SURABAYA | duta.co – Genap satu tahun memimpin Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat kemajuan penting di sektor energi nasional. Fokus pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi melalui hilirisasi dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dinilai sebagai langkah strategis menuju swasembada yang berkelanjutan.
Kebijakan yang digerakkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan akademisi di Surabaya. Mereka menilai pemerintah telah menunjukkan arah yang konsisten dalam memperkuat fondasi transisi energi dan ketahanan nasional.
Koordinator Proyek Renewable Energy Integration Demonstrator Indonesia (REIDI) dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ary Bachtiar Krishna Putra, menyebut langkah pemerintah memperluas pemanfaatan energi terbarukan berada di jalur yang benar.
“Ini sudah saatnya Indonesia tidak lagi hanya bicara, tapi melangkah nyata menuju kemandirian energi. Program seperti REIDI menunjukkan bagaimana universitas, industri, dan pemerintah bisa bekerja bersama dalam membangun ekosistem energi yang efisien dan berkelanjutan,” ujarnya dalam diskusi “Meneropong Satu Tahun Kemandirian Energi Nasional Era Prabowo–Gibran dari Timur Jawa” di Surabaya, Rabu (15/10/2025).
Ary menambahkan, komitmen Kementerian ESDM dalam mempercepat transisi energi hijau mampu memperkuat posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara. “Kemandirian energi ini bukan hanya soal ketersediaan pasokan, tetapi juga soal bagaimana kita menguasai teknologi dan sistemnya. Pemerintah di bawah Pak Prabowo dan Pak Bahlil sudah bergerak ke arah itu,” tegasnya.
Dari sisi ekonomi energi, Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono menilai kebijakan pemerintah dalam menata ulang subsidi energi menjadi langkah korektif yang berdampak langsung pada ketahanan fiskal nasional.
“Kita sudah meriset di pusat kajian ilmu ekonomi, dan beban subsidi energi kita itu 4 persen dari GDP. Masalahnya, subsidi ini ternyata 11 kali lebih besar dinikmati oleh 20 persen masyarakat kaya dibanding golongan miskin. Nah, ini yang sekarang mulai diperbaiki,” kata Hendry.
Ia juga menyoroti peningkatan lifting minyak dan gas yang telah melampaui target APBN sebagai indikator keberhasilan pengelolaan energi. “Sesuatu yang sudah ditargetkan dan itu sudah melampaui target tentu ini bagus ya. Dan saya rasa itu sudah on the right track, di jalur yang benar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hendry menilai kebijakan legalisasi sumur minyak rakyat turut memperkuat kontribusi produksi nasional. “Berarti sumur minyak rakyat itu berpengaruh ya? Berpengaruh juga. Besar atau kecil itu pasti berpengaruh terhadap lifting total nasional kita,” imbuhnya.
Dari perspektif kebijakan publik, Pakar Universitas Airlangga (Unair) Falih Suaedi menilai langkah pemerintah menempatkan isu energi sebagai prioritas nasional dalam Asta Cita merupakan keputusan yang tepat dan strategis.
“Pemerintah saat ini tidak hanya bicara soal penyediaan energi, tapi juga kemandirian dalam mengelola. Itu artinya, negara sedang mengarah pada ketahanan energi yang sesungguhnya,” ujar Falih.
Menurutnya, Presiden Prabowo dan Wapres Gibran berhasil mengonsolidasikan kebijakan lintas sektor—mulai dari ESDM, industri, hingga pendidikan tinggi—dalam satu visi besar menuju kemandirian energi nasional di bawah koordinasi Bahlil Lahadalia.
“Dalam satu tahun ini terlihat jelas bagaimana pemerintah berusaha membangun integrasi kebijakan energi dari pusat sampai daerah. Ini bukan hal mudah, tapi langkahnya sudah terlihat,” tambahnya.
Sejumlah akademisi sepakat bahwa capaian tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi pondasi kuat bagi keberlanjutan pembangunan energi nasional. Pemerintah dinilai berhasil menyeimbangkan antara efisiensi ekonomi, transisi energi bersih, dan keberpihakan kepada masyarakat.
Agenda swasembada energi pun bukan sekadar target jangka pendek, melainkan visi jangka panjang menuju Indonesia mandiri energi dan berdaulat secara ekonomi. (Rid)
