JOMBANG | duta.co – Kelompok Study Demokrasi (KSD) menyoroti keras keputusan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jombang yang meloloskan program pembelian sepeda motor untuk para Kepala Desa melalui skema Desa Mantra. Program yang menggunakan anggaran publik itu dinilai tidak memiliki urgensi dan jauh dari kebutuhan masyarakat saat ini.
Ketua KSD, Muhammad Djalil, menilai keputusan tersebut menunjukkan lemahnya kepekaan wakil rakyat terhadap situasi ekonomi masyarakat. Ia menyebut, kebijakan itu seperti dipaksakan karena tidak melalui kajian mendalam maupun diskusi dengan para kepala desa.
“Banyak Kades kaget karena tidak tahu-menahu soal program itu. Saya minta ketua dan anggota Banggar DPRD Jombang untuk merenung kembali keberpihakannya, karena mereka adalah wakil rakyat,” tegas mantan aktivis ’98 itu kepada duta.co, Kamis (27/11).
Muhammad Djali menambahkan, dalam kondisi masyarakat yang masih berjuang di tengah tekanan ekonomi, program pembelian motor bagi para kades bukan prioritas dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap DPRD.
Ia juga mempertanyakan arah keberpihakan Banggar. Menurutnya, ketika, angka kemiskinan naik-turun tak menentu, dan berbagai sektor pelayanan publik masih membutuhkan penguatan, justru DPRD mengesahkan program yang tidak mendesak.
“Saya minta ketua dan anggota Banggar DPRD Jombang untuk merenung keberpihakannya. Mereka itu wakil rakyat, bukan wakil anggaran,” ujarnya menegaskan.
KSD menilai, bila program ini tetap dipaksakan tanpa kajian dan dialog dengan para pemangku desa, publik akan memaknai kebijakan tersebut sebagai bentuk pemborosan yang mengabaikan rasa keadilan rakyat. (din)
