Forum Konsultasi Publik KPPN Sidoarjo, Kamis (25/6/26). (FT/LOETFI)

SIDOARJO | duta.co — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)Sidoarjo terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang mengusung tema “Kinerja Berkualitas, Layanan Berintegritas”.

Hal ini sebagai wadah komunikasi, evaluasi, serta penyampaian masukan dari masyarakat dan para mitra satuan kerja (satker), Kamis (25/6/26).

Kepala KPPN Sidoarjo Vicensia Retnasari, yang biasa disapa Ibu Sari mengatakan forum tersebut menjadi sarana penting untuk memperkuat sinergi antara KPPN dengan masyarakat maupun satker pengguna layanan.

“Melalui Forum Konsultasi Publik ini, kami memberikan kesempatan kepada masyarakat maupun para pengguna layanan untuk menyampaikan usulan, masukan, dan saran terkait seluruh layanan yang diberikan KPPN Sidoarjo beserta standar layanannya,” ujarnya.

Menurut Sari, masukan dari masyarakat dan para pengguna layanan menjadi bahan evaluasi penting bagi KPPN untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.

“Sebagai bentuk inovasi layanan, menghadirkan berbagai terobosan digital, di antaranya PanSer 165, KPPN Sidoarjo Mobile, Mini Class Sido, serta layanan konsultasi digital lainnya yang dirancang untuk mempermudah akses layanan secara cepat, mudah, dan akuntabel,”ujarnya.

Sari juga menyoroti kendala penyerapan anggaran yang secara umum masih dialami satuan kerja mitra KPPN. Menurutnya, kendala tersebut umumnya berkaitan dengan faktor perencanaan serta karakteristik kegiatan masing-masing satker.

“Penyerapan anggaran berlaku dalam satu tahun anggaran, yakni mulai 1 Januari hingga 31 Desember. Selama ini penyerapan yang menumpuk di akhir tahun tidak hanya terjadi di Sidoarjo, tetapi juga di berbagai daerah lain di Jawa Timur bahkan seluruh Indonesia. Namun, dari tahun ke tahun kondisi tersebut terus membaik,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, pada pertengahan tahun ini realisasi penyerapan anggaran telah mencapai sekitar 50 persen, yang menunjukkan capaian cukup baik dan sesuai target.

Lebih lanjut, Sari menjelaskan rendahnya penyerapan anggaran pada awal tahun biasanya disebabkan perencanaan yang belum sepenuhnya siap.Sejumlah satker masih memerlukan penyesuaian sehingga pada triwulan pertama realisasi anggarannya cenderung rendah.

Selain itu, masing-masing satker memiliki karakteristik kegiatan yang berbeda-beda. Ada satker yang jadwal kegiatannya lebih banyak berlangsung pada triwulan kedua, bahkan ada pula yang baru menjalankan kegiatan dengan nilai anggaran besar pada triwulan keempat.

Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat realisasi anggaran pada triwulan pertama sebagian satker masih terlihat rendah.

“Harapan kami, melalui forum ini tercipta sinergi yang semakin kuat antara KPPN dengan satker sehingga pengelolaan APBN dapat berjalan optimal, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

Perwakilan masyarakat, Mujiono, S.E.,selaku undangan dalam kegiatan menilai fasilitas kantor KPPN Sidoarjo sudah sangat memadai sebagai kantor layanan publik. Berbagai sarana pendukung dinilai lengkap, sementara kualitas sumber daya manusia juga sangat baik karena didukung pegawai yang kompeten dan profesional dalam melayani stakeholder.

Namun, menurutnya, karena saat ini sebagian besar layanan KPPN telah berbasis online, kelancaran pelayanan sangat bergantung pada stabilitas jaringan internet dan pasokan listrik. Gangguan seperti internet lambat maupun pemadaman listrik bergilir dinilai dapat memengaruhi kualitas layanan.

“Secara umum, layanan KPPN Sidoarjo dinilai sudah sangat baik dan diharapkan dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan,”terang Abah Mujiono biasa disapa. (loe)

Bagaimana reaksi anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry