Bupati Mesuji merupakan kepala daerah ke 107 yang ditangkap KPK.
JAKARTA | duta.co – Wacana kenaikan gaji kepala daerah untuk mencegah korupsi yang diusulkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dikritik banyak kalangan termasuk KPK. Wacana itu tidak masuk akal sebab penyebab korupsi banyak faktor.
“Itu bukan solusi terbaik, tapi sistem pejabat dan pegawai negeri di Indonesia itu memang belum bagus,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC), Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (25/1/2019).
Syarif membagi tindak pidana korupsi menjadi dua, yaitu korupsi kecil-kecilan atau petty corruption dan korupsi kelas kakap atau big corruption. Wacana kenaikan gaji itu, menurut Syarif, lebih memungkinkan diterapkan pada perkara korupsi kecil-kecilan. Tidak untuk korupsi yang nilainya miliaran rupiah yang banyak dilakukan kepala daerah.
Anggota Komisi II DPR F-PPP, Achmad Baidowi juga mengkritik wacana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal kenaikan gaji bagi kepala daerah demi mencegah korupsi. Dia menyebut wacana itu perlu dikaji lebih dalam, sebab akar perilaku koruptif tak hanya disebabkan besar-kecilnya gaji.
“Korupsi itu kadang datang bukan karena niat, tapi karena kesempatan. Jadi seberapa besar gajinya, kalau masih ada kesempatan, maka peluang korupsi itu ada,” kata pria yang akrab disapa Awiek itu kepada wartawan, Sabtu (26/1/2019).
Menurut Awiek, perilaku koruptif kepala daerah utamanya disebabkan biaya politik yang tinggi ketika maju di pilkada. Dia menyebut para kepala daerah itu kebanyakan berusaha untuk balik modal.
Selain itu, Awiek juga menyinggung soal kesiapan APBN. Menurut dia, kenaikan gaji kepala daerah bisa dilakukan andai mampu ditanggung APBN.
“Jika anggaran mampu dan masih rasional, bisa dipertimbangkan,” kata Awiek. Namun masalahnya APBN kita belum sehat.
Sebelumnya, Kemendagri menyebut persoalan penghasilan menjadi salah satu penyebab kepala daerah terlibat korupsi. Sebagai pencegahan, Kemendagri menyatakan peningkatan gaji kepala daerah menjadi prioritas.
“Saya pikir salah satu faktor pemicu kepala daerah selalu mencari-cari sumber pembiayaan alternatif bahkan di luar ketentuan hukum. Ke depan soal peningkatan penghasilan tetap kepala daerah atau wakil kepala daerah patut menjadi prioritas. Ini penting agar sang pemimpin daerah yang kita pilih melalui proses Pilkada yang di pilih secara langsung, yang begitu mahal tidak tumbang seketika karena soal-soal korupsi,” kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharudin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/1).
Hal itu disampaikan Bahtiar terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Mesuji Khamami. Meski mewacanakan peningkatan gaji para kepala daerah, Bahtiar menyatakan kenaikan gaji itu masih memerlukan kajian lebih lanjut. (det/wis)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.