Kubu Prabowo Serang Balik Luhut Pandjaitan: Justru Pemerintah Tak Serius Kelola Data!

JAKARTA | duta.co – Perang program antara kubu calon presiden Prabowo Subianto dengan petahana Joko Widodo semakin tajam. Kubu petahana Jokowi melalui Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyindir ada politikus yang mau nyapres asal bicara tanpa memakai data. Namun pernyataan Luhut langsung ditangkis oleh
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menegaskan bahwa pihaknya selalu berbicara menggunakan data. Artinya, semua yang dipaparkan Prabowo terkait kebobrokan Pemerintahan Jokowi menggunakan data yang valid.

“Kami selalu bicara data dari awal. Justru pemerintah sekarang yang tidak serius mengurusi data, lihat saja Mendag, Mentan, dan Kabulog datanya bisa beda. Pak Buwas sampai bilang tidak percaya data BPS. Jadi, kebijakan selama ini data apa yang dipakai pemerintah?” kata Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Faldo Maldini, Kamis (6/12/2018).
BPN Prabowo-Sandi menegaskan, justru pemerintah yang selama ini tidak sinkron terkait data yang dikeluarkan kementerian atau lembaga. BPN Prabowo-Sandi pun balik bertanya kepada Luhut terkait acuan yang digunakan pemerintah ketika mengubah kebijakan.

“Jadi, kita tidak heran kalau pemerintah suka ubah-ubah kebijakan sesukanya. Nggak tahu juga itu datanya dari mana. Misalnya, naikin BBM malam tiba-tiba turunin lagi. Buka investasi asing 100% untuk 120-an sektor, lalu jadi 100-an sektor, turun jadi 50-an sektor, turun lagi jadi 28-an sektor, terus batal. Bikin ini datanya dari mana? Silakan tanya Pak Luhut,” kata politikus asal PAN ini.

“Katanya, Beliau mau lawan yang berani nolak BBM naik, tahunya Presiden sendiri yang nolak. Ini kan publik tidak diberikan kepastian. Bagi kami, soal data ini penting. Data ini harus kuat banget, terintegrasi, satu saja acuannya. BPS dan World Bank itu datanya sama setahu saya. Kami ingin peran BPS makin diperkuat, anggarannya naik, kalau bisa real time,” imbuh Faldo.

Kebijakan Plin Plan

Seperti diketahui, hanya dalam jeda satu jam kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) berubah-ubah. Dari yang semula ingin dinaikkan, tapi kemudian diumumkan dibatalkan. Pengumuman batal naiknya harga BBM Premium diumumkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),

“Sesuai arahan bapak Presiden rencana kenaikan harga premium di Jamali menjadi Rp 7.000 dan di luar Jamali menjadi Rp 6.900, secepatnya pukul 18.00 hari ini, agar ditunda dan dibahas ulang sambil menunggu kesiapan PT Pertamina,” ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/10/2018).

Padahal, sebelumnya, di lobi hotel Sofitel Bali Menteri Jonan mengumumkan rencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium, dari Rp 6.550 per liter jadi Rp 7.000 per liter.

Kenaikan harga BBM premium ini menyusul kenaikan harga pertamax cs yang sebelumnya sudah diumumkan oleh PT Pertamina (Persero) pada siang tadi pukul 11.00 WIB.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan pun membeberkan alasan di balik keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM beroktan 88 ini. Pastinya adalah kenaikan harga minyak dunia, sebagai pendorong kenaikan harga BBM.

“Terakhir dengan mempertimbangkan bahwa minyak brent US$ 85 per barel, dan kenaikan harga minyak dari Januari kira-kira hampir 30% kenaikannya, dan juga ICP (harga minyak nasional) kurang lebih 25% kenaikannya,” kata Jonan saat menggelar konferensi pers di Hotel Sofitel, Bali, Rabu (10/10/2018).

Lalu, Jonan melanjutkan dengan kenaikan ICP maka yang harus ada penyesuaian. “Karena itu pemerintah mempertimbangkan sesuai arahan Presiden Jokowi premium hari ini naik pukul 18.00 paling cepat tergantung kesiapan Pertamina ke 2.500 SPBU.” Namun tak lama kemudian dibatalkan. Masyarakat saat itu memandang aneh kebijakan ini.

Begitu pula soal daftar negatif investasi alias DNI. Bahkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyanggah kebijakan Daftar Negatif Investasi yang baru direvisi pemerintah membuat UMKM bisa disusupi oleh asing 100 persen.

Menurut dia, ada informasi yang tidak tepat yang diterima masyarakat sehingga menimbulkan polemik. “Kebijakan DNI yang terakhir itu yang disampaikan Pak Menko (Menko Perekonomian Darmin Nasution) ada yang kurang lengkap dan adanya misinterpretasi,” ujar Bambang di Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Bambang menjelaskan, relaksasi bidang usaha yang dikeluarkan dari pencadangan UMKM bukan berarti investasi asing bisa masuk. Ia menyebutkan, dalam regulasi disebutkan bahwa penanaman modal asing ke Indonesia minimal sebesar Rp 10 miliar. Soal revisi DNI tersebut, kata Bambang, nantinya pemerintah akan mengelaborasinya lebih lanjut.

Para pengusaha juga ramai-ramai menyampaikan protes atau keberatan dengan kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi ( DNI) di paket kebijakan ekonomi ke-XVI. Namun menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin) Indonesia Rosan Roeslani, hal itu terjadi akibat pemerintah tidak mengajak pengusaha membahas kebijakan tersebut.

“Yang DNI kami enggak diajak ngomong, ya ini jadinya (banyak yang keberatan),” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/11/2018). Padahal kata dia, kebijakan relaksasi DNI diluncurkan untuk dunia usaha agar investasi kian meningkat. Namun Rosan tak tahu mengapa pemerintah sebelumnya tidak mengajak dunia usaha bicara.

Komentar Luhut Binsar

Pernyataan Faldo ini mereaksi omongan Luhut yang meminta capres atau cawapres agar ketika bicara menggunakan data yang jelas. Luhut tak menyebut kandidat presiden yang bicara tanpa data. Namun dia menyindir capres yang mengaku mengutip data dari World Bank. Setelah dicek, kata dia, ternyata World Bank tak pernah mengeluarkan data seperti yang diungkap sang calon presiden tersebut.

“Kalau ada pihak yang ingin jadi presiden, sah-sah saja. Tapi eloknya jangan bicara itu tanpa data yang jelas, itu saja. Jadi jangan pakai bilang World Bank begini. Lah orang World Bank-nya juga ketemu saya kok,” kata Luhut saat sesi Wawancara Eksklusif dengan detikcom yang tayang Kamis ini.

Mantan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar yang terang-terangan mendukung kandidat petahana Joko Widodo (Jokowi) itu pun menyebut sejumlah keberhasilan pemerintahan sekarang. Misalnya, soal penguatan industri yang dalam 10 tahun terakhir nyaris tak tersentuh.

Ada juga efisiensi di berbagai lini juga soal pendapatan perpajakan yang kian membaik. Saat ini Jokowi juga fokus dalam pendidikan untuk peningkatan sumber daya manusia. Hal ini dilakukan untuk menghadapi revolusi 4.0.

Namun data Prabowo menyebut kondisi masyarakat yang jauh dari sejahtera. Mengutip data Bank Dunia, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto pada Jumat, 19 Oktober 2018 lalu bicara bahwa sebanyak 99 persen masyarakat Indonesia hidup sangat pas-pasan.

“Hasil ini adalah data, fakta yang diakui oleh Bank Dunia, oleh lembaga-lembaga internasional. Yang nikmati kekayaan Indonesia kurang dari 1 persen. Yang 99 persen mengalami hidup yang sangat pas-pasan, bahkan sangat sulit,” kata Prabowo.

Harga Beras Bikin Miskin

World Bank atau Bank Dunia mencatat salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia adalah harga beras karena merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Ekonom Senior Bank Dunia Vivi Alatas menjelaskan sekitar 10% kenaikan harga beras akan menimbulkan 1,2 juta orang miskin baru.

“Ini karena 3/4 orang miskin di Indonesia mengonsumsi beras. Artinya saat harga beras naik ada 3 orang yang dirugikan dan 1 orang diuntungkan dari kenaikan harga beras ini,” kata Vivi dalam diskusi ekonomi di UI, Depok, Senin (12/11/2018).

Dia menjelaskan saat ini harga beras di Indonesia 70% lebih tinggi dari harga beras internasional, karena itu pemerintah harus memastikan harga beras tetap stabil. “Pemerintah itu tugasnya harus memastikan harga beras affordable. Supaya orang yang sudah naik kelas tidak turun kelas lagi,” imbuh dia.

Selain itu, Vivi menjelaskan, sebanyak 22% masyarakat Indonesia masuk dalam kategori kelas menengah. Kemudian 5% masuk kelas atas, 45% golongan kelas menengah namun tidak miskin dan tidak rentan, serta 9% masuk dalam kategori warga miskin.

Namun masalah kemiskinan di Indonesia, kata Vivi, cukup cepat berubah. “Orang miskin di Indonesia itu gantian. Misalnya ada bencana alam itu juga menyebabkan orang masuk dalam kategori miskin. Ada yang baru keluar dari jurang kemiskinan bisa kembali lagi karena bencana,” jelas Vivi. (hud/det)

Express Your Reaction

Share Tweet