KEDIRI|duta.co- Perumda Pasar Joyoboyo Kota Kediri membongkar data legalitas pedagang di sejumlah pasar yang dikelolanya. Di Pasar Pahing, sekitar 19 persen dari 1.227 pedagang disebut belum memproses legalitas, sedangkan di Pasar Bandar angkanya mencapai 12 persen dari total 618 pedagang.

Direktur Perumda Pasar Joyoboyo, Djauhari Luthfi, mengatakan legalitas menjadi instrumen untuk memberikan kepastian status kepada pedagang yang tercatat secara resmi. Legalitas juga menjadi dasar hubungan antara Perumda dengan pedagang dalam penggunaan kios maupun los.

Menurutnya, pedagang yang belum memiliki legalitas belum memiliki dasar perjanjian sebagai pedagang resmi. Karena itu, Perumda terus mendorong pedagang untuk menyelesaikan proses tersebut.

Selain persoalan legalitas, Perumda menemukan adanya penguasaan kios atau los oleh satu orang dalam jumlah yang melebihi ketentuan. Djauhari menyebut beberapa nama dalam data Perumda, antara lain Nrl 19 kios, SA 9 kios, Sltr 10 kios, BP 18 kios, Bbg 5 kios, Srtm 8 kios, Klk 8 kios, Sg 7 kios.

Nama dan jumlah tersebut merupakan data yang disampaikan Djauhari terkait penguasaan kios atau los di pasar Pahing Kota Kediri.

Djauhari mengacu pada Peraturan Direksi Perumda Pasar Joyoboyo Nomor 1 Tahun 2023 tentang sewa kios dan los. Dalam ketentuan tersebut, satu orang maksimal menyewa lima kios atau los. Pemerintah Kota Kediri juga menyebut ketentuan maksimal lima kios atau los tersebut dalam penjelasan resmi terkait penataan kios pasar.

Aturan tersebut, juga mengharuskan pedagang mengajukan sewa setiap tahun agar tercatat sebagai pedagang resmi. Apabila kios atau los tidak lagi digunakan untuk berdagang, tempat tersebut dapat dikembalikan kepada Perumda untuk kemudian ditawarkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Direktur Operasional Perumda Pasar Joyoboyo Wedya Nurmanoso, mengatakan,, penertiban dilakukan secara bertahap dan tetap mengacu aturan. Perumda, kata dia, tidak langsung mengambil tindakan terhadap pedagang yang belum mengurus legalitas.

“Kami tidak serta-merta bertindak. Kami memberikan waktu tujuh hari bagi pedagang untuk mengurus legalitas, melakukan perjanjian dengan kami dan menaati aturan yang sudah ditetapkan,” kata Wedya.

Ia menyebut, surat pemberitahuan mengenai kewajiban tersebut akan disampaikan kepada pedagang. Setelah batas waktu tujuh hari berakhir, Perumda akan menentukan langkah selanjutnya terhadap pedagang yang tetap tidak memenuhi ketentuan.

Wedya juga menyoroti dugaan pengalihan atau penyewaan kios di bawah tangan. Menurut dia, terdapat pedagang yang menguasai kios, tetapi ketika kios tersebut sudah tidak digunakan oleh pemilik atau penyewa sebelumnya, tidak dilaporkan kepada kantor pasar. Kios kemudian dialihkan kepada pihak lain tanpa melalui mekanisme Perumda.

“Pedagang kios yang menyerahkan itu tidak lapor ke pasar juga salah. Yang menerima dan menyewakan kios itu juga tidak sesuai aturan karena menjadikan kios untuk kegiatan bisnis,” ujarnya.

Ia mencontohkan, salah satu kios di Blok A Pasar Pahing yang disebut disewakan kembali kepada pedagang baru dengan nilai jauh di atas tarif yang dibayarkan kepada Perumda. Menurut Wedya, data mengenai pengalihan kios tersebut telah dimiliki Perumda.

Persoalan lain yang disoroti adalah tunggakan jasa pelayanan. Wedya menyebut terdapat pedagang dengan tunggakan mulai sekitar Rp8 juta hingga Rp21 juta. Perumda, kata dia, tetap membuka ruang pembicaraan apabila pedagang membutuhkan keringanan atau mekanisme pembayaran.

Wedya, menegaskan, penertiban bukan ditujukan kepada seluruh pedagang. Menurutnya, sebagian besar pedagang tetap mengikuti aturan, sementara persoalan yang disoroti Perumda berkaitan dengan sejumlah pedagang yang disebut menguasai kios dalam jumlah besar dan belum memenuhi legalitas.

“Perumda pasar hanya menjalankan aturan. Kita mengabdi kepada warga Kota Kediri agar pasar tidak dikuasai oleh sebagian kecil pedagang,” ujarnya.

Sebelumnya, Djauhari, mengatakan, persoalan legalitas dan penguasaan kios telah beberapa kali dibahas melalui mediasi. Perumda mengklaim telah melakukan tujuh kali mediasi sejak 2023 untuk mendorong pedagang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, penggunaan kios dan los di pasar Perumda didasarkan pada hubungan sewa. Ketentuan pengelolaan sarana pasar mengacu pada Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 27 Tahun 2022 yang saat ini telah mengalami perubahan melalui Perwali Nomor 20 Tahun 2026.(bud)

Bagaimana reaksi anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry