Syaiful Anwar, Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang
JOMBANG | duta.co – Tak cukup hanya meriah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang ingin memastikan Jombang Fest 2026 benar-benar menggerakkan ekonomi masyarakat. Untuk mengukur perputaran uang dan dampaknya terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Pemkab Jombang menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang.
Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi perayaan Hari Jadi ke-116 Kabupaten Jombang. Pemerintah daerah ingin mengetahui sejauh mana kegiatan tersebut memberikan manfaat ekonomi, terutama bagi pedagang, pelaku UMKM, dan sektor usaha lain yang terlibat. Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Syaiful Anwar, mengatakan pengumpulan dan analisis data akan dilakukan bersama BPS setelah seluruh rangkaian kegiatan berakhir.
“ Satu minggu setelah acara selesai, akan kami input data dan kami analisis bersama BPS terkait dampak peningkatan ekonominya,” kata Syaiful Anwar kepada duta.co, Selasa (20/10).
Menurut Anwar, pelibatan BPS penting agar dampak ekonomi Jombang Fest tidak sekadar dinilai dari kemeriahan acara atau banyaknya pengunjung. Melalui pengolahan data, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran lebih terukur mengenai perputaran uang dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Hasil kajian tersebut nantinya menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan dalam merancang kegiatan serupa pada masa mendatang.
Dengan begitu, penyelenggaraan event daerah diharapkan tidak berhenti sebagai agenda hiburan tahunan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian lokal.
“ Hasil evaluasi dari BPS nanti akan menjadi landasan kami ke depan dalam setiap event,” bebernya.
Bagi pelaku UMKM, Jombang Fest menjadi peluang untuk memperluas pasar, memperkenalkan produk, dan meningkatkan penjualan. Namun, besarnya peluang tersebut perlu dibuktikan melalui data, termasuk sejauh mana transaksi selama kegiatan berlangsung mampu memberikan tambahan pendapatan bagi pelaku usaha.
Di sisi lain, besarnya anggaran penyelenggaraan Jombang Fest 2026 turut menjadi perhatian. Saat ditanya mengenai nilai anggaran yang bersumber dari APBD, yang diperkirakan mencapai Rp3 miliar, Anwar mengaku tidak mengetahui angka pastinya.
Ia menjelaskan, penyelenggaraan Jombang Fest melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), dengan pengelolaan anggaran berada pada masing-masing perangkat daerah sesuai kegiatan yang dilaksanakan.
“ Saya hanya mengoordinasikan. Terkait anggaran, masing-masing OPD yang tahu,” pungkasnya.
Pengukuran dampak ekonomi oleh BPS diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai manfaat Jombang Fest bagi masyarakat. Dengan demikian, evaluasi kegiatan tidak hanya mencakup keberhasilan penyelenggaraan, tetapi juga hasil ekonomi yang diperoleh dibandingkan dengan sumber daya yang dikeluarkan pemerintah daerah. (din)
