JOMBANG | duta.co – Fraksi Partai Golkar DPRD Jombang mendorong Bupati untuk turun langsung ke desa-desa demi memastikan sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan kondisi riil di lapangan. Seruan ini muncul setelah muncul banyak keluhan dari pemerintah desa yang kesulitan menyediakan lahan untuk pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Kopdes Merah Putih.
Program nasional yang mulai digarap di Jombang tersebut mensyaratkan ketersediaan lahan seluas 30 x 20 meter atau 600 m² untuk pembangunan fasilitas koperasi. Namun tidak semua desa memiliki aset desa dengan ukuran tersebut. Sebagian desa bahkan terkendala status zonasi lahan yang ada masih berstatus “hijau”, sehingga tidak bisa langsung digunakan sebagai lokasi pembangunan.
“Ada lahan milik desa, tapi terkendala zonasi karena masih hijau. Ini problem nyata yang harus segera dicarikan solusinya,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jombang, Andik Basuki Rahmad, Kamis (4/12).
Andik menjelaskan, desain bangunan Kopdes Merah Putih ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia. Artinya, standar kebutuhan lahan tidak bisa dikurangi. “Dengan kebutuhan lahan 600 m², banyak desa yang tidak punya aset sesuai standar. Ini perlu perhatian serius,” tegasnya.
Ia menambahkan, sejumlah desa memang memiliki lahan, tetapi statusnya milik pengairan, bukan aset desa. Kondisi itu membuat pemerintah desa harus menempuh mekanisme tukar guling yang memakan waktu. Jika tidak diselesaikan segera, proses pembangunan otomatis terhambat.
“Kalau di Desa Godong tidak ada masalah karena sudah ada lokasinya. Tapi masih banyak desa lain yang terkendala lahan,” ujarnya. Ia juga menyinggung bahwa anggaran Rp3 miliar yang berasal dari Dana Desa (DD) bukan angka kecil. “Kalau memang tidak ada aset desa dengan ukuran tersebut, perlu ada komunikasi supaya desainnya bisa disesuaikan,” tambahnya.
Menurut Fraksi Golkar, keberhasilan program strategis nasional ini sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah membaca situasi desa, menginventarisasi hambatan, serta memberikan solusi baik regulatif maupun teknis.
“Bupati perlu hadir langsung di tengah desa untuk melihat realitasnya. Jangan sampai program besar yang seharusnya menguatkan ekonomi desa justru mandek hanya karena persoalan lahan,” pungkas Andik.
Program Kopdes Merah Putih digadang-gadang menjadi motor baru penguatan ekonomi masyarakat desa melalui revitalisasi koperasi. Namun tanpa penyelesaian persoalan lahan, pembangunan fisiknya dikhawatirkan tersendat. (din)
