GRESIK | duta.co – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Labib, S.HI., M.H., menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan pemerintah agar pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG bersubsidi bagi masyarakat Kabupaten Gresik tetap aman, stabil, dan mudah diakses.
Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Labib dalam diskusi publik bertajuk “Navigasi Kebijakan Energi: Optimalisasi Distribusi Solar untuk Pasokan BBM Bagi Armada Nelayan”yang digelar di Cafe Holaa, Kabupaten Gresik, Jumat (17/7/2026).
Kegiatan yang didukung PT Pertamina (Persero) itu juga menghadirkan akademisi Universitas Muhammadiyah, Fatkhur Huda, M.E., sebagai narasumber yang mengulas tata kelola distribusi energi, khususnya solar bagi nelayan.
Dalam forum tersebut, Ahmad Labib menegaskan bahwa negara harus hadir memastikan kebutuhan energi masyarakat tidak terganggu, terutama bagi nelayan dan kelompok masyarakat yang bergantung pada BBM bersubsidi untuk menjalankan aktivitas ekonomi.
“Masyarakat Gresik tidak perlu khawatir. Stok BBM bersubsidi, khususnya Solar untuk nelayan, dalam kondisi aman. Begitu juga Pertalite, tidak ada kenaikan harga. Yang mengalami penyesuaian hanyalah BBM non-subsidi,” tegas Ahmad Labib.
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM agar subsidi benar-benar diterima oleh pihak yang berhak. Menurutnya, kestabilan pasokan energi merupakan bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain BBM, Ahmad Labib juga menyoroti distribusi LPG bersubsidi yang akan terus diperbaiki. Ia mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis melalui transisi penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai energi alternatif yang dinilai lebih efisien dan memanfaatkan potensi gas alam domestik.
“Ke depan pemerintah menyiapkan transformasi menuju CNG. Harapannya, masyarakat memperoleh energi yang lebih murah, pasokannya lebih terjamin, dan tidak lagi bergantung pada impor LPG,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Labib juga menilai keberadaan Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi instrumen penting untuk memperpendek rantai distribusi LPG bersubsidi maupun kebutuhan pokok lainnya.”Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu memastikan subsidi tepat sasaran. Dengan distribusi yang lebih pendek dan transparan, harga gas LPG maupun bahan pokok dapat lebih terjangkau oleh masyarakat,” katanya.
Sementara itu, akademisi Universitas Muhammadiyah, Fatkhur Huda, menilai penguatan tata kelola distribusi energi harus dilakukan secara berkelanjutan agar kebutuhan nelayan maupun masyarakat tetap terpenuhi tanpa menimbulkan gejolak di lapangan.
Diskusi tersebut menyimpulkan bahwa sinergi antara pemerintah, DPR RI, PT Pertamina (Persero), akademisi, serta lembaga masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus memastikan distribusi subsidi berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(gal)
