SITUBONDO | duta.co – Untuk mengejawantah Sekolah Rakyat di Kabupaten Situbondo, Menteri Sosial Republik Indonesia (RI), Syaifullah Yusuf (Gus Ipul), menggelar acara Koordinasi Pembentukan Sekolah Rakyat dan Dialog Pilar-pilar Sosial di pendopo kabupaten, Sabtu (19/4/2025).
Hadir dalam acara tersebut, perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dirjen Resos, Staf Ahli Menteri, Bupati dan Wakil Bupati Situbondo, Forkopimda Situbondo, Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, TAGANA, pendamping PKH, Pendamping Rehabilitasi, Karangtaruna, TKSK dan sejumlah pilar sosial lainnya.
Gus Ipul mengatakan, pemerintah daerah dan seluruh pilar sosial yang ada di Kabupaten Situbondo harus bergerak cepat menyiapkan calon guru, manajemen, dan siswa dari keluarga tidak mampu untuk Sekolah Rakyat.
“Kabupaten Situbondo salah satu kabupaten yang mengajukan Sekolah Rakyat. Mas Bupati juga menegaskan bahwa daerah sudah menyediakan lahan seluah 5 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat tersebyt,” jelas Gus Ipul.
Pada Senin atau Selasa, sambung Gus Ipul, semua Bupati/Walikota atau Kadinsos Pemda yang mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat akan diundang ke Jakarta untuk membicarakan lebih rinci dengan berbagai desk yang telah disiapkan.
“Saat ini tim dari berbagai Kementerian sedang melakukan verifikasi kelayakan lokasi dan kesiapan pelaksanaan,” jelasnya.
Kalau semua syarat dipenuhi, sambung Gus Ipul, maka pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini bisa dilaksanakan. “Target nasional kita bangun 200 sekolah rakyat, dan semoga Situbondo masuk dalam gelombang pertama pembangunan sekolah rakyat ini,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul menambahkan, sedikitnya ada sekitar 280 pemda yang sudah mengajukan, untuk wilayah Jawa Timur ada sekitar 30 Pemda yang mengusulkan. “Tahun ini dimulai targetnya 100 hingga 200 Sekolah Rakyat seluruh Indonesia dikerjakan,” jelasnya.
Tak hanya itu yang disampaikan Gus Ipul, namun dia menjelaskan, bahwa, Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama dengan pendidikan formal dan pendidikan karakter. “Biaya operasionalnya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, mulai dari konsumsi, alat belajar, hingga fasilitas tempat tinggal, semuanya serba gratis,” ujar Gus Ipul.
Lebih lanjut, Gus Ipul mengatakan, untuk melaksanakan program pengentasan kemiskinan di Indonesia berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Pembangunan Sekolah Rakyat, diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.
“Dengan adanya DTSEN memudahkan kerja semua stakeholder dan tidak ada lagi egosektoral dalam menuntaskan angka kemiskinan yang ada. Secara berkala pemerintah melalui Biro Pusat Statistik (BPS) melakukan pemutakhiran data agar akurat setiap 3 bulan sekali, sehingga tidak ada lagi data kemiskinan yang tumpang tindih,” tegas Gus Ipul.
Sasaran utamanya bagi masyarakat anaknya akan Sekolah Rakyat yakni anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk dalam kategori Desil 1, yakni lapisan paling miskin dalam data kesejahteraan nasional. “Jika sudah tidak ada Desil 1, maka bisa dari Desil 2. Tapi, tetap prioritas paling miskin,” jelas Gus Ipul.
Program Sekolah Rakyat, kata Gus Ipul, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan yang ada di Indonesia. “Selama ini bantuan sosial seakan-akan menjadi warisan bagi keluarganya. Setelah, suaminya mendapat bantuan, lalu istrinya dan diteruskan ke anaknya. Hal ini harus diubah dan diputus mata rantainya melalui program Sekolah Rakyat,” jelas Gus Ipul.
Lebih lanjut Gus Ipul mengungkapkan program Sekolah Rakyat ini merupakan kerja sama lintas sektoral. Untuk infrastruktur menjadi kewenangan Kementerian PU, untuk kurikulum menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan Ristek dan Dikti. Sedangkan untuk siswa menjadi tugas Kementerian Sosial bersama dengan kabupaten/kota yang melaksanakan program Sekolah Rakyat.
Dilain pihak, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, mengatakan, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo sudah menyiapkan lahan seluas 6 hektar untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Hari Selasa, kami pemerintahkan kepala Dinas Sosial dan beberapa kepala OPD untuk berangkat ke Kemensos RI, untuk desk tentang Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Situbondo,” jelas Mas Rio, panggilan akrab Bupati Situbondo.
Tak hanya itu yang disampaikan Mas Rio, dia menambahkan, bahwa, cara Kemensos RI dalam mengatasi kemiskinan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ini merupakan cara jitu untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem. Sebab, sudah jelas mana saja sasaran yang akan diberikan bantuan maupun sasaran sekolah rakyat.
“Permintaan dari kementerian lahan yang harus disiapkan minimal 5 hektar tapi kita siapkan 6 hektar. Untuk lokasinya nanti setelah desk dari Kemensos RI diumumkan. Tapi, untuk first step-nya kita akan pakai yang sudah ada bangunannya. Karena tidak tiba-tiba langsung dibangun, paling tidak menampung dulu beberapa puluh, eksisting beberapa puluh yang penting jalan menjadi best practice,” pungkas Mas Rio.
Sebelum melaksanakan acara di pendopo kabupaten, terlebih dahulu Gus Ipul sowan ke KHR Azaim Ibrahimy, Pengasuh Ponpos Salafiyah Safi’iyah Sukorejo, Kecamatan Banyuputih, dan KHR Moh Kholil As’ad Syamsul Arifin, Pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo, Kelurahan Mimbaan, Panji Situbondo.
Pewarta: Heru Hartanto
Editor: Nizham Alkafy
