SURABAYA | duta.co – Pasca berakhirnya legal standing HTI dan FPI serta terkait dengan meningkatnya bahaya laten radikalis anti Pancasila dan NKRI, Aktivis NU Firman Syah Ali yang akrab disapa Cak Firman mengemukakan pendapat agar Kantor Sospol (Kansospol) dan Penelitian Khusus (Litsus) yang pernah eksis selama pemerintahan Orde Baru dihidupkan kembali.

Pengurus Harian PW LP Ma’arif NU Jawa Timur ini merasa prihatin dengan dugaan banyaknya infiltran radikalis teroris di dalam tubuh instansi pemerintahan pusat/daerah dan BUMN/BUMD.

“Dengan ini saya mengusulkan kepada pemerintah agar Kantor Sospol dan Litsus yang pernah diterapkan selama pemerintahan Orde Baru dihidupkan kembali. Pancasila dan NKRI sedang terancam secara laten, oleh karena itu langkah ekstra ordinary harus dilakukan” ucap Bendahara Umum PW IKA PMII Jawa Timur ini.

Ketua FP3I IPNU/IPPNU Pamekasan tahun 1993-1994 ini bukan ingin bernostalgia dengan orde baru, tapi keadaan bangsa dan negaralah yang membuatnya tercetus ide untuk menghidupkan kembali lembaga tersebut.

“Dulu saya memimpin aksi reformasi di sebuah kota Universitas sejak tahun 1994 hingga tahun 1999, saya merasakan langsung represi aparat baik militer maupun sipil, nah represi aparat sipil ini dilakukan  oleh Kantor Sospol di setiap Pemda. Saat ini negara kita butuh lagi yang begitu-begitu, terutama untuk skrining aparatur negara” lanjut Jenderal lapangan Gerakan Mahasiswa Pecinta Rakyat (Jenlap GEMPAR) tahun 1996-1999 ini.

“Ngeri negara ini kalau aparaturnya banyak yang diam-diam simpatisan gerakan radikal, ini ancaman luar biasa yang membutuhkan penanganan luar biasa juga, saya usul bentuk Ditjen khusus atau kalau perlu Kementerian Khusus untuk menghidupkan kembali kantor-kantor Sospol dan Litsus” pungkas Pengurus Besar PMII periode Nusron Wahid ini. (*)

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry