SIDOARJO | duta.co – Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada para pemangku kepentingan, KPPN Sidoarjo menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025, sekaligus menyampaikan rilis kinerja pelaksanaan APBN hingga 18 Juli 2025. Kegiatan ini digelar di Aula KPPN Sidoarjo Lantai II, Jalan Monginsidi No.89 A, Rabu (23/7/25).
Sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPPN Sidoarjo terus berkomitmen memberikan pelayanan publik yang Cepat, Lugas, Efisien, Amanah, Ramah, dan Sempurna (CLEAR K) serta menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas.
Dalam paparannya, Kepala KPPN Sidoarjo, Didi Prihadi Wibowo, menyampaikan bahwa hingga 18 Juli 2025, realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) untuk lingkup Pemkab Sidoarjo telah mencapai Rp1.328,76 miliar atau 52,84% dari total pagu.
“Pagu TKD tahun 2025 sebesar Rp2.514,49 miliar, mengalami kenaikan 1,22% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp2.483,71 miliar,” jelas Didi.
“Kenaikan ini disebabkan meningkatnya alokasi Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 5,59%, meski terdapat penurunan Dana Transfer Khusus (DTK) sebesar -6,64% karena kebijakan efisiensi anggaran,” tambahnya.
Lebih lanjut, Didi Prihadi menjelaskan bahwa alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun ini meningkat 3,40% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini terjadi pada komponen DAU yang ditentukan penggunaannya maupun yang tidak ditentukan. Dana Bagi Hasil (DBH) juga naik signifikan sebesar 18,62%.
Respons Kebutuhan Satker dan Masukan dari Mitra
Dalam forum tersebut, salah satu peserta menanyakan ketersediaan layanan konsultasi dan pendampingan dari KPPN bagi satuan kerja (satker) yang mengalami kendala dalam pencairan dana.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala KPPN Sidoarjo menegaskan komitmen lembaganya untuk memberikan layanan yang solutif.
“Tentu, KPPN Sidoarjo selalu terbuka untuk memberikan layanan konsultasi dan pendampingan teknis kepada seluruh satuan kerja,” tegasnya.
“Bisa dengan mendatangi langsung satuan kerja, atau menerima kunjungan konsultasi di kantor kami,” tambahnya.
Sementara itu, masukan juga datang dari salah satu tamu undangan, Sucik Puji Utami dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III, yang menyampaikan aplikasi kecepatannya lumayan cepat,namun adanya kendala teknis dalam mengakses aplikasi SAKTI, terutama di luar jam kerja.
“Aplikasi SAKTI ini digunakan setiap hari, tapi akhir-akhir ini aksesnya terbatas pada jam kerja saja. Kami tidak tahu apakah karena maintenance dari pusat atau efisiensi, tapi ini menyulitkan kami yang harus menyelesaikan pekerjaan di luar jam kantor,” ujarnya.
Sucik berharap forum ini menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi yang bisa ditindaklanjuti oleh pihak KPPN.Forum ini juga sangat membantu kita supaya bisa dipertimbangkan kembali.
“Mungkin ada penyempurnaan lagi,bisa dibuka kembali selain hari kerja,supaya kita selain hari kerja kan ada pekerjaan lain,jadi tidak bisa mengerjakan maksimal dijam kerja,jadi bisa kita kerjakan diluar jam kerja,”harapnya.
Forum Konsultasi Publik ini menjadi momentum penting bagi KPPN Sidoarjo untuk memperkuat komunikasi, meningkatkan layanan publik, dan menyerap langsung kebutuhan serta masukan dari mitra kerja. (loe)
