Ketua Surabaya Coruption Watch Indonesia (SCWI) Hari Cipto Wiyono SH. (FT/ist)

SURABAYA | duta.co – Hari Cipto Wiyono, SH. Ketua SCWI (Surabaya Corruptions Wacht Indonesia) mendukung Prof Mahfud MD soal sengkarut pembangunan kereta cepat Whoosh.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh hanya menunggu laporan masyarakat. “Dia (KPK) harus punya inisiatif mengejar dugaan mark up proyek Kereta Cepat. Masalahnya sudah ceto welo-welo,” demikian disampaikan Cipto kepada duta.co  Minggu (26/10/25).

Seperti diberitakan, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengaku siap dipanggil KPK terkait pembangunan kereta cepat Whoosh. Kendati demikian, Mahfud enggan membuat laporan ke KPK terkait Whoosh.

“Iya, kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain? Buang-buang waktu juga. Wong yang saya laporkan tuh KPK sudah tahu,” ujar Mahfud, Minggu (26/10) sebagaimana diunggah kompas.com.

Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh belakangan ini terus menjadi perdebatan panas di tengah masyarakat. Dugaan terjadinya praktik korupsi di balik proyek tersebut menambah panas perdebatan sejumlah pihak. Ini menyusul sikap tegas Menkeu RI Purbaya, yang tidak akan membayar kerugian Whoosh dengan duit APBN.

Belakangan KPK juga mengajak masyarakat yang memiliki data tentang dugaan korupsi tersebut untuk melaporkannya secara resmi ke KPK. Tantangan tersebut bahkan turut ditujukan kepada Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

Terkait adanya permintaan KPK yang meminta dirinya melaporkan resmi masalah Whoosh kepada KPK, Mahfud MD menyatakan siap dipanggil KPK untuk memberikan keterangan terkait dugaan penggelembungan anggaran proyek kereta cepat, Whoosh.

“Iya, saya siap dipanggil. Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain, buang-buang waktu juga,” ujar Mahfud saat ditemui di Kompleks Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan, Kota Yogyakarta, Minggu.

Hal itu disampaikan Mahfud merespons pernyataan KPK yang kembali mendorong dirinya untuk melaporkan secara resmi dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut. Mahfud menyatakan tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk membuat laporan kepada KPK dan sebaliknya lembaga antirasuah pun tidak berhak mendesak dirinya melapor.

“Enggak berhak dia (KPK) mendorong. Laporan itu, enggak ada kewajiban orang melapor,” katanya.

Menurut Mahfud, informasi ihwal dugaan mark up atau penggelembungan anggaran proyek kereta cepat Whoosh, sebenarnya sudah lebih dulu diketahui KPK sebelum dirinya mengungkapkan hal itu ke publik.

“Wong yang saya laporkan itu, KPK sudah tahu. Karena sebelum saya ngomong, sudah ramai duluan, kan? Saya cuma ngomong karena sudah ramai saja,” ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Mahfud mengatakan pihak yang seharusnya dipanggil KPK adalah orang-orang yang lebih dulu berbicara dan memiliki data terkait proyek kereta cepat tersebut. “Mestinya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya, itu kan banyak banget, yang punya data, dan pelaku. Kalau saya tuh kan pencatat aja,” tutur Mahfud sebagaimana diunggah fajar.co.id.

Saat ditanya pandangannya mengenai kondisi proyek kereta cepat itu, Mahfud berkelakar. “Ya, was-wus, was-wus, was-wus,” ucapnya sembari tertawa.

Kebiasaan Buruk APH

Ketua SCWI menilai Aparat Penegak Hukum (APH) harus berjalan cepat. Tidak boleh lemot, apalagi pemerintah sekarang tampak ingin jalan cepat. “Kebiasaan buruk APH kita adalah menunggu, kalau tidak masalah itu tidak dalam bingkai politiknya. Dengan begitu, yang terlihat adalah tebang pilih,” jelasnya.

Karena itu, menurutnya, dalam kasus dugaan mark up whoosh ini, sebaiknya KPK proaktif. Tidak perlu menunggu Prof Mahfud MD melapor. Apalagi sekarang panas-panasnya masalah. Mestinya dia masuk, kalau perlu memanggil Prof Mahfud jika diperlukan,” terangnya.

Masih kata Hari Cipto Wiyono, sekarang ini dibutuhkan gerak cepat. Seperti kejaksaan, yang berhasil menyita banyak duit koruptor dengan bersihnya praktek korupsi. “Kami memberikan apresiasi kepada Kejagung yang berhasil menyita banyak duit hasil korupsi. Mestinya KPK bisa demikian, bukan menjadi lembaga loyo, jangan licik. Kok kok licik,” pungkasnya. (mky)

Bagaimana reaksi anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry