Dosen PGSD, FKIP
FENOMENA judi online telah berkembang menjadi masalah sosial yang semakin serius di Indonesia. Transaksi judi online di Indonesia telah meningkat secara mengejutkan dalam beberapa tahun terakhir.
Transaksi tersebut tembus hingga Rp 327 triliun pada tahun 2023 dan mencapai Rp 100 triliun dalam tiga bulan pertama tahun 2024 (Kompas.com, 24 April 2020).
Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sekitar 3,3 juta warga Indonesia akan terlibat dalam perjudian internet pada 2023 (Katadata.co.id, 11/01/2024). Ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perjudian internet tidak terbatas pada kalangan tertentu. Fenomena ini menunjukkan minat masyarakat yang besar terhadap judi online yang mudah diakses, yang mencakup berbagai lapisan masyarakat, dari pekerja harian hingga kalangan menengah atas.
Analisis menemukan bahwa aliran dana dalam permainan judi online tidak hanya terbatas pada taruhan dan pembayaran kemenangan; itu juga mencakup biaya operasi dan transfer dana antar jaringan, yang seringkali dikaitkan dengan pencucian uang. Sekitar 168 juta transaksi judi online ditemukan pada tahun 2023, dengan nilai total Rp327 triliun (Katadata.co.id, 10/06/2024).
Namun, tantangan utama adalah sifat lintas batas dan anonimitas yang memudahkan pelaku judi untuk menghindari pengawasan. Meskipun pemerintah telah berusaha menanggapi masalah ini dengan serius, masalahnya masih sangat besar.
Secara aktif, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir ribuan konten perjudian di internet dan menghalangi akses ke situs-situs tersebut (Voaindonesia.com, 22/04/2024). Tantangan utama, bagaimanapun, adalah anonimitas dan lintas batas, yang membantu pelaku judi menghindari pengawasan.
Perlunya kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap efek negatif dari judi online. Fenomena ini tidak hanya menyebabkan para pemain kehilangan uang mereka, tetapi juga dapat merusak sistem sosial dan ekonomi karena kecanduan judi dapat menyebabkan masalah mental, keuangan, dan keluarga. Pemerintah harus serius memberantas judi online dengan meningkatkan kerjasama lembaga dan meningkatkan teknologi pemantauan dan penegakan hukum.
Mendesain Strategi Nasional untuk Mengatasi Penyebaran Judi Online
Menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam pemberantasan judi online di Indonesia, membutuhkan pendekatan yang strategis dan multi-dimensi. Pemerintah sudah melakukan sejumlah upaya, seperti pemblokiran situs dan aplikasi judi, namun kegiatan ini terus beroperasi dengan cara yang lebih canggih dan sulit dideteksi, termasuk penggunaan server luar negeri dan teknologi enkripsi yang maju.
Keterlibatan institusi keuangan dalam memerangi judi online sangat penting. Penyelidikan yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa terdapat transaksi-transaksi besar yang tidak hanya berhubungan dengan perjudian tetapi juga mencurigakan sebagai pencucian uang (Katadata.co.id, 11/01/2024; 27/09/2023).
Langkah-langkah lebih lanjut, seperti memperketat pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dan kerja sama internasional dalam menelusuri aliran dana ilegal, menjadi sangat krusial.
Edukasi masyarakat adalah aspek penting lainnya. Menyadari bahaya dan konsekuensi dari judi online adalah langkah pertama dalam mencegah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat kampanye kesadaran tentang risiko judi online, termasuk dampak finansial dan mental yang dapat ditimbulkannya.
Adapun teknologi, pemerintah bisa mengintensifkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan memblokir akses ke situs-situs judi online secara real-time. Penggunaan AI bisa diperkuat dengan pembelajaran mesin yang mampu mempelajari pola-pola baru dari situs judi yang terus berkembang.
Satu aspek yang sering terlewat adalah perlunya reformasi legislatif.
Perundang-undangan harus terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang digunakan dalam judi online. Ini mencakup pemberian wewenang lebih kepada lembaga penegak hukum untuk mengakses data yang diperlukan dalam penyelidikan dan penindakan.
Hadirnya kemauan politik (political will) pemerintah akan sangat menentukan keberhasilan upaya pemberantasan judi online. Seperti yang diungkapkan oleh pakar keamanan siber, pemblokiran alamat IP spesifik dan lebih banyak fokus pada penghancuran infrastruktur digital judi online dapat lebih efektif jika dilakukan dengan dukungan penuh dan konsisten dari pemerintah (Voaindonesia.com, 22/04/2024).
Pemberantasan judi online adalah perjuangan yang memerlukan komitmen dari berbagai pihak. Dengan pendekatan yang komprehensif, meliputi penegakan hukum, edukasi masyarakat, dan penggunaan teknologi terdepan, serta dukungan kuat dari kebijakan pemerintah, Indonesia dapat mengharapkan kemajuan signifikan dalam memerangi masalah sosial dan ekonomi ini.
Menurut penulis hal ini juga menjadi ‘pekerjaan rumah’ yang membutuhkan perhatian serius serta menjadi skala prioritas jika dibandingkan dengan agenda makan siang dan susu gratis, mengingat implikasi sosial psikologis bagi masyarakat strata menengah ke bawah khususnya. Wallahu’alam bishawab. *
