PASURUAN | duta.co – Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan, mempersiapkan strategi untuk menggaet pemilih. Pasalnya pada pilihan kepala daerah (pilkada) Jatim, jumlah pemilih di Kota Pasuruan, tingkat partisipasi pemilih mencapai 67%. Sedangkan targetnya sekitar 77,5%.
Karenanya KPU Kota Pasuruan, lakukan strategi berikan doorprize pada pemilih. “Kami lakukan cara door to door nantinya,” ujar Mulyadi, komisioner KPU Kota Pasuruan, bidang Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat saat Rapat Koordinasi Dalam Rangka Evaluasi dan Penyampaian Hasil Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018, Minggu (29/7/2018).
Mulyadi menjelaskan, langkah tersebut dilakukan agar masyarakat pemilih untuk tertarik datang ke TPS untuk menyuarakan haknya pada pemilu mendatang. “Berkaca mata dari Pilkada Gubernur Jatim, tingkat partisipasi pemilih tak penuhi target seperti yang diharapkan yakni 67%. Hal inilah yang membuat kami harus intens sosialisasi kepada masyarakat,” jelasnya.
Ditambahkannya, pada Pilkada Jatim 2018 lalu, banyak warga yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), sehingga sekitar 1.023 warga terpaksa melakukannya dengan cara menggunakan e KTP. “Hal inilah yang harus kita evaluasi ke depannya agar tak ada lagi pemilih yang memakai e KTP untuk menyuarakan haknya. Doorprize bisa berupa mie instans,” imbuh dia.
Sementara itu, salah satu anggota Panwaslu Kota Pasuruan, Anas Muslimin mengakui bahwa ada sejumlah temuan pada proses Pilkada gubernur pada pemutakhiran. Karena pada saat adanya daftar pemilih sementara (DPS), anggota Panwaslu kota baru dilantik. “Namun tak ada kendala pada pemutakhiran dan tugas selesai,” paparnya, di hadapan para awak media yang ikut hadir.
Anas menjelaskan bahwa ada sejumlah data pemilih yang tak tertampung di DPT mengacu pada Pilgub Jatim. Untuk itu, pihaknya akan memaksimalkan pemilih tambahan yang harus diawasi oleh Panwaslu. Karenanya, kata dia, butuh kerjasama dengan insan pers, bila ada sejumlah warga yang belum masuk di dalam DPT pada pemilu nantinya.
Selain itu, pihaknya berharap agar masyarakat sadar diri, juga dibutuhkan untuk menyampaikan informasi. Dalam rapat koordinasi tersebut, Anas juga menyampaikan pada Pilgub lalu ada tahapan kampanye ada sejumlah pejabat yang ikut kampanye. “Dan langsung kita ingatkan, bisa ikut asal ada izin cuti kampanye. Apalagi gunakan fasilitas negara, ya jelas salah,” jelas Anas. (dul)
