Kordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. (FT/SUUD)

SURABAYA | duta.co – Menteri Kordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (LBP) menyatakan bahwa utang Indonesia masih dalam tataran normal. Presentasenya masih kisaran 29 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), jauh dibandingkan negara lain di Asia Tenggara (Asean).

“Jadi kalau ada yang bilang pemerintah utangnya besar, itu keliru,” tegas  Luhut saat menghadiri Seminar Nasional Pengembangan UMKM dan Workshop Menembus Pasar Digital di Hotel Sheraton, Surabaya,  Kamis (7/2/2019).

Dijelaskan Luhut, Indonesia masih menempati urutan keenam dari negara-negara Asia Tenggara. Urutan pertama ditempati Singapura dengan rasio utang 160 persen dibanding PDB, disusul Malaysia 145 persen dan Thailand 130 persen.

“Utang kita itu masih dianggap terlalu kecil kalau mau tumbuh lebih cepat lagi,” dalihnya.

Ia menuturkan bahwa utang pemerintah Indonesia lebih bertujuan untuk kepentingan yang produktif. Bukan hal yang lain seperti subsidi. Melainkan lebih pada pembangunan infrastruktur, dan itu semua telah melewati persetujuan DPR RI.

“Semua utang ini harus mendapat persetujuan dengan DPR, tidak ada ada yang tidak,” tegas Luhut.

Lebih jauh LBP menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah akan membawa dampak positif, khususnya dalam menekan pembiayaan distribusi barang dan jasa. Dengan adanya tol para pengusaha bisa memilih antara moda transportasi laut, kereta api atau jalan tol.

Karenanya, tidak mengherankan jika beberapa lembaga internasional masih menempatkan Indonesia sebagai tujuan investasi terbaik kedua di Asean. Mantan Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan itupun optimis laju investasi tahun ini akan meningkat dibanding tahun 2018 lalu.

“Semua investor yang datang di Indonesia harus memenuhi empat kriteria. semua teknologi yang dibawa harus ramah lingkungan. Kemudian harus menggunakan tenaga lokal. Lalu harus transfer ilmu, dan terakhir harus membawa nilai tambah,” jelas Luhut.

Kendati demikian, Luhut tak menampik anggapan jika banyak tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia. Dalam catatannya di Indonesia tenaga kerja asing ada sebanyak 86 ribu orang. “Tapi mereka itu tenaga kerja yang memiliki skill khusus dan diperlukan industri. Kalau yang unskill harus diambil dari tenaga kerja lokal,” pungkasnya.

Padahal, untuk mengukur utang itu bahaya dan tidak, tidak cukup dengan prosentase ala Singapura. Kemampuan bayar menjadi taruhan. Kalau sampai utang untuk membayar bunga pinjaman, alamat kiamat.

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengatakan, taruhlah pemerintah mampu membayar cicilan utang luar negeri, namun Faisal mengatakan utang pemerintah itu tetap rawan karena bentuknya sebagian besar adalah obligasi.

“Sebagian besar utang Indonesia itu dalam bentuk obligasi. Sebanyak 50 persen obligasi itu dipegang asing,” katanya di salah satu restoran di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan.

Menurut Faisal, banyaknya obligasi yang dipegang asing membuat kedaulatan pemerintah atas ekonominya berkurang. Indonesia disebut akan sangat terpengaruh oleh kondisi keuangan global.

Faisal mencontohkan, salah satu situasi keuangan global yang baru-baru ini mempengaruhi keuangan Indonesia adalah rencana The Fed menaikkan suku bunga lebih dari tiga kali dalam setahun. “Rupiah goyang, pasar saham goyang, karena kedaulatan makin dipegang pihak luar,” ujarnya. Sampai kapan kita begini?  (ud,tmp)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.