SURABAYA | duta.coProdi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya menggelar Kuliah Tamu E-Government, Rabu 7 Juni 2023. Diakui, bahwa isu seputar Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik atau yang bisa disebut dengan Egovernment (Egov) tetap memantik perhatian pemimpin pemerintahan, tidak hanya di pusat tetapi hingga di pemerintahan daerah.

Hadir sebagai pembicara Noer Chamid, S.SI, M.Si Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Lamongan. Kuliah tamu ini dimoderatori Yusuf Amrozi, M.MT Dosen Sistem Informasi UINSA.

Menurut Yusuf, kuliah tamu ini dimaksudkan untuk memberikan spektrum yang lebih luas tentang praktik atau penerapan Egov di instansi pemerintahan daerah, sehingga mahasiswa tidak hanya mendapatkan wawasan secara teoritis di bangku perkuliahan saja.

Sebanyak 50 mahasiswa aktif mengikuti secara daring untuk menempuh matakuliah Egovernment serta sejumlah mahasiswa prodi Sistem Informasi lainnya. Tajuknya menarik: “Dengan data kita bisa bekerja, dengan data kita bisa berbicara,”

Demikian tagline yang disampaikan Noer Chamid, selaku pemateri kuliah tamu ini.  “Jika data salah, maka yang dilaksanakan dan dikerjakan, pasti salah,” ungkap alumni S1 UB dan S2 ITS pada Jurusan Statistik ini.

Dengan demikian yang utama yang harus diberesin adalah validitas data. “Data harus kuat dan valid agar menciptakan kinerja pemerintahan yang maksimal”, paparnya.

“Semua data harus satu pintu dan harus terintegrasi, jangan sampai data pusat, provinsi, dan daerah tidak terhubung. Sehingga jika data terintegrasi dengan baik akan menciptakan pelayanan publik dan pembangunan yang maksimal. Oleh karena itu hal ini bagian dari tarjet Satu Data, yang dicanangkan oleh pemerintahan pusat, papar Noer Chamid yang telah 17 berkiprah sebagai ASN di Pemkab Lamongan ini.

Menutup kuliah tamu ini, Yusuf selaku dosen pengampu matakuliah Egov sekaligus moderator menandaskan bahwa peningkatan indeks kualitas Egovernment diukur setidaknya melalui tiga dimensi, yaitu; Democratic Dimension, Service Dimension, dan Administrative Dimension. Democratic Dimension.

Dalam konteks kampus, berarti sejauhmana iklim kebebasan akademik mampu meningkatkan produktivitas karya dan inovasi sivitas akademika. Service Dimension berkaitan dengan kualitas layanan organisasi pemerintahan, serta Administrative Dimension berkaitan dengan dukungan sistem teknologi informasi dalam menunjang efektivitas dan efisiensi manajemen operasional pemerintahan. (rls)

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry