Ketua DPRD Rudi Ghaffur. DUTA/faisol

PROBOLINGGO | duta.co – Penasehat KPK RI Budi Santoso menyebutkan bahwa sedikitnya ada 18 laporan dari Kota Probolinggo yang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, tak semua laporan disertai bukti. Sehingga laporan itu tak semuanya ditelaah dan ditindaklanjuti.

“Dari 18 laporan yang masuk, ada 15 yang tidak disertai bukti. Sedangkan tiga laporan sedang ditelaah dan dikelompokkan. Laporan itu masuk dalam kurun waktu 2014-2018,” katanya saat pembukaan roadshow KPK Jelajah Negeri Bangun Anti-korupsi di kantor wali kota Probolinggo, Selasa (16/7).

Menanggapi hal itu, Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin menyatakan, sangat menguntungkan Kota Probolinggo menjadi salah satu jujugan roadshow KPK.

Ia pun menanggapi informasi yang dibagikan oleh Budi Santoso bisa memicu pemerintahannya lebih baik lagi.

“Titik nol pemerintahan saya bersama wakil akan terus melakukan perbaikan. Per 1 Juli sudah peringkat ke 28, kami tetap berupaya di akhir tahun bisa lebih baik lagi. Tahun depan mudah-mudahan bisa lebih sempurna,” katanya.

Hadi yang dilantik sebagai wali kota periode 2019-2024 pada Januari bersyukur tidak ada laporan yang masuk ke KPK selama dirinya menjabat.  “Tahun 2019 alhamdulillah tidak ada sama sekali. Yang penting bersama membangun Kota Probolinggo, saling mengisi satu sama lain. Mari saling menjaga,” tukasnya.

Ketua DPRD Rudi Ghaffur menanggapi laporan yang masuk ke KPK tersebut. Menurutnya, apa yang disampaikan oleh KPK bahwa ada laporan dari masyarakat, masyarakat boleh-boleh saja melaporkan ke KPK.

“Tadi KPK sudah menyampaikan bahwa akan bekerja secara profesional. Laporannya itu masih ditelaah dan dikaji, sampai dengan bisa dinyatakan oh ini yang patut untuk dilanjut dan tidak. Kita menghargai apa yang disampaikan oleh KPK ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi itu tidak berakibat hukum,” ujarnya kepada Duta.

Rudi menambahkan, pada masa kepemimpinan wali kota sebelumnya, pihak Pemkot luar biasa menderita, takut untuk menyerap anggaran lantaran takut timbul masalah hukum.

Disinggung mengenai roadshow KPK, Rudi menyambut sangat baik sekali karena menjadi upaya pencegahan korupsi dan memberikan edukasi kepada masyarakat.

Kehadiran KPK bisa memberikan satu kepercayaan lagi dan juga ada jiwa kemandirian untuk bekerja secara maksimal dan tidak takut, yang penting adalah sesuai dan tidak akal-akalan, siapapun pemimpinnya.

Menurutnya, DPRD tetap menjalankan tiga fungsinya. Sehingga peringkat penurunan korupsi di Kota Probolinggo terus membaik.

“Kita tidak hanya mencari nilai baik saja, tapi itu harus linier dengan pembangunan yang ada. Sejauh ini kan belum ada gerakan yang yang luar biasa terhadap APBD 2019. Sekali lagi, pembangunan harus berjalan, tidak hanya mencari nilai saja,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Pengaduan Masyarakat KPK Cahya Hardianto menyebutkan, banyak laporan korupsi dari Probolinggo yang masuk ke KPK. afa

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry