PONOROGO | duta.co Di tengah gempuran massa pro kontra terhadap revisi UU KPK, ternyata tidak mengurangi semangat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terus bergerak.

Selama 4 hari, sejak 19-22 September , komisi anti rusuah ini melakukan kegiatan road show di Kabupaten Ponorogo. Road  show menggunakan bus KPK dengan ‘jelajah negeri bangun antikorupsi’ berlangsung di depan Paseban Alun-alun Ponorogo.

Uniknya, sejumlah mahasiswa dari PMII sempat melakukan aksi demo Jumat siang (20/9), di depan gedung DPRD, tidak jauh dari lokasi road show.

Road show yang terbuka untuk masyarakat mulai dari pelajar anak SD hingga SMA dan juga lembaga pemerintah  ini, dibanjiri masyarakat Ponorogo. Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, yang membuka kegiatan road show, menyambut hangat kehadiran KPK.

Di hadapan ratusan undangan dan dua orang dari KPK yaitu penasehat KPK, Tsani Annafari  dan  Arif, Ketua Satgas pemberantasan korupsi, bupati menyampaikan sejumlah program yang dilakukan pemerintah Kabupaten Ponorogo  untuk menekan angka korupsi.

“Untuk menuju  good government, kami sudah  melakukan pelayanan berbasis  elektronik, berbagai pelayanan  bisa diakses mudah  oleh rakyat. Diantarannya  di Dukcapil dan RSUD.  Di Dukcapil  untuk mengurai  antrian  masyakarat yang ingin menyelesaikan duplikasi kependudukan.”

“Kami juga sudah menjalankan   program pencegahan terintegrasi dengan KPK. Pada aplikasi moninotring censor for organisasi setiap 3 bulan sekali yang dilakukan olek KPK dan saat ini  capainnya sudah sampai   41% pada triwulan ke 3,” terang bupati di hadapan 400 tamu yang terdiri dari Forkompimda, para camat, kepala OPD dan tokoh masyarakat.

Penasehat  KPK  Tsani  Annafari  dalam sambutannya berharap kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo, meski ada KPK, layanan publik tetap sama begitu pun setelah KPK meninggalkan Ponorogo. Dan dari data di KPK, sampai  saat ini total laporan dugaan korupsi di Ponorogo yang masuk ada 44  kasus dan pada  tahun 2019  ada 3 laporan.

“Namun  semuannya tidak  bisa ditindaklanjuti  karena tidak memenuhi unsur. Komitmen mewujudkan  pemerintahan  yang bersih harus dilakukan  berama- sama. Maka sangat baik langkah yang dilakukan Bupati Ponorogo dengan  berkoordinasi dengan Forkopimda, dalam upaya  pemberantasan korupsi,” kata penasihat KPK itu.

Kehadiran KPK di Ponorogo tidak mulus. Ada puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII melakukan aksi demo di depan gedung DPRD pada Jumat siang  (20/9). Bahkan aksi demo ini ada 2 gelombang yaitu HMI pada siang hari usai sholat Jumat.

Mahasiswa yang tergabung dalam PMII menyuarakan adanya isu radikalisme di tubuh KPK. Mereka khawatir jika lembaga negara disusupi radikalisme bisa merusak citra baik di mata masyarakat.

Korlap Aks PMII, Hanif Munawirullah mengatakan, pihaknya ingin menyatakan sikap bersama seluruh elemen bangsa ini harus bersama-sama memberantas korupsi. Jangan sampai KPK itu dijadikan alat politik pun juga dengan isu radikalisme jangan sampai masuk.

“Radikalisme jangan sampai masuk ke sana, dan kita butuh komitmen,” ujar Hanif

Massa sengaja mendatangi gedung DPRD, karena lokasi road show berdekatan dengan gedung wakil rakyat ini. Tsani Annafari sendiri di depan massa mengatakan, sesuai dengan aturan main, maka radikalisme tidak akan ada dalam KPK. Demikian juga sikap KPK sangat keras terhadap korupsi di Indonesia.

“Kami punya SOP ada aturan mainnya, kalau yang radikal-radikal itu tidak ada di KPK, silahkan datang ke KPK. Jika ada fitnah-fitnah gambar silakan dibuktikan. Siapa saja bisa mengadukan orang KPK. Orang yang ngaku-ngaku KPK boleh, kami terbuka. Masyarakat jangan mudah terbujuk oleh fitnah,” ujar Annafari. (sna)

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry