“CBA minta KPK segera melakukan penyelidikan dugaan jual beli jabatan, serta korupsi sejumlah proyek Kemendes.”
Oleh Jajang Nurjaman
DALAM sebulan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup getol menciduk pejabat di daerah. Misalnya, OTT kasus jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo serta kasus korupsi Bupati Banjarnegara.
Publik bisa menilai KPK sedang menunjukkan taringnya. Sayangnya belakangan hanya target kecil seperti ASN setingkat camat dan paling banter sekelas Bupati.
Menurut Center for budget Analysis (CBA), kasus-kasus di daerah seperti ini akan lebih efektif Kejaksaan Negeri di tingkat Kota Kabupaten Kota ada juga Kejaksaan Tinggi untuk tingkat Provinsi yang turun tangan.
Adapun sekelas KPK lebih baik fokus menangani kasus-kasus besar yang ada di pusat.
Sebagai contoh, daripada sibuk ngurusin kasus jual beli jabatan untuk Kepala Desa, akan lebih gagah jika KPK menyelesaikan kasus jual beli jabatan di Kementerian Desa.
Dugaan kasus jual beli jabatan yang ada di pusat (Kemendes) mulai dari Dirjen yang diduga dibandrol sampai Rp 3 miliar, sampai jabatan direktur yang dibandrol sampai Rp 1 miliar sangat merusak reformasi birokrasi yang sedang dibangun Presiden Joko Widodo dengan susah payah.
Selain dugaan praktik jual beli jabatan, CBA juga mencatat banyak dugaan praktik korupsi di tubuh Kementerian Desa.
Sedikitnya terdapat 31 Proyek bermasalah senilai Rp 54,5 miliar. Puluhan proyek ini mulai dari proyek Cleaning Service yang diadakan setiap tahun sampai proyek infrastruktur.
Gajah di Pelupuk Mata
Adapun modusnya berupa markup anggaran, beberapa perusahaan yang jadi favorit, pekerjaan tidak sesuai RAB, yang kesemuanya berdampak terhadap kerugian negara.
Jangan sampai publik menilai KPK hanya ganas dengan target-target kecil tapi melempem dengan target besar, seperti peribahasa “gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak”.
CBA meminta KPK segera melakukan penyelidikan atas dugaan kasus jual beli jabatan, serta dugaan korupsi sejumlah proyek di tubuh Kemendes.
Khususnya jasa Cleaning service tahun anggaran 2020 dan 2021. Panggil dan periksa Pak Menteri Desa serta pejabat terkait untuk dimintai keterangan. Kita tunggu! (*)
Jajang Nurjaman adalah Koordinator CBA
