LAMONGAN | duta.co – Ketua Lembaga Kajian dan Analisa Publik (LKAP) kabupaten Lamongan Khoirul Huda menyatakan, perihal surat usulan kegiatan koordinasi dan konsultasi yang masuk di pembahasan R-APBD 2020, DPRD Lamongan kepada Bupati Lamongan, tanggal 15 Oktober 2019, senilai Rp 47 miliar, anggaran tersebut dinilai sangat kecil.
“Anggaran Rp 47 miliar itu kan untuk 50 anggota dewan, kalau dibandingkan dengan daerah lainnya, saya rasa sangat kecil,” ujar Khoirul Huda, Kamis (07/11/2019).
Huda mengungkapkan, APBD kabupaten Lamongan tahun 2020 mencapai angka Rp 3,1 triliun, apakah nanti akan proporsional apa tidak, selagi yang diusulkan oleh dewan itu memenuhi asas manfaat sesuai dengan aturan Kemendagri atau PP, kenapa tidak.
” Kalau dibandingkan dengan kabupaten lainnya sekelas Lamongan, anggaran segitu itu sangat kecil untuk usulan ke ekeskutif tersebut, nanti akan kita bandingkan, saat ini masih proses pengkajian rencana Kegiatan Anggaran (RKA) di setiap dinas,” terangnya.
Dia mengatakan, pokoknya di seluruh eksekutif nanti akan ketemu, apakah itu uang untuk perjalanan dinas, uang lembur atau kunker. Anggaran Rp 47 miliar itu kata dia, dibandingkan dengan miliknya Bupati saja jomplang koq, jelas lebih banyak miliknya Bupati.
” Untuk RKA eksekutif setiap dinas nanti akan kita total, dari dana Rp 3,1 triliun itu kalau kita baca RKA nya setiap tahun hanya copy paste saja, tidak ada inovasi, perubahan dan evaluasi,” bebernya.
Ia melihatnya ini sangat kacau, dalam penyusunan KUA-PPAS tidak memenuhi standar aturan yang ada, sebelumnya ada musrenbang desa, kecamatan serta kabupaten, itu kan diadakan semua, tapi seolah itu tidak ada gunanya,
“Norma dan aturan penyusunan itu sudah dilupakan semua oleh eksekutif, ini akan saya pelajari terus, kenapa koq kemarin batal untuk membahas KUA-PPAS di dewan,” ujarnya.
Selanjutnya, sambung Huda, untuk RKA setiap dinas ada dan tidaknya, itu akan kita pelajari lebih lanjut, apakah anggaran itu betul-betul pro rakyat apa tidak.” Saya ingin apa yang dibutuhkan oleh rakyat lebih diprioritaskan, kan sudah ada proses sebelumnya itu, kalau itu ditingal tidak ada gunanya kan,” tutur Huda.
Huda berharap, di tahun politik ini anggaran jangan sampai ikut politik juga, apakah nantinya ke legislatif atau eksekutif, apalagi tahun 2020 ini adalah masa transisi, rakyat juga dibuat pusing.
“ Khusus untuk anggaran akan kita kaji terus, sejalan dengan anggota dewan lainnya, karena pembahasan di dewan kemarin ditunda, jadi akan kita pantau selalu,” pungkasnya. ard
