JAKARTA | duta.co – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) ikut andil mendorong pemerintah dalam meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT). Pasalnya, EBT sudah masuk pasar global dan pemerintah menargetkan 23 persen pada tahun 2025.
“Agar EBT maksimal, maka pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama memaksimalkan potensi EBT ini,” ujar Ketua DPP LDII Prasetyo Sunaryo kepada Duta.co di Jakarta, Rabu (20/2/2019).
Dikatakannya, bahwa masalah energi baru terbarukan adalah faktor yang sangat penting sekali dalam mendukung kehidupan. Karenanya, pihaknya menggugah kesadaran semua elemen bangsa bahwa energi sangatlah penting.
“Seperti HP, kalau kita tidak memakai hp tidak masalah, akan tetapi kalau tidak memakai energi bagaimana rasanya, makanya kesadaran masyarakat harus diubah bahwa energi sangat penting,” ungkapnya.
Ia pun menyayangkan masalah EBT acapkali disepelekan menjadi komoditas biasa, padahal manusia susah hidup tanpa adanya energi. Ia pun mengusulkan adanya 10 bahan pokok, bukan lagi 9 bahan pokok seperti keputusan menteri perindustrian tahun 1998 yang menerapkan kepada masyarakat Indonesia. Bahwa 9 bahan pokok penting di masyarakat tapi lebih komplit jika energi masuk menjadi 10 bahan pokok.
“Jadi harus ada kebijakan baru yang berpihak kepada energi baru terbarukan ini,” ujarnya.
Menurutnya potensi besar energi baru terbarukan sebesar 4.11 ribu mega watt harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah harus bisa memanfaatkan dan mengelola energi ini secara maksimal, harus ada roadmap atau peta jalan untuk menjadikan energi besar ini tumbuh dan berkembang. “Manfaatnya seperti meminimalisir biaya KPR untuk biaya rumah tangga,” ungkapnya.
Selain pemerintah, tentu partisipasi masyarakat dalam menggunakan energi seperti tenaga matahari sangat dinantikan. Sehingga biaya rumah tangga, pondok pesantren dan sekolahan menggunakan tenaga energi dan biayanya melalui dana sodaqoh, zakat dan lain sebagainya.
“Jadi kalau energi ini diterapkan, maka biaya jauh lebih rendah dari biaya normal. Inilah yang kita sebut energi engklusif,” ujarnya.
Ia berharap, kedepan Indonesia menjadi negara yang memiliki kedaulatan energi. Tentu dengan catatan harus bersama-sama membangun dan mensinergikan energi baru terbarukan ini.
MOU EBT
Pemerintah Indonesia meneken nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan pemerintah Inggris terkait pengembangan energi rendah karbon. Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste, Moazzam Malik.
Ego mengatakan, kerja sama ini menyangkut pengembangan teknologi serta pembangunan pembangkit yang berasal dari energi baru terbarukan (EBT).
“Kerja sama ini kita lebih banyak belajar dari mereka, dan banyak project percontohan yang akan dapat bantuan dari UK untuk kita. Jadi secara garis besar itu,” katanya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu (20/2).

Sementara, Moazzam mengatakan, dalam kerja sama ini pemerintah Inggris berkontribusi dalam pengembangan Indonesia bagian timur. Dia bilang, pemerintah Inggris akan memberikan bantuan sebesar Rp 270 miliar.
Tujuannya, kata dia, tidak hanya fokus untuk meningkat kontribusi EBT namun juga untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan akses di wilayah terpencil.

“Kerja sama yang kita tandatangani pemerintah Inggris akan tawarkan program 15 juta poundsterling ini kira-kira Rp 270 miliar. Ini fokus pada teknikal system dan akan investasi proyek percontohan,” sambungnya.
Moazzam belum bisa merinci jenis pembangkit apa yang akan dibangun di wilayah Indonesia timur ini. Sebab, pembangkit akan disesuaikan dengan kemampuan serta kebutuhan wilayah tersebut.
“Yang jelas berfokus pada Indonesia timur tapi yang penting kerjasama Kementerian ESDM dan private sector, dan masyarakat pulau-pulau terpencil memilih teknologi yang sesuai dengan keperluannya. Sampai sekarang belum memilih proyek-proyek tapi akan memilih melalui kerjasama,” ungkapnya. (hud)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.