
Oleh: Makmur Idrus
(Mantan Auditor Ahli Madya Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan)
BERBICARA tentang korupsi, bayangan banyak orang biasanya langsung tertuju pada uang yang berpindah tangan, amplop yang diselipkan, transaksi rahasia, atau seseorang yang tertangkap tangan menerima sejumlah uang. Padahal, dalam praktik pemerintahan dan pengawasan, korupsi sering kali tidak dimulai dari amplop.
Ia bisa dimulai jauh sebelumnya. Ia dapat bermula dari perencanaan yang sengaja diarahkan, penyusunan anggaran yang dibesarkan, spesifikasi yang dibuat untuk pihak tertentu, konflik kepentingan yang dibiarkan, pengawasan yang dilemahkan, sampai kebiasaan kecil yang dianggap wajar karena sudah sering dilakukan.
Amplop bisa jadi hanya babak akhir. Persoalan sesungguhnya mungkin sudah dimulai jauh sebelum itu.
Korupsi Bisa Tumbuh dari Perencanaan
Dalam pengalaman pengawasan, saya melihat bahwa titik rawan bukan hanya terdapat pada tahap pembayaran. Risiko justru bisa muncul sejak awal.
Misalnya ketika sebuah program dimasukkan bukan karena kebutuhan masyarakat, tetapi karena ada kepentingan tertentu. Anggaran kemudian disusun. Volume ditentukan.
Spesifikasi dibuat. Lokasi dipilih.
Calon penerima manfaat ditetapkan. Pada tahap inilah pertanyaan pengawasan harus mulai diajukan. Apakah kegiatan tersebut benar-benar dibutuhkan? Apakah anggarannya wajar? Apakah volumenya realistis? Apakah spesifikasinya netral? Apakah penerima manfaatnya jelas? Apakah ada pihak tertentu yang sejak awal sudah diarahkan untuk memperoleh keuntungan?
Kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini baru diajukan setelah uang dibayarkan, maka pencegahan sudah terlambat. Karena itu, menurut saya, pengawasan yang baik harus bekerja dari hulu.
Jangan Menunggu Temuan
Inspektorat dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah seharusnya tidak hanya hadir ketika kegiatan telah selesai. Pengawasan tidak boleh identik dengan mencari kesalahan di belakang meja setelah seluruh proses berakhir.
Pengawasan harus hadir lebih awal melalui pemetaan risiko, reviu, monitoring, pengendalian intern, dan audit pendahuluan apabila diperlukan.
Saya selalu berpandangan: Auditor yang baik bukan hanya mampu menemukan penyimpangan. Auditor yang lebih bermanfaat adalah auditor yang mampu mencegah penyimpangan sebelum menjadi kerugian.
Kalau pekerjaan sudah selesai, pembayaran sudah dilakukan, dan masalah baru ditemukan kemudian, ruang perbaikannya tentu lebih sempit.
Sebaliknya, jika kelemahan ditemukan sejak awal, pengelola kegiatan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki prosedur, dokumen, spesifikasi, maupun mekanisme pelaksanaannya. Pencegahan selalu lebih murah daripada penindakan.
Lalu, Bagaimana dengan Suap?
Suap adalah salah satu bentuk penyimpangan yang paling berbahaya karena menyentuh langsung integritas suatu keputusan.
Ketika seseorang memberikan uang, hadiah, fasilitas, janji, atau keuntungan kepada pihak yang memiliki kewenangan, yang perlu dilihat bukan hanya benda atau jumlah yang diberikan.
Yang paling penting adalah hubungan antara pemberian dengan keputusan atau kewenangan.
Dalam pemeriksaan, pertanyaan harus disusun secara terang:
Siapa yang memberi? Siapa yang menerima? Dari mana sumber pemberian itu? Apa tujuan pemberiannya? Apakah ada kepentingan yang sedang diproses? Apakah ada keputusan yang diharapkan?
Dan apakah terdapat bukti yang menghubungkan pemberian tersebut dengan kewenangan penerima? Ini penting.
Sebab auditor, pemeriksa maupun aparat penegak hukum tidak semestinya membangun kesimpulan hanya berdasarkan asumsi.
Kedekatan bukan bukti suap. Pertemanan bukan bukti permufakatan.
Kesamaan kepentingan tidak otomatis membuktikan persekongkolan. Dan apabila seseorang memperoleh keuntungan dari suatu peristiwa, hal itu belum dengan sendirinya membuktikan bahwa orang tersebut memerintahkan terjadinya transaksi.
Tetapi sebaliknya, hubungan dekat juga tidak boleh menjadi alasan untuk menutup mata apabila terdapat transaksi yang patut diperiksa.
Karena itu prinsipnya sederhana: Jangan menghukum dengan asumsi. Telusuri fakta, uji bukti, lalu simpulkan. Hadiah, Terima Kasih, dan Kepentingan
Dalam kehidupan sosial, pemberian hadiah merupakan sesuatu yang biasa. Tetapi dalam lingkungan pemerintahan, pejabat publik dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan harus lebih berhati-hati.
Sebab satu pemberian dapat menimbulkan pertanyaan apabila diberikan oleh pihak yang sedang mempunyai kepentingan terhadap keputusan tertentu.
Sering kita mendengar ungkapan: “Ini hanya tanda terima kasih.” Masalahnya, dalam pengawasan, istilah yang digunakan bukanlah satu-satunya ukuran. Yang harus diuji adalah konteksnya. Mengapa diberikan? Kapan diberikan? Siapa yang memberikan? Apakah pemberi sedang membutuhkan pelayanan, izin, proyek, rekomendasi, atau keputusan tertentu? Apakah setelah pemberian terdapat perlakuan istimewa?
Karena itu bukan nama pemberiannya yang paling menentukan. Yang diperiksa adalah hubungan, tujuan, kepentingan, kewenangan, dan akibatnya.
Konflik Kepentingan Jangan Diremehkan
Korupsi juga tidak selalu diawali dengan uang. Kadang ia bermula dari konflik kepentingan. Seorang pejabat mungkin belum menerima apa pun.
Tetapi apabila keputusan yang dibuatnya sudah dipengaruhi hubungan keluarga, usaha, pertemanan, kelompok, atau kepentingan pribadi, maka objektivitas keputusan mulai terganggu.
Konflik kepentingan memang tidak otomatis berarti korupsi. Namun apabila tidak dikelola secara terbuka, konflik kepentingan dapat menjadi pintu masuk berbagai penyimpangan.
Karena itu pejabat publik perlu memiliki keberanian untuk menyatakan: “Saya memiliki hubungan dengan pihak ini, karena itu saya tidak ikut mengambil keputusan.”
Langkah sederhana seperti itu justru dapat melindungi pejabat, institusi, dan keputusan yang dihasilkan.
Administrasi Lengkap Belum Tentu Aman
Kesalahan lain yang sering terjadi adalah menganggap bahwa apabila dokumen sudah lengkap, berarti semuanya selesai.
Belum tentu.
Dokumen memang penting.
Tetapi auditor tidak cukup hanya melihat kuitansi, berita acara, kontrak, tanda tangan dan stempel. Pengawasan harus menguji substansi.
Apakah barang benar-benar ada? Apakah volumenya sesuai? Apakah kualitasnya sama dengan kontrak? Apakah pekerjaan benar-benar dilaksanakan? Apakah penerimanya benar? Apakah harganya wajar?
Dan yang paling penting: Apakah negara memperoleh manfaat sebagaimana yang direncanakan?
Administrasi dapat terlihat rapi. Tetapi kalau substansinya bermasalah, maka pengawasan tetap harus masuk lebih dalam.
Akhir Tahun Adalah Masa yang Rawan
Menjelang akhir tahun anggaran, tekanan biasanya semakin besar. Target penyerapan dikejar. Pekerjaan dipercepat. Pembayaran didorong segera selesai.
Kondisi seperti ini sering membuat prinsip kehati-hatian mulai berkurang. Padahal kecepatan tidak boleh mengalahkan akuntabilitas.
Jangan sampai karena ingin mengejar angka realisasi, kualitas pekerjaan diabaikan.
Jangan sampai karena ingin menyelesaikan pembayaran, pemeriksaan fisik menjadi formalitas.
Dan jangan sampai karena semua orang ingin pekerjaan cepat selesai, prosedur yang penting justru dilewati.
Serapan anggaran memang penting. Tetapi uang negara bukan sekadar harus habis dibelanjakan. Uang negara harus menghasilkan manfaat.
Pimpinan Memegang Kunci
Sistem pengawasan sebaik apa pun akan sulit bekerja jika pimpinan memberi toleransi pada penyimpangan.
Sebaliknya, apabila pimpinan menunjukkan integritas, bawahan akan memahami bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar.
Pimpinan harus memberi pesan yang jelas:
Tidak ada target pembangunan yang boleh dicapai dengan melanggar aturan.
Dan: Tidak ada keputusan pemerintah yang boleh diperjualbelikan. Keteladanan pimpinan sering kali lebih kuat daripada puluhan spanduk antikorupsi.
Penyimpangan Besar Sering Berawal dari yang Kecil
Pengalaman sebagai auditor mengajarkan saya satu hal. Penyimpangan besar sering kali tidak datang sekaligus. Ia tumbuh perlahan. Hari ini satu prosedur dilewati. Besok dokumen dibuat belakangan. Lusa spesifikasi mulai diarahkan. Kemudian pemberian kecil dianggap biasa. Setelah itu konflik kepentingan dianggap lumrah.
Lama-kelamaan batas antara kebiasaan, pelanggaran, gratifikasi dan suap mulai kabur. Karena itu, jangan meremehkan penyimpangan kecil. Apa yang kecil hari ini bisa menjadi masalah besar di kemudian hari.
Pencegahan Harus Menjadi Budaya
Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penangkapan dan penindakan. Penindakan tetap penting. Tetapi negara tidak boleh menunggu seseorang menjadi tersangka baru memperbaiki sistem. Pemerintah harus membangun budaya pencegahan. Setiap pejabat harus memahami risiko kewenangannya.
Setiap pengelola anggaran harus memahami tanggung jawabnya. Setiap auditor harus berani memberikan peringatan sejak awal.
Dan setiap pimpinan harus memastikan bahwa sistem pengendalian benar-benar bekerja.
Karena sesungguhnya keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya diukur dari banyaknya orang yang ditangkap.
Keberhasilan juga harus dilihat dari berapa banyak penyimpangan yang berhasil dicegah sebelum terjadi. Bagi saya, inilah hakikat pengawasan:
menemukan risiko sebelum menjadi penyimpangan, menemukan penyimpangan sebelum menjadi kerugian, dan memperbaiki sistem sebelum seseorang harus berhadapan dengan hukum.
Karena korupsi memang tidak selalu dimulai dari amplop. Kadang ia dimulai dari sebuah pembiaran kecil yang tidak pernah dipersoalkan.(*)






































