber penghidupan masyarakat tidak semestinya diputuskan tanpa mendengar suara pemiliknya. Menjaga lahan pertanian memang penting. Namun, jangan sampai atas nama ketahanan pangan, hak-hak petani justru dikesampingkan.
” Rakyat jadi korban dan tanpa ada kompensasi yang jelas kepada para petani yang lahannya ditetapkan LP2B,” bebernya.
Kini publik menunggu keberanian Pansus LP2B DPRD Jombang. Apakah benar-benar berdiri membela kepentingan petani atau justru berhenti sebatas pembahasan di ruang rapat. (din)




































