Oleh: Suparto Wijoyo*
KATA “saya akan lawan” hari-hari ini menghentak jiwa sebagian anak bangsa. Sebuah kata yang berurutan dihadirkan oleh pengungkap yang sama dengan “ajakan berantem” yang pernah memenuhi halaman rumah Indonesia. Kata yang diucapkan oleh “sosok kuasa” tertinggi di republik ini. Kata itu menyentak karena dilansir dari pemegang otoritas negara yang nadanya sangat kentara dari getar nadanya yang sedang marah. Diksi dan intonasinya menggoyang jagad dengan tingkatan getaran yang menyesakkan.
Ucapan “saya akan lawan” menanda ada gerah dan gelisah yang berbungkus dalam ruhani yang galau atas realitas yang menghampiri, siapa saja pengucapnya. Tentu saya juga berada dalam kosmologi pesan yang setarikan nafas sebangun sehubungan dengan banyaknya ragam bencana di negeri ini. Pemakaman para korban banjir di Sentani yang mengharu-biru dengan duka yang sangat menghunjam adalah soal yang mestinya negara dapat mencegahnya.
Situasinya sejalur dengan apa yang dialami oleh Sulawesi Selatan yang telah lebih dahulu menambah deret derita ekologis negeri ini dengan banjir dan longsor yang “napak tilas” di 52 kecamatan dari selusin lebih kabupaten/kota. Gowa tampak menyajikan nestapa paling mencekam akibat terjangan air bah yang mengganas di seantero kawasan pelantun Anging Mamiri: Sidrap, Wajo, Maros, Sinjai, Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Makassar, Pangkep, Barru dan Soppeng.
Lahan pekarangan, rumah, dan harta benda serta nyawa berkelindan dengan jerit tangis kegemparan warga yang menandakan betapa dahsyatnya bencana. Identifikasi dan evakuasi terus dilakukan dengan temuan yang dinamis berupa berpuluh dan beribu orang menjadi korban.
Data BNPB pun mencatat 76 rumah rusak (32 hanyut, 25 rusak berat, 2 rusak sedang, 12 rusak ringan, 5 tertimbun), 2.694 rumah terendam, 11.433 hektare sawah kebanjiran, 9 jembatan dan 2 pasar porak poranda, 6 buah fasilitas peribadatan serta 13 sekolah luluh lantak .
Hujan yang mengguyur Sulsel secara maraton pada 21-22 Januari 2019 ataupun di Manggarai NTT 4-7 Maret 2019 itu sejatinya adalah rahmat, bukan laknat. Untuk itulah amat tidak elok memberikan atribut kepada hujan sebagai “otak intelektual” terjadinya realitas yang mengerikan itu. Pikiran ini harus saya lawan.
Apabila hujan yang turun secara teologis penuh berkah, lantas berubah menjadi prahara, yakinlah ada yang salah dalam memperlakukan lingkungan. Tingkat deforestasi di Sulsel amat mengkhawatirkan sehingga tutupan hutan pada wilayah DAS Jeneberang, DAS Tallo dan DAS Maros tidak mencapai 30% dari total luasan DAS. Tutupan hutan pada DAS masing-masing hanya meliputi 16.60%, 19.76% dan 12.10%. DAS Jeneberang, DAS Tallo dan DAS Maros mengalami sedimentasi dengan implikasi paling fenomenal dalam sejarah tata kelola lingkungan Sulsel hari ini.
Semua itu mengekspresikan rasa kelam yang menghunjam, bukan sekadar hitungan statistikal data yang terunggah di media massa atas jiwa warga negara yang terenggut oleh peristiwa yang semestinya negara mencegahnya. Organ negara wajib introspeksi tentang rendahnya kinerja pemerintahan di mana pun levelnya atas alih fungsi kawasan atau penyalahgunaan tata ruang.
Pemerintah harus membuat kebijakan sumber daya alam dan lingkungan sedasar dengan pemeo “prevention is better than cure”. Mencegah bencana itu lebih baik daripada mengevakuasi dan memitigasi.
Beban Ibu Pertiwi ini semakin berat dengan tahapan pileg dan pilpres 2019 yang mendemonstrasikan pesta yang “menista lingkungan”. Lorong-lorong publik dijejali dengan tanda gambar yang egois dari plastik dengan penataan yang angkuh, jauh dari nilai-nilai etik nan estetis. Pahamilah bahwa gambar yang terbuat dari plastik sangat membahayakan lingkungan karena baru dapat didaur oleh alam dalam rentang waktu 100-120 tahun. Plastik alat peraga pemilu 2019 baru terurai sekitar tahun 2139, waktu seabad bukanlah saat yang singkat.
Para calon sebenarnya cukup berkampanye dengan ketuk pintu dan bersimpuh di haribaan warga. Gerakan menanam pohon, bersih-bersih kampung, dan olah sampah, niscaya mencerminkan kecerdasan sosial, emosional, keagamaan, sekaligus ramah lingkungan. Data bencana alam yang selama ini terhelat sudah sepatutnya untuk merakit penyelenggaraan green election.
Episode pemilu yang berkecerdasan lingkungan mutlak menjadi ajang pengembangan dan pijakan dasar green policy penyelamatan SDA nasional. KPU seyogianya menyodorkan pakta integritas ekologis dari yang paling sederhana secara personal bahwa para kandidat memiliki kemauan untuk berbuat ramah lingkungan.
Publik niscaya mengukur kecerdasaan ekologis calon pemimpinnya dan terpanggil menyukseskan pemilu 2019 tidak hanya bertumpu pada kecerdasan emosional dan intelektual serta spiritual semata, tetapi juga kecerdasan lingkungan. Psikolog sekaliber Daniel Goleman (2009) telah menawarkan ukuran perilaku seseorang yang memiliki ecological intelligence dengan menjadikan lingkungan sebagai parameter sekaligus variabel penentu setiap tindakan seseorang. Visi-misi dan program aksi mereka selalu mengintegrasikan kepentingan lingkungan secara ekosistemik dengan sikap hidupnya yang berorientasi sosial maupun ekonomi.
Keseimbangan pilar ekonomi, sosial dan ekologi adalah esensi pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang telah tersepakati secara global. Sewajarnyalah apabila rakyat saatnya diseru hanya memilih caleg-capres yang memiliki agenda kerja lingkungan yang maton, yang berkarakter ekologis. Alam Indonesia adalah zamrut khatulistiwa dan penggalan “tanah surga yang diperjanjikan” yang harus dirawat agar berkah tidak menjelma menjadi prahara.
Pilpres ini mestinya momentum bagi khalayak memonitor guna menentukan pilihan calon pemimpin lima tahun mendatang yang sungguh-sungguh kebijakannya ramah lingkungan. Saya sekuat daya pengharapan akan melakukan perlawanan terhadap cara-cara pemilu yang tidak ramah lingkungan. Bagaimana caranya, ke depan pada pemilu 2024 wajib cetak alat peraga tanpa plastik. Lawan pemilu yang APK-nya dibuat dari plastik dengan cara “mendaur ulangnya nanti”. Inilah perlawanan yang berkeabsahan ekologis yang jauh dari jiwa yang tengah galau sambil meluapkan emosi.
*Esais, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga
