JOMBANG | duta.co – Di tengah sawah, tumbuh padi baru berusia beberapa bulan tergenang banjir karena curah hujan tinggi. Pak Mat (60), warga Desa Plosokerap, Kecamatan Sumobito, duduk termenung. Irigasi desa yang rusak tak kunjung diperbaiki. Jalan pertanian yang berlubang kerap menyulitkannya membawa hasil panen.
“Dulu katanya mau dibangun. Tapi tiap tahun, cuma janji,” keluhnya saat ditemui duta.co, Senin (9/6/25).
Keluhan pemilik sawah 200 m² ini tidak sebanding dengan kehidupan wakil rakyat dengan fasilitas dari uang APBD yang diambil dari pajak rakyat. Sementara, warga seperti Pak Mat harus memikul hasil panen di atas jalan berlumpur.
Data yang dihimpun duta.co menunjukkan, perjalanan dinas dalam negeri anggota DPRD Jombang menyentuh Rp36,6 miliar. Perjalanan luar negeri mencapai Rp948 juta. Perjalanan dinas pimpinan DPRD saja sebesar Rp5,9 miliar.
Tak berhenti di situ, tunjangan pimpinan DPRD mulai dari tunjangan keluarga, transportasi hingga penerimaan lainnya menelan anggaran lebih dari Rp123 miliar. Jika digabung dengan belanja sekretariat dan tunjangan lainnya, belanja birokrasi dan DPRD menyentuh angka Rp143 miliar.
“Yang duduk di ruang ber-AC, gajian tiap bulan, rapat ditanggung makan dan hotel. Tapi kami yang di desa harus patungan tambal jalan rusak. Ini bukan ketimpangan lagi, ini pengkhianatan,” ujar B. Salatin, Pengamat Ekonomi dan Budaya.
Lebih lanjut, pria lulusan ITB ini menuturkan, lemahnya pembangunan di Kota Santri disebabkan lemahnya kontrol DPRD yang dinilai kehilangan independensi, maka fungsi pengawasan mati. APBD pun hanya jadi alat negosiasi dan kompensasi. Akibatnya, prioritas rakyat dikorbankan demi kenyamanan elit.
“Kalau DPRD sudah nyaman dengan fasilitas, jangan harap mereka mengkritik OPD. Padahal, tanpa kontrol, maka pembangunan akan menjadi asal,” tegasnya.
Tanpa Perencanaan, Tanpa Masa Depan
Lebih jauh, Salatin menilai tidak adanya arah perencanaan jangka menengah dan panjang dalam pengelolaan anggaran. OPD hanya mengejar serapan, bukan hasil.
“Output dikejar, tapi outcome tak dihitung. Itu sebabnya setiap tahun anggaran habis, tapi jalan tetap rusak, petani tetap miskin, dan pengangguran terus meningkat,” ucapnya.
Ia menyebutkan, pola ini berbahaya jika terus berlanjut. Tak hanya merugikan keuangan daerah, tapi juga mengikis kepercayaan rakyat. “Kalau masyarakat terus jadi korban janji, mereka akan apatis,” pungkasnya.
Sementara itu, Pak Mat dan warga desa lainnya masih menanti. Bukan menanti Bansos atau proposal pembangunan yang bertele-tele, mereka hanya ingin jalan yang layak dan sawah selalu tergenang air saat musim hujan tiba. “Pembangunan itu bukan soal angka, tapi soal rasa. Rasa keadilan,” tegasnya. (din)
