SURABAYA | duta.co – Salah satu Pengawas Koperasi Desa Merah Putih, di Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur bermaksud menjawab keraguan media sosial terkait aset yang menggunakan duit APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
“Yang menjadi pertanyaan publik, ramai di medsos adalah menyusutnya anggaran dimaksud. Misalnya, ada dana APBN sebesar Rp1,6 miliar untuk pembangunan gerai Kopdes MP. Konon dana itu hanya turun Rp800 juta. Apa iya? Kalau benar pasti rusak. Untuk memastikan , mudah, kita bisa undang appraisal bank atau juru taksir independen,” tegas Arief Supriyono, SE, SH MM yang juga Ketua RW-09 Perumahan Taman, Desa Sidorejo, Krian kepada duta.co, Selasa (28/4/26).
Menurut Arief, appraisal bank adalah proses penilaian terhadap nilai aset atau properti yang akan dijadikan jaminan dalam pengajuan kredit. “Meski tidak untuk dijadikan agunan, seorang juru taksir bisa mengitung atau menilai secara objektif nilai appraisal atau nilai pasar properti tersebut. Dari hasil appraisal inilah yang nantinya menjadi dasar kita dalam menentukan berapa besar utang kita ke APBN,” tegasnya.
Masih kata Arief, appraisal bisa dilakukan oleh pihak ketiga yang bersertifikat dan memiliki pengalaman dalam menilai properti, seperti rumah, tanah, atau bangunan komersial. Bank akan menunjuk lembaga appraisal independen yang diakui dan terdaftar di otoritas terkait, atau menggunakan tim appraisal internal yang terlatih. “Saya kira sebelum serah terima nilai asset harus jelas terlebih dahulu,” tegasnya.
Sejumlah pengamat yakin Kopdes MP akan menjadi bom waktu. Itu juga yang menjadi perhatian KPK belakangan ini. Tetapi, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, tetapi yakin dan menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai alat strategis untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Dalam acara Economic Briefing 2026, ia memaparkan peta jalan penguatan ekosistem koperasi yang tidak hanya berfokus pada aspek produksi, tetapi juga mencakup tahap pascaproduksi hingga distribusi. Ia juga menjelaskan bahwa Presiden menargetkan Indonesia mencapai kedaulatan pangan, yaitu kondisi di mana seluruh kebutuhan pangan dipenuhi dari produksi dalam negeri, bukan sekadar ketahanan pangan yang masih membuka peluang impor.
“Fungsi Koperasi Desa Merah Putih ini adalah menjadi off-taker atau penampung yang menyerap seluruh hasil produk masyarakat di desa, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga perikanan dan kerajinan,” tegas Menkop dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/4).
Salah satu hal penting yang disoroti Menkop adalah masih lemahnya sektor pascaproduksi yang belum mendapat perhatian optimal. Untuk mengatasinya, Kementerian Koperasi berencana melengkapi koperasi desa dengan infrastruktur teknologi yang sesuai kebutuhan.
Ke depan, Kopdes Merah Putih akan dibekali alat pengering (dryer) guna menjaga kualitas gabah agar memenuhi standar Bulog. Selain itu, akan disediakan fasilitas pengatur suhu dan cold storage untuk produk hortikultura serta perikanan, sehingga hasil panen lebih tahan lama dan tidak cepat rusak.
Kami di Kementerian Koperasi akan membantu menyempurnakan kegiatan di pasca produksi. Dengan stok yang terkelola baik, kita tidak hanya bisa menjual di dalam negeri, tetapi juga untuk kepentingan ekspor,” pungkasnya.
Selain berperan sebagai penyerap hasil produksi masyarakat, Kopdes Merah Putih juga dirancang menjadi penyalur kebutuhan pokok serta barang subsidi dari pemerintah. Tidak hanya itu, koperasi ini juga akan difungsikan sebagai sarana distribusi berbagai bantuan sosial seperti BLT dan PKH agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
Menkop juga mendorong para penerima bantuan sosial untuk bergabung sebagai anggota koperasi desa. Melalui aktivitas berbelanja di koperasi dan memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU), diharapkan pendapatan masyarakat dapat meningkat sehingga mampu keluar dari kategori kemiskinan ekstrem. (mky,kop)
