JOMBANG | duta.co – 2025 merupakan tahun yang mengerikan bagi Kota Santri. Banyak bangunan megah seperti Pondok Pesantren yang tumbuh subur dan APBD Jombang yang mengalami peningkatan, namun tidak diimbangi dengan kebutuhan ekonomi rakyat. Hal itu terbukti maraknya kasus kriminalitas yang melibatkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah.
Bahkan, ada 7 kasus pembunuhan pada awal tahun, pemerkosaan, bahkan yang lebih mengerikan lima anak melakukan aksi pembobolan toko mainan di pasar Sumobito dan juga tawaran marak terjadi, bahkan yang terakhir kali, Selasa (8/7/25), terjadi tawuran antar pemuda di Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto, Jombang.
Kisah pilu ini bukan satu-satunya. Sepanjang 2025, Jombang yang dikenal sebagai Kota Santri justru dirundung berbagai kasus kriminal yang melibatkan anak muda. Mulai dari tawuran, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Mirisnya, pelaku tak jarang masih berseragam sekolah.
B Salatin, pengamat ekonomi pembangunan dan budaya, Direktur Lembaga PKM Poligon Konsultan Manajemen menjelaskan, fenomena ini tak bisa dilihat sekadar dari sisi pendidikan.
“Masalahnya kompleks. Banyak keluarga tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan dasar. Ekonomi rumah tangga goyah, anak-anak tumbuh dalam tekanan, dan kriminalitas jadi pelarian,” kata Salatin, Rabu (9/7).
Dengan ekonomi lesu karena pembangunan tidak merata, sehingga membuat rakyat tertekan. Berdasarkan data makro pun turut memperkuat keresahan ini. Survei LPEM FEB UI menyatakan 55% ekonom menilai ekonomi Indonesia memburuk. Bank Dunia bahkan memangkas proyeksi pertumbuhan Indonesia tahun 2025 menjadi 4,7% di tingkat lokal. Dampaknya terasa sangat nyata; pengangguran, UMKM tutup, dan kebutuhan pokok terus naik.
“Bagi sebagian orang, bertahan hidup hari ini lebih penting dari sekadar angka-angka di berita,” ujarnya.
Lebih lanjut, pria lulusan ITB Bandung ini menjelaskan, struktur anggaran tak berpihak ke rakyat saat rakyat berhemat hingga ke nasi aking. Lebih dari 30% APBD Jombang justru dihabiskan untuk belanja barang dan jasa. Bandingkan dengan Kabupaten Langkat (17%) dan Simalungun (21%) yang dinilai jauh lebih efisien dan transparan.
“Kalau anggaran hanya habis untuk rapat, perjalanan dinas, dan pengadaan tak produktif, kapan rakyat kecil dibantu?,” tanyanya.
Padahal, lanjutnya, Kota Santri memiliki potensi yang tersembunyi yakni ternak unggas. Dan di tengah lesunya ekonomi, masih ada secercah harapan. Jombang punya populasi ayam 16 juta ekor, dengan nilai bisnis unggas mencapai Rp1,45 triliun. Jika dikelola dengan strategi hilirisasi dari penggemukan, produksi pakan, hingga pengolahan hasil ternak, ribuan lapangan kerja bisa diciptakan.
“Kenapa anak-anak muda harus jadi residivis? Kenapa bukan jadi pengusaha ayam potong, atau tukang olah pakan lokal? Karena selama ini potensi lokal kita dibiarkan jadi catatan, bukan jadi tindakan,” bebernya.
Panggilan Tanggung Jawab
Kondisi saat ini adalah alarm keras. Bonus demografi bisa menjadi berkah, tapi juga bisa berubah jadi bencana jika pemerintah daerah gagal menyiapkan ruang produktif bagi anak muda. Efisiensi anggaran, pembangunan sektor unggulan, dan keberpihakan terhadap ekonomi rakyat kecil bukan lagi pilihan melainkan kewajiban moral.
“Kalau pemerintah tidak turun tangan sekarang, jangan salahkan anak-anak kita memilih jalan salah untuk bertahan hidup,” tegas Bustomi.
Di sisi lain, saat ini Pemkab Jombang sedang gencar menaikan pajak sebagai salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar. Namun, penggunaan anggaran tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan rakyat.
“Jawa Timur dalam bencana korupsi menurut KPK,” pungkasnya. (din)
