BATU | duta.co – Guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Jawa Timur, dibutuhkan sinergitas yang komperhensif serta kerja keras semua pihak.
Untuk itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama Kapolda Jatim, Irjen Pol Fadil Imran, dan Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah, merapatkan barisan percepat penanganan Covid-19 di Jatim dengan mengundang seluruh Bupati/Walikota, para Kapolres dan Dandim dan Ketua Fraksi DPRD pada Rakor Percepatan Penanganan Covid-19 di Jatim Klub Bunga, Kota Batu, Jumat (11/9).
Gubernur Khofifah mengatakan, bahwa semua pihak harus lebih detail membreak down sekaligus mengantisipasi kluster kluster penularan penyebaran Covid-19 baru. Terutama dari beberapa kluster yang muncul seperti kluster keluarga, pilkada hingga kluster perkantoran.
Oleh karena itu, Forkopimda Jawa Timur melakukan evaluasi dan langkah strategis ke depan untuk memastikan bahwa penangananan penyebaran Covid-19 terkendali dan dilakukan secara komprehensif lewat penerapan protokol kesehatan secara ketat.
“Kita sadari Covid-19 ini merupakan persoalan dunia. Maka, ini menjadi tugas kita untuk membangun soliditas dan solidaritas dengan gerakan seirama menanggulangi penyebaran Covid-19,” terang Gubernur Khofifah.
Dihadapan Bupati/Walikota yang hadir, Khofifah memastikan, bahwa kapasitas Bed Isolasi di Jatim cukup aman dengan jumlah bed isolasi sebanyak 6.611 bed dan ICU isolasi 860 bed. Dengan kapasitas yang mencukupi tersebut, maka Jatim sebagai wilayah dengan kapasitas bed isolasi maupun ICU isolasi tertinggi di Indonesia.
“Kita pastikan, bed isolasi di Jawa Timur cukup aman. Bed occupancy Rate-nya saat ini 44-49 persen. Artinya, persentase ini telah sesuai dengan standar Bed Occupancy Rate menurut WHO, yakni di bawah 60 persen. Kami ingin sampaikan, bahwa Jatim bisa mengelola Covid-19 melalui kesiapan layanan kesehatan dan pendisiplinan protokol kesehatan secara ketat melalui koordinasi dan konsolidasi semua pihak, secara kintinyu,” ungkapnya.
Hingga hari ini, pemeriksaan rapid tes dan tes PCR terus dilakukan. Sebanyak 933.082 jumlah rapid test telah dilakukan di Jatim dan tertinggi secara nasional dengan populasi Jatim sekitar 40 juta penduduk. Sementara masyarakat yang telah di test PCR mencapai 251.164 orang.
Gubernur Minta Bupati/Walikota Percepat Realisasi Anggaran
Dalam kesempatan itu, Khofifah minta kepada para Bupati/Walikota untuk mewaspadai munculnya kluster-kluster baru, meskipun secara prosentase tingkat kesembuhan Jawa Timur tertinggi di Pulau Jawa dengan Kapasitas Bed Isolasi dan ICU tertinggi secara nasional serta Rapid Test dan PCR tertinggi kedua setelah DKI Jakarta.
Diakhir sambutannya, Gubernur perempuan pertama di Jatim itu berpesan kepada Bupati/Walikota untuk lebih memperhatikan optimalisasi realisasi anggaran agar lebih tepat sasaran sehingga serapannya bisa lebih maksimal.
Percepatan realisasi ini, lanjutnya, harus berseiring dengan ketepatan akuntabilitas penggunaan anggaran yang ada. Kami juga melakukan hal yang sama dengan koordinasi dengan para menteri menteri terkait, bahkan Bapak Presiden juga terus mengingatkan untuk mengoptimalkan penggunaan amggaran secara tepat sasaran dengan menggerakkan ekonomi masyarakat seiring dengan upaya menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat.
“Tolong maksimalkan realisasi anggaran masing-masing, jika ada daerah yang masih rendah realisasi anggarannya, saya berharap bisa segera ditingkatkan. Mengingat saat seperti ini pembeayaan yang dapat diharapkan segera cair adalah dari penggunaan anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah,” jelasnya.
Antisipasi Munculnya Kluster Baru
Sementara, Kapolda Jatim, Irjen Pol Fadil Imran, meminta kepada semua pihak untuk bersama sama menurunkan positifity rate, fatality rate dan meningkatkan recovery rate melalui kepatuhan yang tinggi terhadap penerapan protokol kesehatan secara ketat.
Untuk itu, pihaknya berharap kepada Bupati/Walikota untuk melakukan identifikasi maping dan identifikasi tempat tempat yang menjadi kluster baru di setiap wilayah masing masing.
Kapolda menilai, beberapa Kluster yang perlu diwaspadai adalah kluster seperti area pasar, rumah sakit, mall, tempat ibadah dan tempat bekerja. Bahkan, akhir akhir ini terdapat kluster baru yang cukup memprihatinkan seperti kluster keluarga, pasar atau perkantoran.
“Saya melihat ini terjadi karena pergerakan orang dipermukiman dan perbelanjaan masih tinggi. ini yang harus diwaspadai munculnya kluster baru,” terangnya.
Pihaknya berharap, kepada semua pihak untuk jangan pernah bosan menggunakan masker guna mencegah munculnya kluster terbaru. “Kita tidak boleh lelah mengajak masyarakat untuk menggunakan masker. Mari jadikan Masker sebagai gaya hidup baru,” jelasnya.
Guna menghindarkan Kluster baru di perkantoran, Kapolda juga meminta agar mereka yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid bisa diijinkan untuk Work From Home (WFH).
Sementara itu, untuk menghindari kluster Pilkada, Kapolda minta agar seluruh kontestan harus mempersiapkan protokol kesehatan secara ketat kepada tim sukses dan tim pemenangannya, sehingga pilkada tetap berkualitas dan sehat.
Kapolda juga akan mengantisipasi jika terdapat adanya kluster baru di sektor olahraga ketika munculnya pertandingan di Liga I yang sebanyak 5 klub asal Jatim yang terbukti tingkat penyebaran masih tinggi.
“Kami akan terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada suporter dan pendukung agar pertandingan tanpa penonton bisa dilaksanakan dengan maksimal, sehingga penyebaran Covid-19 bisa terkendali dengan baik,” jelasnya.
Ditempat yang sama, Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah, menekankan para kepala daerah selalu berkoordinasi para kapolres dan dandim.
Ia menilai pekerjaan ke depan cukup berat diantaranya, penanganan Covid-19 Pemilukada, Liga I dan adanya kluster baru seperti keluarga, pesantren, perkantoran
Dalam pemulihan ekonomi, Pangdam berharap, seluruh bupati/walikota secara serius mencari solusi sumber ekonomi rakyat kecil yang terbukti rentan terhadap dampak ekonomi yang ada.
“Kami mengharapkan, selain fokus kepada penanganan kesehatan juga menghidupkan ekonomi rakyat kecil. Beri kesempatan masyarakat untuk menggeliatkan kembali aktifitas ekonomi dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat,” tutupnya. (nzm)
