PONOROGO | duta.co – Di tengah gempuran massa pro kontra terhadap revisi UU KPK, ternyata tidak mengurangi semangat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terus bergerak.
Selama 4 hari, sejak 19-22 September , komisi anti rusuah ini melakukan kegiatan road show di Kabupaten Ponorogo. Road show menggunakan bus KPK dengan ‘jelajah negeri bangun antikorupsi’ berlangsung di depan Paseban Alun-alun Ponorogo.
Uniknya, sejumlah mahasiswa dari PMII sempat melakukan aksi demo Jumat siang (20/9), di depan gedung DPRD, tidak jauh dari lokasi road show.
Road show yang terbuka untuk masyarakat mulai dari pelajar anak SD hingga SMA dan juga lembaga pemerintah ini, dibanjiri masyarakat Ponorogo. Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, yang membuka kegiatan road show, menyambut hangat kehadiran KPK.
Di hadapan ratusan undangan dan dua orang dari KPK yaitu penasehat KPK, Tsani Annafari dan Arif, Ketua Satgas pemberantasan korupsi, bupati menyampaikan sejumlah program yang dilakukan pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk menekan angka korupsi.
“Untuk menuju good government, kami sudah melakukan pelayanan berbasis elektronik, berbagai pelayanan bisa diakses mudah oleh rakyat. Diantarannya di Dukcapil dan RSUD. Di Dukcapil untuk mengurai antrian masyakarat yang ingin menyelesaikan duplikasi kependudukan.”
“Kami juga sudah menjalankan program pencegahan terintegrasi dengan KPK. Pada aplikasi moninotring censor for organisasi setiap 3 bulan sekali yang dilakukan olek KPK dan saat ini capainnya sudah sampai 41% pada triwulan ke 3,” terang bupati di hadapan 400 tamu yang terdiri dari Forkompimda, para camat, kepala OPD dan tokoh masyarakat.
Penasehat KPK Tsani Annafari dalam sambutannya berharap kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo, meski ada KPK, layanan publik tetap sama begitu pun setelah KPK meninggalkan Ponorogo. Dan dari data di KPK, sampai saat ini total laporan dugaan korupsi di Ponorogo yang masuk ada 44 kasus dan pada tahun 2019 ada 3 laporan.
“Namun semuannya tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur. Komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih harus dilakukan berama- sama. Maka sangat baik langkah yang dilakukan Bupati Ponorogo dengan berkoordinasi dengan Forkopimda, dalam upaya pemberantasan korupsi,” kata penasihat KPK itu.
Kehadiran KPK di Ponorogo tidak mulus. Ada puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII melakukan aksi demo di depan gedung DPRD pada Jumat siang (20/9). Bahkan aksi demo ini ada 2 gelombang yaitu HMI pada siang hari usai sholat Jumat.
Mahasiswa yang tergabung dalam PMII menyuarakan adanya isu radikalisme di tubuh KPK. Mereka khawatir jika lembaga negara disusupi radikalisme bisa merusak citra baik di mata masyarakat.
Korlap Aks PMII, Hanif Munawirullah mengatakan, pihaknya ingin menyatakan sikap bersama seluruh elemen bangsa ini harus bersama-sama memberantas korupsi. Jangan sampai KPK itu dijadikan alat politik pun juga dengan isu radikalisme jangan sampai masuk.
“Radikalisme jangan sampai masuk ke sana, dan kita butuh komitmen,” ujar Hanif
Massa sengaja mendatangi gedung DPRD, karena lokasi road show berdekatan dengan gedung wakil rakyat ini. Tsani Annafari sendiri di depan massa mengatakan, sesuai dengan aturan main, maka radikalisme tidak akan ada dalam KPK. Demikian juga sikap KPK sangat keras terhadap korupsi di Indonesia.
“Kami punya SOP ada aturan mainnya, kalau yang radikal-radikal itu tidak ada di KPK, silahkan datang ke KPK. Jika ada fitnah-fitnah gambar silakan dibuktikan. Siapa saja bisa mengadukan orang KPK. Orang yang ngaku-ngaku KPK boleh, kami terbuka. Masyarakat jangan mudah terbujuk oleh fitnah,” ujar Annafari. (sna)
