”Rakyat harus terus menerus menyalakan genderang perang terhadap DPR yang cenderung mendisain dirinya sebagai leviathan.  Kalau peperangan ini tidak terus dikibarkannya, jangan disalahkan jika nantinya rakyat merana akibat dirampas hak-hak berdaulatnya.”

Oleh: Abdul Wahid*

UU KPK akhirnya berubah wajah. Dari ranah historis, UU KPK memang lahir dari DPR, namun kelahiran UU KPK ini ternyata senjata makan tuan. Banyak anggota DPR yang terjaring oleh UU yang dibuatnya sendiri ini. UU KPK tergolong berjalan efektif dengan parameter banyaknya pejabat eksekutif dan legislatif, bahkan yudikatif yang terjerat.

Secara general, efektifnya UU KPK itu tak lepas dari peran KPK. KPK yang merupakan anak kandung reformasi ini, secara umum terbilang sukses menjalankan amanat konstitusi. Kepercayaan yang diberikan oleh rakyat pada KPK tidak disia-siakannya.

KPK mampu menunjukkan kinerjanya sebagai instrumen negara hukum di bidang pemberantasan korupsi. KPK menjadi lembaga yang menakutkan bagi koruptor. Bahkan bibit-bibit koruptor sekarang bukan tidak mungkin takut meneruskan kecenderungan membuktikan dirinya sebagai “virus” kekuasaan akibat kepak sayap tangan KPK.

UU KPK mengamanatkan agar KPK jadi mekanisme pemicu, model proses penegakan hukum bagi Kepolisian dan Kejaksaan di bidang pemberantasan korupsi. Menurut Pandu Pradja (2014), di dasawarsa pertama kinerja KPK sudah memenjarakan 396 koruptor sampai tingkat MA atau  100 persen conviction rate

Data lain menunjukkan, bahwa sekarang ini, terdapat 110 perkara terkait dengan anggota DPR dan DPRD dan 110 perkara menyeret kepala daerah. Mereka ini diduga terlibat kasus korupsi pada ratusan proyek pemerintah dan perizinan bernilai triliunan rupiah.

Kalau akibat dekonstruksi UU KPK, lantas KPK lumpuh, maka jelas negeri ini akan semakin terhegemoni oleh kekuatan sindikasi koruptor. Stigma miring kalau yang akan menusantara dalam kedigdayaan kriminalitas adalah koruptor, menjadi tidak sepenuhnya bisa disalahkan.

Berdaulatnya Kekuatan Drakula

Ada adagium berbunyi “corruptio optimi pesima”, yang terjemahan bebasnya “pembusukan moral dari orang yang tertinggi kedudukannya adalah perbuatan yang paling jelek”. Memahami adagium ini menunjukkan, bahwa kebejatan, kejahatan, atau pembusukan nilai-nilai (values decay) yang dilakukan oleh golongan elit kekuasaan dapat berpengaruh besar terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam ranah itu, logikanya semakin banyak komunitas elit kekuasaan yang “mandi basah” dengan penyimpangan moral dan hukum, maka masyarakat pun semakin mengidap penyakit komplikasi yang sulit disembuhkan.

Komplikasi dalam stadium tersebut sarat dengan virus yang dengan mudah menular kepada segmen kekuasaan lain. Pejabat berpangkat rendah akan menjadikan pejabat level atas sebagai guru yang model perilaku tidak terpujinya bisa diadopsi dan diadaptasikannya dengan mudah. Dalam urusan kebobrokan ini, model peniruan jauh lebih gampang dibandingkan dalam soal kebaikan, kebenaran, dan kejujuran (J. Kristiadi, 2007).

Komplikasi itu juga ditandai dengan semakin berdaulatnya kekuatan drakula. Drakula menjadi sosok pelaku kejahatan yang tergolong istimewa ini (korupsi), pasalnya perilakunya lebih lihai dan perkasa dibandingkan aparat penegak hukum sehebat apapun aparat ini, apalagi jika dalam diri aparat penegak hukum ini juga sudah tercemar virus “darah drakula” atau mendeklarasikan penasbihan dirinya sebagai makhluk penghisap kekayaan negara secara massif, sistematis, dan terstruktur.

Ada pelajaran dari salah satu karya Thomas Hobbes yang berjudul Leviathan (1651). Karya ini mengungkap tentang hubungan kekuasaan antara indvidu dengan negara. Dalam karyanya itu, Hobbes mengatakan manusia pada dasarnya hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan segala tindakan manusia mengarah pada pemupukan kekuasaan dan hak milik.

Dalam paradigma itu, negara benar-benar sang Leviathan, atau binatang purba itu yang mengarungi samudera raya dengan perkasa, tanpa menghiraukan siapapun. Kekuasaannya mutlak  atau “siapa yang diserahi kekuasaan tertinggi, tidak terikat pada hukum negara dan tidak memiliki kewajiban terhadap seorang warga negara.”

Jika merujuk ide Hobbes tersebut, tampaknya Indonesia memang tidak akan pernah mencapai tahapan negara bubar, pasalnya bangunan negara yang disampaikan oleh  Hobbes adalah leviathan, konstruksi negara yang disangga atau diisi oleh mansia  yang hanya sibuk menghabiskan waktunya untuk memikirkan diri dan kelompoknya, atau mengembangkan dan menghidup suburkan pola berelasi sosial, politik, hukum, dan berbudaya yang bergaya “kebinatangan” (penyimpangan), namun dari penyimpangannya masih disisakan untuk rakyat, meski tinggal ampasnya, sehingga tidak memngakibatkan negara bubar atau masih ada kerelaan di hati rakyat untuk mendukung keberlanjutannya.

Sekarang, yang mudah terbaca adalah wajah Indonesia yang terdesain di tangan sebagian elitis yang bergelar “sang binatang purba”, perannya bukan bagaimana membangun atmosfir kehidupan rakyat yang berbasis kesejahteraan dan kedamaian, melainkan atmosfir bernegara yang sarat berbagai bentuk penyakit, yang salah satu penyakit akutnya bernama korupsi dan menoleransi berdaulatnya korupsi.

Mengimbangi Sosok Manusia Rakus

Sekelompok elitis itu tidak menghendaki negara ini menjadi negara berwibawa, berkredibilitas tinggi, atau beridentitaskan empirik sebagai organisasi besar yang memedulikan aspirasi asasi rakyatnya. Mereka menginginkan negeri ini tidak ubahya “perahu” yang mudah diombang-ambingkan kesana-kemari supaya bisa digunakan sebagai jalan mengail keuntungan sebesar-besarnya.

KPK sejatinya dihadirkan untuk mengimbangi levithan  atau sosok manusia-manusia rakus, khususnya kelompok elitis yang terjerumus dalam berbagai bentuk penyalahgunaan jabatan atau kewenangannya, akan tetapi KPK bisa kehilangan elan vitalnya, manakala supremasi yuridis yang memayunginya dikeroposi oleh para oportunis politik. Oportunis ini tidak ingin kalah “kedigdayaannya” oleh KPK, sehingga dekonstruksi yuridis (UU KPK) masihlah satu sampel untuk menununjukkan kalau supra-otoritas dan eksklusifitas dirinya.

Itu mengindikasikan, masih besarnya “sindikasi politik” yang berjaya di DPR sangat memungkinkan “menghabisi” atau melumpuhkan KPK secara berlanjut, sistematif, dan terstruktut. Boleh jadi KPK memang tetap akan dipertahankan eksistensinya dalam pemberantasan korupsi, akan tetapi kehadirannya niscaya bisa identik dengan ketiadaannya, artinya KPK tetap ada, namun tidak diberi kewenangan melakukan peran strategis dalam pembongkaran korupsi.

Rakyat harus terus menerus menyalakan genderang perang terhadap DPR yang cenderung mendisain dirinya sebagai leviathan.  Kalau peperangan ini tidak terus dikibarkannya, jangan disalahkan jika nantinya rakyat merana akibat dirampas hak-hak berdaulatnya.

Peperangan yang dilakukan oleh rakyat, adalah berbentuk kesatuan suara kerasnya melalui media sosial atau media-media lainnya yang memudahkan dibaca publik dan mampu menjadi spirit yang membangkitkan kesadaran bernegara bersih dan berwibawa, serta menyatukan emosi dan integritas moral yang menempatkan korupsi dan siapapun actor-aktor di belakangnya adalah musuh bersama.(*)

*Abdul Wahid adalah Pengajar Program Pascasarjana Universitas Islam Malang dan pengurus AP-HTN/HAN dan penulis sejumlah buku korupsi

 

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry