JOMBANG | duta.co — Aroma tak sedap penyaluran kredit mikro di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Keboan akhirnya pecah. Seorang mantri yang juga Pejabat Kredit Lini (PKL) ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Jombang setelah penyidik menemukan indikasi kuat praktik analisa kredit yang “dipaksakan” terhadap belasan debitur.
Kepala Kejari Jombang, Diyah Ambarwati, menjelaskan bahwa penyidikan perkara ini telah berjalan sejak Oktober 2025 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang kemudian diperbarui pada April 2026. Dari proses tersebut, penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup terkait dugaan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran kredit mikro.
Tersangka berinisial MIC, warga Desa Losari, Kecamatan Ploso, diketahui menjabat sebagai mantri atau PKL di BRI Unit Keboan.
Ia diduga menerima dan memproses pengajuan kredit dari 11 debitur pada periode 2021 hingga 2024.
Dalam prosesnya, MIC diduga mengetahui bahwa dokumen pengajuan kredit para debitur tidak memenuhi persyaratan sesuai standar operasional prosedur (SOP) kredit mikro. Namun, ia tetap menyusun analisa dan evaluasi kredit seolah-olah seluruh persyaratan terpenuhi, hingga kredit tetap dicairkan.
Akibatnya, kredit yang disalurkan menjadi macet karena para debitur tidak mampu melakukan pelunasan. Perbuatan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara yang saat ini masih dalam proses penghitungan oleh BPKP.
Atas perbuatannya, MIC dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik dalam dakwaan primer maupun subsider.
Tersangka kini mendekam di Rutan Kelas IIB Jombang untuk 20 hari ke depan sejak 7 April 2026. Penyidikan belum berhenti. Kejari memastikan perkara ini akan dikuliti hingga terang, termasuk membuka peluang adanya peran pihak lain di balik kredit mikro yang berubah menjadi beban negara tersebut. (din)
