SURABAYA I duta.co – Adanya calon tunggal di Pilkada serentak 2024 se-Jawa Timur menunjukkan partai politik gagal melaksanakan kaderisasi. Padahal parpol memiliki peran sangat penting untuk mencetak kader yang berkualitas sebagai pemimpin, baik eksekutif mau pun legislatif.
Di Jawa Timur terdapat lima daerah yang mengusung calon tunggal. Diantaranya Pilwali Surabaya dengan pasangan calon Eri Cahyadi – Armuji, Pilwali Kota Pasuruan dengan paslon Adi Wibowo – Mokhamad Nawawi, Pilbup Gresik paslon Fandi Akhmad Yani – dr. Asluchul Alif, Pilbup Trenggalek Mukhammad Nur Arifin – Syah Mohammad Natanegara, dan Pilbup Ngawi dengan paslon Ony Anwar Harsono dan Dwi Riyanto Jatmiko.
Pengamat politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), Umar Sholahudin, menyayangkan adanya calon tunggal di Pilkada serentak di Jatim. Hal ini menunjukkan kegagalan kaderisasi di parpol.
“Munculnya kotak kosong ini patut disayangkan, mestinya hal ini tidak terjadi jika parpol berperan sebagaimana mestinya yaitu melakukan kaderisasi di internal partai,” kata Umar usai menjadi narsum diskusi terbuka bertema ‘Mengawal Demokrasi yang Bersih dan Beradab’ di Aula PWI Jawa Timur, Surabaya, Rabu (18/9/2024).
Umar mencontohkan Pilwali Surabaya. Ia menyebut Surabaya sebagai Kota metropolitan kedua setelah Jakarta tentunya banyak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dengan begitu, tidak pantas calon tunggal di Pilwali Surabaya.
“Seperti Surabaya kota besar dengan SDM yang luar biasa kok Paslon tunggal dan menurut saya ini sangat ironis dan harus menjadi evaluasi bagi parpol agar ekosistem demokrasi kita bisa lebih sehat dan berkualitas,” ujarnya.
Umar menduga munculnya calon tunggal dampak Pilpres yang dilaksanakan hampir bersamaan.
“Menyikapi ini perlu adanya perubahan regulasi. Misal, ada pemilu nasional seperti pilpres dan pemilihan DPR. Kemudian ada pemilu daerah yang rentang waktu tidak berdekatan,” tuturnya.
Umar berharap masyarakat lebih jernih dalam melihat kontestasi di Pilkada. Terutama pada daerah-daerah yang memiliki calon tunggal melawan kotak kosong. Ia memprediksi
kotak kosong bisa saja menjadi dampak hukuman politik.
“Dan kesempatan bagi masyarakat untuk memberi hukuman kepada kepala daerah yang dianggap prestasinya jauh dari harapan masyarakat dan kotak kosong menjadi sarana memberi hukuman,” ucapnya.
Direktur Sygma Research Consulting, Musonif Afandi, menerangkan, kegiatan ini sebagai bentuk kontribusi dari masyarakat dan akademisi dalam mengawal demokrasi bersih dan beradab, khususnya di Pilkada 2024.
“Tema pada kegiatan hari ini konsisten terhadap demokrasi yang sehat dan beradab, demokrasi yang beretika jadi tidak ada intervensi dan setiap masyarakat diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya,” tukasnya. (zi)
