“Saya yakin pemkot  tidak hendak menjadikan  Surabaya  kehilangan  kepiawaiannya untuk menampik  keangkuhan pembangunan infrastrukur yang menisbikan nilai-nilai dasar  garden city.”

Oleh: Suparto Wijoyo*

JELANG debat capres 17 Februari 2019 suasananya memang menggelegak. Ada tawa, senyum sekaligus degup nan menggema walau untuk membahas sebuah demokrasi yang diperagakan. Sebuah pilihan dari anggota keluarga boleh beragam sebagai tanda kematangan berdemokrasi.

Apabila dalam skala yang terkecil saja kita tidak bisa memberikan kebebasan pilihan pada anggota warga kota, warga negara, bahkan secuil perbedaan untuk anggota keluarga, sesungguhnya tiada elok untuk membincang demokrasi.

Konsepsi demokrasi itu menempatkan setiap gelembung jiwa warga boleh berbeda tetapi tetap dalam bingkai kebersamaan. Sama-sama berbeda atau sama-sama seragam. Kesadaran inilah yang digembar-gemborkan dalam pemilu agar damai memang selalu ada dalam panggulan rakyat.

Begitu Cak Mispon, teman seperjalanan selalu memikatkan pikirannya. Tetapi saya tetap tidak mau digiring untuk membincang soal yang begitu ramai dan menyesakkan ruhani pemilu yang naga-naganya seru dengan pihak yang memiliki niatan membuat tanpa berbedaan pada realitasnya.

Saya mengajak sedikit istirah kepada Cak Mispon untuk menengok kota dimana dia sekarang ini menempatinya. Lupakan beberapa jenak soal membanjirnya pekabaran pemilu yang saling mengintip tajam.

Lihat saja Surabaya. Ya Surabaya. Pekan lalu dan hari-hari yang bergerak tampak memotret bahwa  Surabaya memperlihatkan faktanya tentang sebuah  kota kenangan. Soal demikian sudahlah melegenda dalam lagu yang dinyanyikan warga. Akan tetapi, tempo hari  metropolitan ini sontak menghadirkan narasi baru selaksa “kota genangan” seiring hujan deras yang “memandikannya” di Kamis sore (31/1) yang berlanjut di Jumat (1/2) tatkala matahari lingsir ke barat.

Ragam media  menyuguhkan berita di lembar-lembar pewartaannya mengenai  Hujan Deras yang berbarengan dengan  Puting Beliung lantas ada Banjir dengan korban Satu Anak Tewas. Berita ini dikelambui  dengan mewartakan wilayah Surabaya Barat dalam kondisi paling parah. Banjir setinggi lebih 1 meter merendam banyak kawasan seperti Dukuh Pakis, Tandes, Sambikerep. Lakarsantri, hingga Benowo.

Berita itu menorehkan sebuah keadaan yang menggambarkan “bahaya laten”  perkotaan  berupa kemunculan  sungai dadakan di kala hujan yang riuh. Tentu ini  menggalaukan warga Kota Surabaya yang selama ini amat digdaya diaspek lingkungan. Kota yang  bertengger dalam supremasi ekologisnya dengan meraih Adipura Kencana yang sempurna setiap tahunnya.

Penghijauan dan taman-taman kota terlihat estetis nan romantis dengan rerimbunan tegakan bunga. Kota ini dalam ukuran manajemen pertamanan dan kebersihan memang sudah sepatutnya dikualifikasi sebagai green city. Kota yang mampu menawarkan keindahan dan melahirkan gairah eksotisme di puncak peradaban lingkungan.

Namun munculnya genangan (untuk menghindari kata banjir) di ragam tempat saat musim penghujan saat ini, merupakan fakta yang menampar, apalagi diikuti melayangnya nyawa warga. Ini tragedi lingkungan dan kemanusiaan yang bergumul dalam raga Kota Pahlawan.

Banjir akibat hujan di Surabaya Barat niscaya bukan produk instans melainkan manifestasi atas perlakuan panjang  yang tidak sentimentil terhadap lingkungan secara substansial. Kepedulian yang bersifat artifisial terpotret sangat menonjol akhir-akhir ini di daerah barat.

Genangan yang meluap di kampung-kampung seolah melengkapi deret panjang banjir iklan dan tanda gambar peserta pemilu  yang sudah melebihi batas-batas toleransi planologi. Banjir itu semakin melengkapi menjamurnya apartemen, hotel-hotel, pertokoan, pergudangan, kondominium, dan lain sebagainya yang menyajikan hutan beton perkotaan. Dalam ukuran inilah Kota Surabaya memasuki pintu gerbang paradigma wouned cities alias kota-kota yang luka.

Saya yakin pemkot  tidak hendak menjadikan  Surabaya  kehilangan  kepiawaiannya untuk menampik  keangkuhan pembangunan infrastrukur yang menisbikan nilai-nilai dasar  garden city.  Genangan yang membanjiri kota ini  harus dipungkasi. Banjir musim hujan bukanlah arena ”ritual perkotaan” yang disikapi penuh permakluman, melainkan  harus menjadi pembelajaran bersama. Drainase perkotaan mutlak dikembangkan dan langkah normalisasi serta revitalisasi sungai di Surabaya wajib hukumnya. Kemana Kaliasin, Kalikepiting, Kalirungkut, Kali Greges, dan sejumlah kali-kali lainnya di “lorong waktu” Benowo-Banyu Urip yang tengah di Box Culvert?

Kawasan yang bernama “kali” memberikan definisi ekologis yang menyiratkan ritme ekosistem Surabaya sebagai water front city. Kali-kali tersebut sudah saatnya menjadi kanal-kanal kota yang mampu menawarkan keindahan  dengan fungsi sebagai drainase yang handal. Kali Banyu Urip dengan dinamika wilayah Surabaya Barat mestinya dikonstruksi sebagai sarana  drainase perkotaan sekaligus bank air urban. Fungsi tunggal Kali Banyu Urip sebagai saluran irigasi ke  Surabaya Barat telah mengalami alih guna secara bermakna.

Untuk mengatasi hadirnya “Adipura Genangan”  dibutuhkan redesain tata kota yang sesuai dengan basis ekologisnya. Apabila semua kali yang ada di Kota Surabaya  mampu dinormalisasi dan direvitalisasi, maka Surabaya sebagai kota genangan hanyalah utopia. Melanjutkan kebijakan, program, dan kegiatan membenahi kali-kali  yang berporos pada alur Kalimas, Pamurbaya, Kali Lamong, dan Kali Surabaya adalah titik sentrum pengembangan kota ”anti genangan”.  (*)

Suparto Wijoyo adalah Sekretaris Badan Pertimbangan Fakultas Hukum &  Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga.

 

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry