SURABAYA | duta.co – Upaya memperkuat budaya integritas di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) terus digencarkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas), KPK menggelar Safari Keagamaan Antikorupsi bertema “Strategi Trisula Pencegahan Korupsi Bidang Keagamaan” di Aula Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur, Selasa (13/1/2026). Kegiatan ini berlangsung secara hybrid dan mendapat dukungan penuh dari Kanwil Kemenag Jatim.
Pimpinan KPK RI, Ibnu Basuki Widodo, hadir sebagai narasumber utama. Ia memaparkan konsep Trisula Pencegahan Korupsi yang meliputi pendidikan, pencegahan, penindakan, serta penguatan peran serta masyarakat.
“Integritas harus ditanamkan sejak dini dan dirawat secara berkelanjutan. Melalui pendidikan, seseorang akan memiliki kesadaran untuk tidak melakukan korupsi,” ujarnya.
Pada aspek pencegahan, Ibnu menekankan pentingnya perbaikan sistem agar tertutup dari peluang penyimpangan. Sementara penindakan tetap diperlukan untuk memberikan efek jera, dengan dukungan aktif dari masyarakat. Ia juga memaparkan 30 jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan ke dalam tujuh kategori, serta menegaskan pentingnya penerapan sembilan nilai integritas ASN: jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.
Ibnu menyebut Kementerian Agama sebagai mitra strategis KPK dalam penguatan pendidikan dan pencegahan korupsi. Sejumlah program kolaborasi sudah berjalan, antara lain e-learning gratifikasi, Safari Keagamaan Antikorupsi di berbagai Kanwil Kemenag, serta penerbitan buku Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi Menurut Perspektif Agama di Indonesia.
Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, Akhmad Sruji Bahtiar, menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan dukungan KPK. Menurutnya, forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat komitmen integritas ASN di lingkungan Kemenag.
“Integritas bukan sekadar prinsip moral, tetapi fondasi utama dalam penyelenggaraan layanan publik yang bersih dan akuntabel. Jabatan merupakan amanah, bukan fasilitas, sehingga harus dijalankan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Kegiatan ini diikuti Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang, Pembimbing Masyarakat, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota se-Jatim, serta pimpinan organisasi profesi dan kelompok kerja seperti APRI, IPARI, KKM MIN/MTsN/MAN, Pokjawas Madrasah, dan PAIS Jawa Timur.
Melalui Safari Keagamaan Antikorupsi ini, KPK dan Kemenag Jatim berharap budaya integritas semakin menguat di lingkungan ASN, upaya pencegahan berjalan efektif melalui edukasi dan perbaikan sistem, serta keterlibatan masyarakat keagamaan semakin aktif dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. (gal)
