SURABAYA | duta.co – Setelah Prof Dr Mahfud MD menyoroti MBG (Makan Bergizi Gratis) kini, tokoh asal Madura itu mengkritisi mutu Sekolah Rakyat (SR) yang telah banyak menguras duit rakyat. “Saya dengar dari orang-orang lapangan, bahwa sekolah rakyat mutunya tidak ada sama sekali. Lebih mutu sekolah-sekolah Impres yang sudah ada di kampung-kampung itu,” jelas Prof Mahfud di sebuah akun youtube terlihat duta.co, Kamis (11/6/26).
Menurut Mahfud, keberadaan Sekolah Rakyat ini, sepertinya dipaksakan. Apa betul Sekolah Rakyat seperti itu? Yang dibutuhkan oleh kita adalah bagaimana (pemerintah) mengatur gurunya, agar (tamatannya) lebih bermutu. Karena itu, Mahfud setuju kalau program ini juga dipantau secara serius, termasuk penggunaan anggarannya.
Terlepas dari kritik Mahfud MD, Sekolah Rakyat memang layak disoal. Misalnya, rencana pembangunan Sekolah Rakyat berasrama gratis di Dusun Mulyorejo, Desa Barukan, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, ini dinilai sebagai bentuk pemborosan anggaran negara yang nyata di tengah narasi efisiensi fiskal.
Kritik tajam ini mencuat karena proyek fisik berskala besar tersebut justru memunculkan beban biaya baru yang fantastis, mulai dari pembebasan lahan hingga operasional manajemen baru yang terus mengalir dari APBN.
Kepala MTs Aswaja Tengaran, Hafid Zaen Akhmad, menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai lebih gemar menghamburkan anggaran untuk membiayai proyek fisik baru, termasuk Sekolah Rakyat, demi pamer portofolio kelembagaan.
Padahal, dana raksasa tersebut dinilai akan jauh lebih instan dan masif dampaknya jika dialihkan secara proporsional untuk merevitalisasi serta memperkuat madrasah maupun sekolah-sekolah pinggiran yang saat ini sudah berdiri kokoh namun dalam kondisi memprihatinkan. Demikian diunggah lingkartv.com.
Boros dan Tumpang Tindih
Masih menurut Hafid di lingkartv.com, ia menilai munculnya kecenderungan di mana hampir setiap kementerian seolah merasa wajib memiliki sekolah binaan sendiri telah memicu tumpang tindih program yang tidak efisien. Alih-alih melakukan integrasi satu pintu yang solid melalui Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama, pemerintah justru memilih mendirikan replika fisik baru yang memakan biaya tidak sedikit.
“Membangun fisik sekolah baru berarti memunculkan pos anggaran baru, dan biaya pembebasan lahan dan konstruksi fisik yang fantastis. Lalu, perekrutan dan penggajian aparatur atau manajemen baru. Biaya operasional yang terus mengalir dari APBN, ini adalah pemborosan anggaran yang nyata di tengah narasi efisiensi keuangan negara,” tegas Hafid, Selasa (9/6) kemarin.
Menurutnya, ketika anggaran dihamburkan untuk membiayai ego sektoral berupa proyek-proyek fisik baru, ada ribuan madrasah di pelosok negeri yang dipaksa terseok-seok mendanai kegiatan operasionalnya sendiri demi bertahan hidup di bawah atap ruang kelas yang lapuk.
Lebih Instan Dibanding Merangkak dari Nol
Pihak madrasah menuntut keberpihakan yang adil dari negara agar anggaran pendidikan tidak dijadikan panggung komoditas politik semata. Dibandingkan membangun proyek dari nol, salah satunya Sekolah Rakyat, intervensi anggaran pada lembaga pendidikan yang sudah berakar dinilai sebagai solusi yang jauh lebih bijak.
“Jika anggaran raksasa untuk Sekolah Rakyat baru itu dialihkan secara proporsional untuk men-support, merevitalisasi, dan memperkuat madrasah serta sekolah-sekolah yang sudah ada, dampaknya akan jauh lebih instan dan masif,” katanya.
“Bahkan pemerintah tidak perlu merangkak dari nol. Fondasinya sudah ada, sistemnya sudah berjalan, yang kami butuhkan hanyalah intervensi dan sentuhan nyata dari negara,” sebut Hafid lagi.
Bangku Madrasah Peyok
Di sisi lain, hingar-bingar peluncuran Sekolah Rakyat dengan standar unggulan dan fasilitas serba digital ini menyisakan kegetiran mendalam bagi para guru dan siswa di sekolah keagamaan swasta. Jangankan bicara gedung, bangku mereka banyak yang peyok.
“Ya kami juga harus memikirkan bagaimana atap-atap kelas sekolah madrasah ini supaya tidak bocor saat hujan, ini menjadi satu bentuk rasa getir yang mendalam yang saya dan kami semua pendidik di sekolah madrasah rasakan,” ungkap Hafid.
“Dan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan Islam, kami kerap merasa seperti anak tiri yang dipaksa mandiri tanpa bekal yang cukup,” sambungnya.
Madrasah yang telah lama merawat moralitas dan mendidik generasi bangsa dengan nilai-nilai akhlakul karimah dinilai sangat membutuhkan sentuhan bantuan sarana prasarana yang tidak birokratis, peningkatan insentif guru honorer yang layak, serta pemerataan akses digitalisasi.
“Pendidikan adalah tentang keberlanjutan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah saatnya pemerintah menghentikan syahwat membangun sekolah-sekolah baru yang sarat ego kelembagaan. Tengoklah kami, madrasah-madrasah yang selama ini menjadi benteng pertahanan karakter bangsa,” tutur dia.
“Support kami, perbaiki fasilitas kami, dan sejahterakan guru-guru kami. Jangan biarkan kami terus menatap megahnya gedung-gedung baru milik pemerintah, sementara murid-murid kami harus belajar di bawah atap yang lapuk, sembari bertanya-tanya apakah kami bukan bagian dari rakyat yang sedang disekolahkan itu,” pungkasnya tegas. (mky, lingkartv.com)
