
Oleh Bey Arifin*
MUKTAMAR Nahdlatul Ulama bukan sekadar agenda lima tahunan untuk memilih ketua umum atau menyusun kepengurusan baru. Lebih dari itu, Muktamar adalah momentum muhasabah organisasi, tempat seluruh warga NU melakukan evaluasi terhadap perjalanan jam’iyah sekaligus menentukan arah pengabdian lima tahun ke depan.
Karena itu, setiap keputusan yang lahir dari Muktamar harus berpijak pada satu prinsip utama: kemaslahatan organisasi berada di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Dalam konteks itulah muncul pertanyaan yang layak didiskusikan secara dewasa: apakah seluruh pengurus PBNU periode sebelumnya perlu dicalonkan kembali?
Pertanyaan ini tidak boleh dijawab dengan sentimen, apalagi dengan fanatisme terhadap figur tertentu. Jawabannya harus didasarkan pada amanah, integritas, kapasitas, dan rekam jejak pengabdian.
Islam mengajarkan bahwa jabatan bukanlah hak yang harus dipertahankan, melainkan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:
إِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا
Sesungguhnya kepemimpinan itu adalah amanah, dan pada hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan hak serta menunaikan kewajibannya.” (HR. Muslim).
Atas dasar itu, tidak ada seorang pun yang memiliki hak istimewa untuk terus menduduki jabatan hanya karena pernah menjadi pengurus. Sebaliknya, tidak pula adil apabila seseorang harus disingkirkan hanya karena berasal dari kepengurusan lama.
Yang menentukan bukan masa lalu, melainkan manfaat yang masih dapat diberikan kepada organisasi pada masa depan.
NU selama ini dikenal sebagai organisasi yang menjunjung tinggi tradisi tasamuh, tawazun, i’tidal, dan syura. Budaya inilah yang harus menjadi fondasi regenerasi.
Regenerasi bukan berarti mengganti semua yang lama, tetapi menghadirkan kombinasi terbaik antara pengalaman para senior dan energi generasi baru.
Organisasi yang sehat bukan organisasi yang anti-orang lama, melainkan organisasi yang mampu menempatkan setiap kader sesuai kompetensi dan integritasnya.
Karena itu, Muktamar tidak boleh berubah menjadi arena pembagian kekuasaan atau balas jasa politik. Jika jabatan hanya menjadi hadiah bagi kelompok yang menang, maka yang lahir bukan kepengurusan yang kuat, melainkan kompromi kepentingan.
Akibatnya, organisasi kehilangan independensi dan sulit menjadi rumah besar bagi seluruh warga Nahdliyin.
Sudah saatnya PBNU menerapkan budaya meritokrasi. Mereka yang terbukti bekerja dengan baik, menjaga marwah NU, memperkuat layanan kepada umat, serta mampu mempersatukan berbagai elemen, layak memperoleh kepercayaan kembali.
Sebaliknya, mereka yang tidak mampu menjalankan amanah dengan baik harus berlapang dada memberikan kesempatan kepada kader lain yang lebih siap. Pergantian kepemimpinan bukanlah hukuman, melainkan bagian dari ikhtiar menjaga keberlanjutan organisasi.
Hadlratussyaikh KH Hasyim Asy’ari mewariskan NU bukan untuk menjadi milik segelintir orang, melainkan menjadi wadah perjuangan umat yang terus hidup melalui kader-kader terbaiknya. Karena itu, ukuran utama dalam memilih pengurus bukanlah kedekatan, popularitas, ataupun kemampuan membangun koalisi, tetapi keikhlasan berkhidmah dan kemampuan membawa manfaat yang lebih besar bagi jam’iyah.
Menjelang Muktamar ke-35, seluruh warga NU patut mengedepankan kedewasaan. Perbedaan pilihan adalah keniscayaan, tetapi persatuan adalah keharusan. Jangan sampai proses pemilihan menyisakan luka yang lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan.
Muktamar harus menjadi panggung persaudaraan, bukan pertarungan yang memecah ukhuwah.
Pada akhirnya, pertanyaan yang paling penting bukanlah “siapa yang harus dipilih kembali?”, melainkan “siapa yang paling mampu menjaga marwah NU, menguatkan khidmah kepada umat, dan membawa organisasi semakin bermanfaat?”
Jika pertanyaan ini dijadikan kompas bersama, maka Muktamar akan melahirkan kepemimpinan yang bukan hanya sah secara organisatoris, tetapi juga memperoleh legitimasi moral dari seluruh warga Nahdlatul Ulama.(*)





































